SURABAYA | duta.co – Kontroversi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto mencuat signifikan akhir tahun 2025. Ada yang terang-terangan mendukung, tidak sedikit pula yang balk-blakan menolak. Yang terakhir ini, mengaku tidak bisa melupakan kekejaman Orde Baru dalam kendali Soeharto.
“Saya sangat setuju dengan Gus Mus (KH Mustofa Bisri red.). Soeharto tidak layak menjadi pahlawan nasional. Betapa berat nasib tokoh-tokoh NU zaman dia. 32 tahun kader-kader NU disiksa, ada yang secara fisik, juga psikologis. Kalau sampai pemerintah memberinya gelar pahlawan nasional, kami akan turun jalan. Satu kata: Lawan!” demikian Nufail, kader NU yang aktif di media sosial ini, Sabtu (8/11/25).
Mudal, alias keluar semua dosa-dosa Soeharto saat menjadi Presiden RI kedua. DroneEmprit pun memotretnya. Ini lantaran wacana pemberian gelar pahlawan nasional itu mencuat secara signifikan. Terutama setelah Kementerian Sosial secara resmi menyerahkan daftar nama calon pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) pada Oktober 2025 dan akan diumumkan 10 November besok.
“Masuknya nama Soeharto dalam daftar yang dikaji pemerintah, ini tampak lebih serius untuk dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjelang peringatan Hari Pahlawan. Sebab rencana pengukuhan ini memicu kembali perdebatan di ruang publik karena menyentuh memori kolektif bangsa yang kompleks terkait warisan pemerintahan Orde Baru,” demikian yang memicu DroneEmpit turun lapangan.
“Di satu sisi, terdapat dorongan untuk mengakui kontribusinya dalam pembangunan nasional dan stabilitas negara selama 32 tahun masa kepemimpinannya. Namun di sisi lain, usulan ini berbenturan dengan catatan sejarah mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan amanat Reformasi 1998 yang menuntut penyelesaian kasus-kasus masa lalu. Ketegangan antara dua perspektif sejarah inilah yang menjadikan wacana tersebut kembali ramai diperbincangkan dan menjadi isu sensitif di tengah masyarakat,” tegasnya.
Hasilnya, isu tentang Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto diberitakan 2.333 artikel dan 7.230 mentions, serta sample percakapan di media sosial sebanyak 19.092 mentions.
“Media Online banyak yang menganggap positif 64%, negatif hanya 29%, sementara netral 6%. Berbeda dengan Media Sosial: positif hanya 27%, negatif 63%, netral 11%. Yang positif beralasan Soeharto berjasa membangun ekonomi, swasembada pangan, stabilitas nasional, serta mensejahterakan rakyat. Soeharto telah memenuhi syarat dicalonkan dan menerima gelar tersebut. Pemberian gelar didukung petinggi Muhammadiyah, PUI, dan NU,” demikian rilis droneemprit.
“Yang Negatif, karena Soeharto simbol KKN dan kroni, gadaikan kekayaan alam. Pelanggar HAM berat dan dalang genosida ’65-’66. Kebijakan represif menindas kebebasan dan umat Islam. Yang ironi menganggap Soeharto seolah penjahat. Usulan gelar dinilai pemutihan sejarah Orde Baru dan korupsi sistemik,” tambahnya.
DroneEmprit juga mengutip pernyataan Gus Mus Mustasyar PBNU: “Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional. Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupatibupati. Banyak ulama pesantren dan warga NU diperlakukan tidak adil.”
Ini berbeda dengan pernyataan Dadang Kahmad Ketua PP Muhammadiyah: “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia. Alasannya Pak Harto tokoh penting sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan.” (Cnnindonesia.com, 6 November 2025).
Bagaimana dampaknya pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto? “Publik khawatir gelar ini adalah upaya “memutihkan sejarah” dan mencederai semangat Reformasi 1998. Muncul pandangan jika Soeharto menjadi pahlawan, maka mahasiswa dan aktivis 1998 yang melengserkannya akan dianggap sebagai penjahat.”
Lalu, DroneEmprit juga memotret tagar yang viral. “Tagar paling banyak digunakan adalah #SoehartoBukanPahlawan, #TolakGelarPahlawanSoeharto, #BasmiTikusDPRKorup, #Soeharto, dan #PSI. Tagar #SoehartoBukanPahlawan dan #TolakGelarPahlawanSoeharto menegaskan penolakan keras terhadap pemberian gelar pahlawan karena dianggap mengabaikan pelanggaran HAM dan praktik korupsi Soeharto. #BasmiTikusDPRKorup, #Soeharto, dan #PSI menyoroti keterkaitan isu ini dengan kritik terhadap DPR, elite politik, serta sikap inkonsisten partai politik dalam menghadapi warisan Orde Baru,” jelas laporan itu. (mky)
