JAKARTA | duta.co – Baru saja Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri merespons polemik gaji dan hak keuangan jajaran pengurus lembaga tersebut, dan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta maaf kepadanya terkait hal itu, kini sudah muncul lagi isu Tunjangan Hari Raya (THR) yang diteken Jokowi untuk seluruh politisi Senayan.
Ini membuat Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mengecam kebijakan yang menguras duit sebesar Rp 35,76 Triliun. Agar polemic tidak berkepanjangan, Andrianto minta DPR segera memanggil Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI) untuk menjelaskan soal THR bagi untuk semua politisi Senayan ini.
Jangan sampai Presiden Jokowi mengaku tak tahu-menahu soal pemberian THR buat wakil rakyat, padahal yang mengumumkan adalah anak buahnya sendiri, Sri Mulyani. “Sangat tidak masuk akal duit sebesar itu kalau menteri tidak godok bersama presiden. Apa begitu buruknya kordinasi dan meeting polt mereka. Apakah mungkin menteri keuangan telah menjadi subordinasi terhadap presiden,” begitu tengarai Andrianto saat berbincang di Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/6).
Kebijakan soal THR juga gaji ke-13 pada mulanya dilontarkan oleh Menkeu pada 24 April lalu. Pemerintah menyediakan anggaran Rp 35,76 triliun untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri, hingga pensiunan PNS.
Cuma, kata Menkeu, seluruh pegawai negara mulai PNS maupun honorer menerima jatah THR. Termasuk juga pejabat negara lainnya seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, dan DPD RI. Anggaran untuk THR akan dicairkan pemerintah pada bulan Juni nanti.
Sedangkan untuk tunjangan pensiun maupun gaji ke 13 baru akan dicairkan pada bulan Juli 2018 nanti. “Saya rasa ini masalah yang serius bila Jokowi sampai belum tahu masalah ini. Mengingat ada duit 35 triliun yang disiapin buat THR,” tambah Andrianto yang juga aktivis mahasiswa 98.
Menurut dia, jika diselewengkan, kebijakan THR ini bisa jadi skandal lima kali lebih dari Centurygate. “DPR harus segera buat hak inisitaif panggil Jokowi dan SMI untuk jelaskan masalah ini. Lantas duit THR sebanyak itu dari pos mana. Apa memang masuk anggaran APBN atau dari utang,” pungkas Andrianto. (bdr,wid, rmol)
