JAKARTA | duta.co — Pengamat politik Doktor M Sholeh Basyari, Direktur Ekskutif CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies) melihat langkah blunder Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam menghadapi problem hukum di Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
“Perlawanan model Hasto ini, sangat mengecewakan bagi penegak hukum. Di samping ada signal pembangkangan (status tersangka). Juga tampak upaya shying (mempermalukan) atas keluarga Jokowi. Kalau model begini dibiarkan, berbahaya. Wajar, KPK kirim warning keras,” tegas M Sholeh kepada duta.co, Selasa (7/1/25).
Kali ini, penyidik KPK memang turun lebih dramatis. Mereka menggeledah rumah, bahkan mobil yang terparkir di teras rumah tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, Hasto Kristiyanto pun tak luput dari incaran penyidik.
Berdasarkan pantauan metrotvnews.com, mobil Hasto semula tertutup sarung penutup berwarna abu-abu. Kemudian, petugas membuka sarung penutup mobil tersebut. Tampak mobil Toyota Vellfire bernomor B 1990 KZM.
Petugas kemudian membuka pintu mobil bagian depan dan tengah. Setelah itu, salah satunya masuk ke dalam dan meninggalkan mobil tersebut untuk kembali ke bagian dalam rumah berwarna putih di Taman Villa tepatnya di Jalan Graha IV, Blok G3 nomor 18, Villa Taman Villa Kartini, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekas.
Sejumlah anggota Polri dengan senjata laras panjang nampak masih berjaga di depan rumah. Selain itu, beberapa anggota Satgas Cakra Buana juga ada di bagian depan rumah. KPK tampaknya tidak mau ‘dipermainkan’ Hasto. Lembaga anti rasuah ini mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Hasto .Surat perintah tersebut akan diterbitkan jika Hasto kembali tidak hadir dalam penjadwalan ulang yang telah ditetapkan.
Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/1/2025). Ia berharap Hasto datang dalam pemanggilan mendatang, kalau tidak bisa dijemput paksa. Hasto sendiri konon minta pemanggilan dilakukan setelah tanggal 10 Januari.
Menurut M Sholeh, perlawanan hukum model ini, sangat tidak elegan, tidak mencerminkan seorang warga negara yang baik. apalagi Hasto adalah tokoh nasional. “Saya melihat perlawanan hukum Hasto itu sangat absurd dan sarkas. Seperti dia tidak memenuhi panggilan KPK, publik melihatnya sebagai pembangkangan,” tegasnya.
Kesaksian Hasto , tegas Sholeh, sangat dibutuhkan KPK untuk melengkapi kesaksian Yasonna Laolly dan juga mantan dirjen imigrasi Ronny Sompie. “Kesaksian-kesaksian tersebut sekaligus dihajatkan demi membangun konstruksi hukum atas kasus yang membelit sekjen PDIP ini. Ketidakhadiran Hasto di satu sisi, serta serangan bertubi-tubi ke keluarga Jokowi, ini sangat tidak kondusif,” pungkasnya. (mky)
