JAKARTA – Benar tidaknya, waallhu’alam. Tetapi, draft surat keputusan Syuriyah itu sudah bocor, dan beredar di media sosial. Memang ada ‘kata draft’ tertulis besar di naskah tersebut. Publik, atau warga nahdliyin, diminta menyikapinya dengan jernih.
Surat Edaran tersebut bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU. “Tanggalnya baru, 25 November 2025. Poin 1 menceritakan tentang penyampaian Risalah Rapat Harian Syuriyah, bahwa pada tanggal 21 November sudah sampai kepada KH Yahya Cholil Staquf,” tegas sumber duta.co, Rabu (26/11/25).
Poin 3, tambahnya, sangat jelas, bahwa KH Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025. Konsekuensinya, ada di poin (4). “Bahwa, KH Yahya Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan atau hal-hal yang melekat pada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas perkumpulan Nahdlatul Ulama mulai terhitung tanggal 26 Nov pukul 00:45 Wib,” tambanya.
Lalu, bagaimana dengan kepemimpinan PBNU? “Kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama,” tambahnya.
Kita belum mendapat keterangan resmi. Apapun, kita berharap konflik ini disudahi. Dan, jajaran PBNU juga berharap polemik pemecatan atau pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dapat segera diselesaikan dengan baik, sehingga tidak membawa kemudharatan.
Wakil Ketua Umum Amin Said Husni menilai energi organisasi sebaiknya difokuskan pada penyelesaian program dan persiapan menuju muktamar berikutnya, bukan memelihara konflik yang hanya menimbulkan mudarat bagi Nahdlatul Ulama.
Hal tersebut sebagaimana arahan langsung dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, agar energi organisasi tidak habis untuk merespons isu yang justru memperkeruh keadaan. “Untuk itu, jalan satu-satunya adalah islah sebagaimana nasihat ulama. Percuma memelihara perbedaan dan konflik. Malah hanya mendatangkan mudarat,” kata Amin Said di Jakarta, Rabu, 26 November 2025 sebagaimana diunggah media.
Amin meminta seluruh jajaran PBNU sebaiknya tetap fokus pada penyelesaian tugas organisasi dan tidak terseret dalam pusaran tuduhan maupun polemik yang berkembang. Ia menegaskan, baik Ketua Umum maupun Rais Aam adalah pemegang mandat Muktamar.
Karena itu, tidak ada forum apa pun di luar muktamar luar biasa (MLB) yang memiliki kewenangan mencabut mandat keduanya. “Rapat atau permusyawaratan apapun selain muktamar tidak bisa memberhentikan Rais Aam maupun Ketua Umum,” kata dia sebagaimana beritajatim.com.
Ia menyatakan Rais Aam juga tidak dapat menyelenggarakan MLB secara sepihak. Sebab, MLB hanya dapat digelar bersama Ketua Umum PBNU, itupun dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat.
“Jadi tidak mudah. Ada mekanisme yang harus diikuti, dan semuanya jelas diatur dalam AD/ART,” ujar Amin.
Sementara masa khidmat kepengurusan PBNU saat ini akan berakhir pada Januari 2027. Dengan waktu yang tersisa sekitar satu tahun, Amin menilai energi organisasi sebaiknya difokuskan pada penyelesaian program.
Ia mengingatkan bahwa dalam tradisi para kiai, konflik yang dipelihara hanya akan membawa kesialan bagi siapa pun yang mengobarkannya. Ia berharap seluruh pihak menahan diri dan kembali menenangkan suasana demi menjaga marwah organisasi serta keberlanjutan program strategis NU menjelang masa akhir kepengurusan.
Seperti diberitakan, polemik pemecatan Ketua Umum PBNU berawal dari risalah rapat yang dilaksanakan pada 20 November 2025. PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah PBNU di salah satu hotel di Jakarta Selatan.
Dalam rapat yang dihadiri 37 orang dari 53 pengurus harian Syuriyah PBNU tersebut membahas mengenai perkumpulan Nahdlatul Ulama. Rapat tersebut juga menghasilkan beberapa risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Salah satu isi surat memuat permintaan agar Gus Yahya turun dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.
Beberapa faktor yang menjadi keputusan ini salah satunya buntut pengundangan narasumber yang diduga berafiliasi dengan dukungan terhadap Zionisme, yakni sebuah gerakan politik yang mendukung pemulangan dan pendirian negara Yahudi ke wilayah Palestina yang nantinya disebut Tanah Israel. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya di tengah munculnya dinamika internal organisasi. (mky,net)
