JAKARTA | duta.co – Pidato Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (Kiai SAS) dalam acara Harlah Muslimat NU ke-73 di Gelora Bung Karno, dikritik banyak pihak. Tidak terkecuali Ketua PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir.
Menurut Dr Haedar, Bangsa Indonesia adalah hasil konsensus bersama. Karenanya, ia berharap semua instansi pemerintahan Indonesia berasaskan meritokrasi atau dasar kepantasan dan karir, jangan di atas kriteria primordialisme atau sektarianisme.
“Jika Indonesia ingin jadi negara modern yang maju, maka bangun good governance dan profesionalisme, termasuk di Kementerian Agama. Jangan berdasarkan kriteria golongan, apalagi dijadikan milik golongan tertentu,” tutur Dr Haedar Nashir dalam pernyataan yang dimuat di laman Suara Muhammadiyah, dan diunggah Indonesiainside.id, Selasa (29/01/2018).
PP Muhammadiyah, berharap warga Persyarikatan Muhammadiyah dan umat Islam secara umum menyikapi dengan bijak dan tidak terbawa suasana polemik.
“Tetap menciptakan suasana tenang dan ukhuwah, tidak perlu merespon berlebihan. Jika primordialisme dibiarkan masuk dan dominan dalam institusi pemerintahan, maka akan menghilangkan objektivisme dan prinsip negara milik semua.”
“Bahayanya jika hal itu dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi, bahkan dapat memicu konflik atau perebutan antargolongan di Indonesia,” ulasnya. Bahkan, hal ini menjadi preseden buruk bagi bangsa Indonesia yang besar dan multikultur.
Haedar mengingatkan bahwa Indonesia jangan didominasi oleh satu golongan apalagi bermazhab golongan tertentu. “Apalagi jika pandangan golongan itu menegasikan komponen bangsa lainnya, dengan menganggap diri paling benar, hal itu merupakan bentuk dari fatanisme dan menjurus ke radikalisme. Mau dikemanakan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika?” tanya Haedar retoris.
Namun demikian, Haedar berharap pidato Ketua PBNU tidak perlu ditanggapi berlebihan.
“Pesan saya hendaknya pernyataan Kiai Said Aqil Siradj jangan jadi polemik di lingkungan umat Islam dan masyarakat, lebih-lebih di tahun politik. Semua pihak diharapkan bijak dan tidak memperpanjang masalah ini. Kita lebih baik mengedepankan ukhuwah dan mengerjakan agenda-agenda yang positif bagi kemajuan umat dan bangsa,” tukas Haedar Nashir. (EPJ, sumber: Indonesiainside.id)
