Oleh Bey Arifin*
MENJELANG Muktamar, suksesi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2026–2031 tidak bisa lagi dibaca sebagai agenda rutin lima tahunan. Ini adalah momen krusial yang akan menentukan arah masa depan Nahdlatul Ulama: tetap menjadi jangkar peradaban Islam Nusantara, atau perlahan kehilangan pengaruh di tengah perubahan global yang kian cepat.
Di tengah derasnya arus digitalisasi, polarisasi ideologi, dan kompetisi global antar lembaga Islam, gagasan Rebranding Aswaja: Islam Moderat, Digital, dan Mendunia menemukan relevansinya yang paling konkret. Muktamar bukan sekadar forum memilih ketua umum, tetapi arena menentukan wajah Aswaja di masa depan apakah tetap hidup dan memimpin, atau hanya bertahan sebagai simbol sejarah.
Tantangan pertama datang dari pertarungan ideologi. Hari ini, ruang-ruang kampus dan media sosial menjadi medan perebutan narasi keislaman. Ideologi transnasional, ekstremisme, hingga liberalisme tanpa pijakan terus mengisi ruang kosong yang tidak mampu dijawab oleh pendekatan lama.
Dalam situasi ini, Aswaja tidak cukup hanya dipertahankan sebagai identitas, tetapi harus ditegaskan sebagai manhaj berpikir yang mampu menjawab persoalan zaman. Kepemimpinan PBNU ke depan harus berani menjadikan rebranding ini sebagai agenda strategis, bukan sekadar slogan.
Kedua, realitas digital tidak bisa dihindari. Generasi Z dan Alpha tidak lagi belajar agama dari satu sumber tunggal. Mereka mengonsumsi pengetahuan dari berbagai platform YouTube, TikTok, podcast, hingga forum daring global.
Jika Aswaja tidak hadir di ruang ini dengan bahasa yang komunikatif dan pendekatan visual yang kuat, maka ia akan ditinggalkan. Muktamar NU 2026 harus melahirkan pemimpin yang memahami bahwa otoritas keagamaan kini juga ditentukan oleh kemampuan mengelola ruang digital.
Ketiga, dimensi global semakin menentukan. Dunia pendidikan Islam bergerak cepat dengan aktor-aktor besar seperti Al-Azhar University dan International Islamic University Malaysia yang terus memperluas pengaruhnya. Dalam konteks ini, Aswaja memiliki potensi besar sebagai wajah Islam Indonesia yang damai, toleran, dan beradab.
Namun potensi itu tidak akan berarti tanpa strategi global yang jelas melalui riset, kolaborasi internasional, dan penguatan branding akademik.
Keempat, rebranding juga menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan warisan ulama Nusantara. Pemikiran Hasyim Asy’ari, Wahid Hasyim, hingga Abdurrahman Wahid tidak boleh berhenti sebagai arsip sejarah. Ia harus dihidupkan dalam bahasa zaman digital, global, dan kontekstual. Tanpa upaya ini, generasi muda akan kehilangan mata rantai intelektualnya dan mencari rujukan lain yang belum tentu sejalan dengan nilai Aswaja.
Kelima, aspek kelembagaan menjadi taruhan serius. Banyak lembaga berbasis Aswaja mengalami stagnasi karena kurang inovasi. Kepemimpinan PBNU 2026–2031 harus mampu membawa semangat baru menjadikan pesantren, kampus, dan organisasi NU sebagai pusat keunggulan yang adaptif dan kompetitif. Rebranding di sini bukan sekadar perubahan citra, tetapi transformasi cara kerja, pola pikir, dan orientasi gerakan.
Pada akhirnya, Muktamar NU 2026 adalah titik balik sejarah. Ini bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi ke mana NU akan diarahkan. Rebranding Aswaja sebagai Islam moderat, digital, dan mendunia harus menjadi agenda utama yang diperjuangkan secara serius.
Jika berhasil, NU tidak hanya akan tetap relevan di tingkat nasional, tetapi juga mampu tampil sebagai poros Islam moderat dunia. Namun jika gagal, risiko yang dihadapi jauh lebih besar: Aswaja akan tetap dikenal, tetapi tidak lagi menjadi rujukan.
Sejarah tidak pernah menunggu.
Muktamar NU 2026 akan menjawab satu pertanyaan penting: memimpin perubahan, atau ditinggalkan oleh zaman.
