BATU | duta.co — Pejabat pemerintah diminta paham tentang bahaya gerakan Wahabi. Belakangan kelompok ini bisa leluasa bergerak, lantara banyak pejabat yang tidak paham apa itu Wahabi. Padahal, target mereka jelas, mendirikan khilafah, membuang Pancasila. Jika ini yang terjadi, maka, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan tumbang.
“Kasus di Masjid Pemkot Batu ini lucu. Bagaimana bisa tokoh-tokoh Wahabi diwadahi, leluasa berdakwah di masjid yang dikelola pemerintah. Apa mereka tidak tahu, bahwa, agenda besar mereka itu khilafah. Membiarkan dai-dai Wahabi tumbuh di Masjid Pemkot, itu sama saja dengan merobohkan NKRI,” demikian disampaikan tokoh NU Batu kepada duta.co, Senin (20/2/2017).
Hari ini, Senin (20/2/2017), MUI Batu mendatangi Walikota Batu, H Eddy Rumpoko. Mereka minta agar selektif dalam memilih dai yang hendak memberikan ceramah di Masjid Pemkot. Mungkin saja, maksudnya baik, untuk mewadahi semua pihak, tetapi, sebagai pejabat harus tahu bahaya yang mengancam negeri ini.
“Sekarang pertemuan masih berlangsung, sabar, hasilnya nanti kita sampaikan kepada umat. Tujuannya agar tidak terulang hal yang sama, syukur-syukur bisa menjadi pelajaran bagi semua daerah. Jangan macam-macam, ini soal NKRI,” tegas sumber duta.co yang masih enggan disebut namanya.
Sebagaimana diberitakan duta.co, bahwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batu membuat kebulatan sikap, menolak kehadiran dai-dai intoleren. Penolakan itu tertuang dalam pernyataan sikap yang ditujukan kepada Walikota Batu, H Eddy Rumpoko, Sabtu (18/2/2017).
Penolakan yang dilakukan MUI Kota Batu dan Dewan Pimpinan Ormas Islam se Kota Batu itu, terkait rencana diselenggarakannya Tabligh Akbar oleh Yayasan Cahaya Islam yang menghadirkan Ustadz Firanda Adirja.
Karenanya, dalam surat bernomor 005/MUI-Kt/Up/P/II/2017, yang ditandatangani Ketuanya, KH Nur Yasin Muhtadi dan Sekretaris Achmad Faiz SAg, MUI secara tegas menolak kehadiran Ustadz Firanda dalam kegiatan keagamaan, apa pun bentuknya di Kota batu.
Tak hanya Ustadz Firanda, penolakan yang sama juga berlaku bagi dai-dai intoleren lainnya.
“Dai-dai intoleran seperti Firanda Adirja, Syafiq Baa Salamah, Kholid Baa Salamah, Yazid Jawaz, Badrus Salam, A Sukisno, dll, juga dilarang melakukan kegiatan keagamaan di Batu, dengan mempertimbangkan respon dari berbagai ormas Islam yang ada,” begitu alasan penolakan seperti dikutip dalam pernyataan MUI yang didapat duta.co.
Untuk itu, MUI memohon pihak-pihak yang berwenang agar selektif dalam memberikan izin kegiatan terutama yang dimungkinkan dapat menimbulkkan keresahan masyarakat.
“Sekaligus mengimbau kepada Takmir Masjid Brigjen Sugiono yang ada di lingkungan Pemkot Baru agar selektif memberikan izin pemakaian fasilitas masjid,” imbaunya.
Dan tak lupa MUI juga memohon pada Walikota Batu untuk menata kembali ketakmiran masjid Brigjen Sugiono, sehingga tidak kecolongan lagi. “Ketakmiran masjid harus melibatkan ormas Islam,” tegasnya. (sov)
