Cak Anam (nomor tiga dari kiri) saat jumpa pers pertama lahirnya KKNU'26 di Ndalem Kasepuhan, PP Tebuireng, Jombang.

“NU yang dulu anti komunis, kini mengatakan “komunis sudah tidak laku dijual”. NU yang dulu pelopor ukhuwah ittihadiyah, kini malah rajin memperkusi khilafah….”

Oleh: Choirul Anam*

KETUA KKNU’26 Prof Rahmat Wahab, hanya menyebut tiga indikator penyimpangan, tetapi tidak terbantahkan kesahihannya. Pertama, jati diri NU yang semula Jam’iyatu ‘adlin wa amanin wa ihsanin wa ishlahin berpegang pada prinsip iqamatil haq wal ‘adl—berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan, diubah atau diganti dengan ashhabul qoror—politik praktis kekuasaan.

Perubahan ini berakibat terlalu berat pada semua arah kebijakan NU, karena kemudian langkah-langkah NU terkesan bermotif dan diukur dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan politik praktis. Dan itu domain parpol, bukan urusan dan bukan pula politik NU.

Kedua, kata Prof Rahmat, khitthah NU yang telah ditetapkan sebagai rujukan dasar gerakan, terdiri sembilan prinsip atau Nawa Sila, layaknya seperti Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 194, juga diubah dan diwacanakan kondisional.

Padahal, khitthah NU atau Nawa Sila layaknya falsafah dasar negara Pancasila itu, bersifat tsabit—langgeng, final atau harga mati. Tapi oleh PBNU diubah dan dimaknai mutaghaiyirah—kondisional. Sehingga, Khitthah NU menjadi plus-minus dan diterapkan sesuai kebutuhan situasi-kondisi. Perubahan Ini bisa berakibat runyam terhadap semua arah orientasi kegiatan jam’iyah, menjadi hanya taktis-politis guna memenuhi ambisi pribadi segelintir oknum elite pimpinan NU.

Ketiga, masih kata Prof. Rahmat, pelaksanaan muktamar NU ke-33 di Jombang tidak mencerminkan sebagaimana mestinya permusyawaratan tertinggi organisasi kiai. Muktamar berlagsung tidak taat asas/aturan (AD/ART), tidak berakhlak karimah,  berjalan di luar tradisi dan tata nilai NU.

“Baru kali ini Ketum PBNU bikin LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), tapi tidak boleh dikoreksi. Tanpa ada PU (Pandangan Umum) peserta muktamar. Ini sama halnya PBNU tidak membuat LPJ dalam satu periode. Baru kali ini terjadi, LPJ PBNU akan dipertanyakan kelak di akhirat,”ujar Prof. Rahmat yang juga mantan Ketua PWNU Yogyakarta.

Bukan hanya itu. “Muktamar juga berlangsung gaduh, banyak manipulasi, tekanan, paksaan dan kekerasan ala preman. Sistem pemilihan Rais Aam pun direkayasa dengan menggunakan Noken Papua. Menghalalkan segala cara. Malu kita,”tegas Prof. Rahmat yang merasakan dan menyaksikan sendiri muktamar terburuk itu.

KKNU’26 semasa Gus Sholah sudah melakukan pendekatan silaturrahim kepada PBNU ashabul qoror, agar beberapa penyimpangan yang dikeluhkan nahdliyin segera diluruskan kembali. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka merasa jumawah, merasa sudah menang sampai tega-teganya mengatakan: ”Khitthah NU itu kondisional—mutaghaiyirah. Penerapannya, tergantung kebutuhan situasi dan kondisi zaman yang terus berkembang,”kata Pj. Rais Aam PBNU ashabul qoror kepada Gus Sholah dan beberapa kiai yang mendampinginya.

Nah, jadi, pendekatan persuasif dengan cara dialog baik-baik sudah dilakukan, tapi tidak digubris. Bahkan ada ketua PBNU dengan sinis berkomentar: “Itulah kelakuan orang NU yang kalah muktamar.” Subhanallah…kumpulan dzurriyah muassis NU yang dengan niat dan cara baik-baik mengingatkan agar tidak terjadi perubahan jati diri dan falsafah dasar NU, justru distigma sebagai gerakan “orang kalah muktamar”.

Karena itu, kata Prof. Rahmat, KKNU’26 akan terus bergerak dengan kekuatan moral melayani nahdliyin yang mencintai NU tegak di atas khithhah nahdliyah. Selain itu, juga akan terus memproduksi buku-buku yang memuat informasi ke-Nu-an sesuai ajaran para ulama pendiri dan ulama generasi antara.

“Khusus buku penyimpangan jati diri NU menjadi ashabul qoror, dan khitthah NU dimaknai mutghoiyirah lalu diterapkan menurut kebutuhan situasi dan kondisi perubahan zaman, sudah dibukukan dalam bentuk: “Kesimpulan Tebuireng” dan sudah pula beredar luas,”ujar Prof. Rahmat.

KKNU’26 sendiri selain lahir dari Tebuireng dan Tambakberas serta didukung pondok Asembagus Situbondo dan al-Anwar Sarang, Jawa Tengah, kini sudah puluhan bahkan ratusan pondok pesantren mendukung langkah-langkah KKNU.

Fakta lahirnya KKNU’26 dan (sebelumnya) telah eksis pula NU GL (Garis Lurus), tentu bukan fenomena biasa atau dinamika organisasi yang wajar-wajar saja. Karena kedua perkumpulan itu, cukup memiliki legal standing yang kuat bagi mewakili nahdliyin yang sangat berharap NU bisa menjadi solusi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang carut-marut pada dekade terakhir ini.

Sebagai ormas keagamaan Islam terbesar dan moderat, Islam garis tengah atau Islam garis lentur, NU sudah dinilai banyak pihak sebagai ormas Islam yang benar-benar lunak. Sehingga menjadi “makanan empuk” bagi islamophobia untuk (dengan terang-terangan) melancarkan gerakannya. Bahkan, ada yang berpendapat, salah satu faktor penyebab carut-marutnya pengelolaan negara dalam dekade terakhir ini, antara lain, karena NU (baca: oknum elite) sudah dapat “dilunakkan”—untuk tidak menyebut “diternak taipan”.

NU yang dulu anti komunis, kini mengatakan “komunis sudah tidak laku dijual”. NU yang dulu pelopor ukhuwah ittihadiyah, kini malah rajin memperkusi khilafah. NU yang dulu kompak menjaga tegaknya konsittusi, kini “merupakan bagian” dari penguasa yang suka melanggar konstitusi. NU yang dulu tegak dan tegar memperjuangkan kebenaran dan keadilan, kini malah ikut berebut kekuasaan yang dsponsori oligarki kapitalis dan taipan naga sembilan.

Melihat kenyataan NU saat ini yang serba terbalik dari citra diri aslinya, maka sebagai orang NU yang (menjelang muktamar NU ke-27 di Situbondo, Desember 1984) sempat dibai’at Kiai NU idola, KH. Saifuddin Zuhri, disaksikan Ketua PBNU KH. Yusuf Hasyim, dan Ketua PWNU Jawa Timur KH. Hasyim Latief, juga dido’akan panjang umur agar bisa ikut merawat dokumen historis dan ikut menjaga kemurnian jati diri NU.

Juga sebagai orang NU yang pernah mengikuti Ketua Umum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di PBNU (sebagai ketua LTN). Pernah juga masuk jajaran ketua PWNU Jawa Timur zaman KH. Hasyim Muzadi (1996-2001).  Pernah lama memimpin PW GP Ansor Jawa Timur (1990-1997) dan membangunkan Banser dari lelap tidurnya.

Lalu kemudian diperintah para kiai untuk memimpin parpol tingkat provinsi Jawa Tmur dan selanjutnya tingkat nasional, maka saya (penulis artikel panjang sambung-menyambung) ini, merasa terpanggil dan berkewajiban untuk tawaashau bil haqqi terhadap NU—sebagaimana di-dawuh-kan al-maghfurlah KH. Hasyim Asy’ari dalam Muqaddimah Qonun Asasi.

Bahwa kemudian apa yang saya tulis ini dinilai bahkan dicibir banyak orang yang (mungkin saja)  paling mengerti tentang NU, bagi saya adalah lumrah. Atau mungkin ada yang tersinggung kebesarannya, lalu hilang kesadaran diri dan berteriak: “Awas! Jangan ganggu NU, kuwalat! Eemangnya loo siapa?”. Atau ada juga pihak-pihak yang sudah berpengalaman, lalu mengolok-olok dan mencibir otokritik saya sebagai terpapar golongan khawarij, misalnya.

Bagi saya, semua olok-olok dan cibiran terhadap tulisan ini, adalah hal biasa dan lumrah terjadi. Mungkin saja mereka yang tukang mengolok-olok itu benar, hanya tidak/belum sempat menuangkannya dalam bentuk tulisan. Tapi yang terpenting bagi saya, pesan al-maghfurlah KH. Saifuddin Zuhri, dan terakhir diulang lagi tiga hari sebelum wafat al-maghfurlah KH. Abdullah Faqih Langitan, bahwa dalam berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan di jalan Allah SAW, “tidak boleh takut olok-olok atau caci-maki siapapun yang kerjanya memang tukang olok-olok”.

Beliau sempat membisikkan kepada saya kalam Ilahi dalam surat al-maidah: “yujaahiduuna fii sabiilillahi wa laa yakhaafuuna laumata laa-imin”—teruslah berjuang di jalan Allah dan jangan takut celaan orang yang (kerjanya) memang suka mencela. Atas dasar itulah, tulisan panjang ini saya buat untuk memenuhi kewajiban tawashau bil haqqi semata. Tidak ada motif lain. Mengapa?

Karena ada keyakinan, kepercayaan dan pandangan optimistis, bahwa NU pasti mampu berperan sebagai solusi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang saat ini, diakui atau tidak, carut-marut dan kacau balau. Semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara berantakan akibat salah kelola rezim berkuasa. Dan akar persoalannya adalah terjadinya perubahan seluruh sistem pemerintahan negara melalui Amandemen UUD 1945.

Sebetulnya, bukan hanya RUU HIP dan BPIP saja yang membuat rakyat murka. Tapi banyak RUU yang disahkan DPR dengan terburu-buru, juga dinilai akan memiskinkan rakyat dan bahkan menjadikan Indonesia bertambah bangkrut. Seperti misalnya, RUU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). RUU yang diduga kuat pesanan oligarki ini (dan sempat tertunda cukup lama), juga disahkan menjadi UU bersamaan waktunya dengan pengesahan RUU HIP. Meski menuai banyak protes, DPR tetap saja tutup mata dan telinga.

Lebih gila lagi, adalah pengesahan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus (Covid-19). Perppu yang ditolak banyak pihak karena dinilai melanggar konstitusi itu, dan kini masih  diajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi), juga digedog menjadi UU pada hari yang sama dengan HIP. Sudah 75 merdeka masih saja HIP..HAP..PIP..HUB. (bersambung).

Choirul Anam*, adalah Pendiri dan Penasehat PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah). Pembina GERAK (Gerakan Rakyat Anti Komunis) Jawa Timur.

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry