JAKARTA | duta.co – Perang politik memasuki wilayah agama. Diakui atau tidak, dai-dai anti Pancasila kian menjamur bahkan masuk dalam gedung-gedung pemerintah. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mendukung langkah Kementerian Agama merilis daftar nama mubaligh. Hal ini disampaikan KH Ma’ruf usai bertemu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
“Daftar nama mubaligh ini sangat penting agar mereka yang mengisi ceramah di rumah ibadah bukan dari mereka yang asal mubaligh. Jadi saya setuju nama-nama mubaligh yang dirilis oleh Kemenag tersebut, terlebih didahului verifikasi tim MUI,” kata KH Ma’ruf Amin di Jakarta.
Masih menurut KH Ma’ruf, MUI akan mengundang sejumlah ormas Islam, para dai dan mubaligh untuk membahas bersama persoalan ini. “Ini diperlukan untuk penertiban. Masa ada yang hanya bisa maki-maki kemudian jadi mubaligh,” ujarnya.
“Silahkan Kemenag membuat rilis nama mubaligh, tentunya sama dengan apa yang direkomendasikan MUI. Nah bagi yang tidak mau namanya dirilis dan diverifikasi oleh MUI juga ngak apa-apa,” sambungnya.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hari ini berkunjung ke Kantor MUI. Kunjungan Menag untuk berkoordinasi dan meminta masukan Ketua Umum dan pengurus MUI terkait nama mubaligh yang dirilis Kementerian Agama.
Ikut mendampingi Menag, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin. Dalam kesempatan itu, Menag memaparkan alur munculnya nama-nama mubaligh yang bermuara dari aspirasi sejumlah ormas Islam, tokoh agama, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan masjid. Aspirasi itu meminta Kementerian Agama merilis nama-nama mubalig untuk mengisi tausiyah di bulan Ramadan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan aspirasi kepada MUI yang dalam hal ini turut memberikan pemahaman kepada umat,” kata Menag.
“Kami sudah membayangkan jika rilis nama mubaligh ini akan dilematis karena tidak semuanya bisa diakomodir. Namun di satu sisi, kami juga harus melayani kebutuhan umat. Nah ke depan, kami ingin nama-nama yang dirilis Kemenag itu terlebih dahulu direkomendasi oleh MUI,” sambungnya.
Atas desakan agar ia mencabut, Lukman menyatakan tak bakal mencabut daftar nama 200 mubaligh yang telah terbit, meski ada perdebatan di ranah publik. Lukman mengklaim daftar nama itu berasal dari permintaan masyarakat.
“Itu, kan, dalam rangka menjawab permintaan masyarakat. Masa sesuatu yang mereka harapkan kemudian kami cabut lagi, kan, tidak pada tempatnya,” ujar Lukman saat berada di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Menurutnya, tak menutup kemungkinan daftar nama itu akan bertambah. Lukman mengaku masih banyak nama ulama besar yang dianggap mumpuni belum masuk ke dalam daftar.
“Jumlahnya banyak, baik yang perorangan maupun kelembagaan. Nanti akan dirilis dalam kesempatan berikutnya,” katanya sambil menandaskan untuk membahas penambahan nama mubaligh itu, MUI dalam waktu dekat bakal mengundang sejumlah ormas Islam. (kmng)
