“NU dan anak cucunya, bukan ormas yang baru lahir kemarin sore bro!. Kalau hanya soal khilafah dan hizbut tahrir, sejak puluhan tahun silam sudah selesai dan tuntas.”
Oleh: Choirul Anam*
KARENA tidak ada claim, protes, tuntutan atau peringatan baik dari PC/PW/PCI NU maupun dari Mustasyar dan kalangan pesantren. Maka, HUB baru dengan segala keanehan orientasi dan kebijakan yang beraroma politik praktis dan pragmatis itu, dianggap benar dan mendapat dukungan penuh nahdliyin. Sehingga, gerak dan langkah NU ashabul qoror terasa memekakkan telinga dan menyesakkan dada sampai ke tingkat paling bawah.
Contoh yang paling ngetrend misalnya, menjelang Pemilukada serentak tahun ini, banyak kiai dan tokoh NU struktural sibuk mengadakan ritual politik “bai’at” kandidat kepala daerah baik kabupaten maupun kota. Bahkan ada ketua PBNU kaliber internasional, tanpa merasa malu dan kikuk, diusung beramai-ramai untuk berebut kekuasaan berbasis tiga kecamatan.
Pucuk pimpinan PBNU ashabul qoror juga rajin mendatangi kandidat favorit agar mengambil wakil dari NU. Begitu pula ketua PC/PW NU telah disiapkan dan dilatih untuk mampu bertarung berebut kekuasaan di wilayah masing-masing. Pesan Nabi “laa tas’alil imaarah…”dipahami khusus buat Abdurrahman. Bukan untuk NU ashabul qoror. Astaghfirullah..,
Dengan demikan, HUB sudah mendekati perilaku kapitalisasi NU. Jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang dibangun dengan susah payah oleh para ulama pesantren itu, kini lebih dijadikan sebagai kapital guna meraih keuntungan pragmatis sebesar-besarnya bagi diri dan kolega elite pemimpinnya. Memang tidak bisa digebyah uyah karena masih banyak kiai tulus ikhlas, dan tetap kukuh pada khitthah dan jati diri NU sebagai jam’iyatu adlin wa amaanin wa ishlaahin wa ihsaanin. Perikalu kapitalisasi hanya disematkan pada oknum elite pemimpinnya. Dan bisa dbayangkan, betapa perih hati nahdliyin jika oknum elite itu bercokol di puncak kepemimpinan.
Bisa jadi, segala aktivitas yang dilakukan PB/PW/PC NU berikut alat perlengkapannya seperti: Lembaga Pendidikan, Badan otonom, Badan khusus, Lembaga Bahtsul Masail, dan lembaga lainnya, yang dianggap merugikan manuver kapitalisasi oknum elite tadi, bisa langsung dihentikan. Contoh kasus paling gres adalah mundurnya Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU dari POP (Program Organisasi Penggerak) besutan Kemendikbud. Mejelis Dikdasmen Muhammadiyah, dan PGRI (Persatuan Guru Republk Indonea), juga bersikap sama: mundur.
Mengapa harus mundur bro! Anggaran Kemendikbud kan terbilang paling jumbo. Mestinya layak dan wajar sekali jika tiga lembaga: LP Ma’arif NU, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dan PGRI mendapatkan hibah Kemendikbud untuk menjadi motor POP. Selain memiliki ribuan tempat pendidikan dan pesantren, NU dan Muhammadiyah juga terbukti telah mencerdaskan bangsa Indonesia sejak sebelum merdeka.
Menurut Ketua LP Ma’arif NU, Arifin Junadi, pihaknya mundur karena program dan kriteria organisasinya tidak jelas. Tapi rupanya bukan cuma itu sebab-musababnya. Mendikbud Nadiem Makrim yang suka tampil millenial kesukaan Jokowi itu, lebih menghargai pendatang baru: Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Dua Yayasan milik konglomerat itu dianggap layak menjadi motor organisasi POP, ketimbang NU dan Muhammadiyah. Sehingga Kemendikbub menggelontorkan hibah POP kepada dua lembaga nonprofit itu, sebesar Rp 20 miliar per-tahun.
Jadi, selain ada diskriminasi tak bernalar ilmiah, mundurnya NU-Muhammadiyah dan PGRI, juga disebabkan karena Mendikbud tidak paham sejarah pendidikan di Indonesia. Dan dia memang, awal-awal setelah dilantik, pernah berkata “aku ngga tau masa lalu, tapi kira-kira aku tau masa depan”. Akhirnya terbukti benar, Mendikbud memang tidak tahu ormas mana yang mendidik bangsa ini sejak sebelum merdeka. Dia tahunya hanya Sampoerna dan Tanoto foundation.
Tapi bukan soal besaran dana hibah yang dimaksud tulisan ini. Siapapun nahdliyin tentu paham kompetensi Ketua LP Ma’arif NU, Arifin Junaidi. Dia adalah tokoh yang tahu persis jeroan organsasi dan dunia pendidikan di lingkungan NU. Tapi sikap tegas yang diambil: mundur dari keterlibatan POP Kemendikbud guna menjaga kemandirian dan marwah lembaga pendidikan NU itu, ternyata bisa kandas dan (mungkin) berbalik hanya karena ada langkah manuver Yahya Staquf berjubah HUB.
Kiai muda yang paling keras menjaga Ahwa dalam muktamar paling buruk di Alun-Alun Jombang itu, kini pemegang kunci HUB ashabul qoror—Katib Aam Syuriyah PBNU. Dia pula yang menjumpai Nadiem Makrim di kantornya, dan menyatakan HUB NU tetap menjalin kerjasama dalam POP Kemendikbud. Nah lo!
Bukan hanya POP yang terkena HUB. Soal HTI (Hisbut Tahrir Indonesia) misalnya, ibarat film India berdurasi panjang dan meliuk-liuk, terus-terusan diputar pentolan HUB karena (mungkin) kebanjiran order. Jauh sebelum Pilpres, HUB ashabul qoror dan khitthah mutaghoiyirah betul-betul diperankan sebagai aktor utama. PBNU dan Banomnya, terutama Ansor dan Banser, telah menyatakan sikap secara terbuka, bahwa Pilpres 2019 bukan sekedar memilih presiden dan wakil presiden.
Tapi lebih dari itu. Pilpres (kali ini) adalah juga pertarungan Islam garis lunak melawan Islam garis keras. Dan “NU, tidak akan membiarkan kepemimpinan Indonesia jatuh ke tangan dan dikuasai Islam garis keras,”ujar pentolan HUB waktu itu. Loh, siapa yang dituduh Islam radikal, Islam garis keras itu bro?
Ketua PWNU Jatim, KH. Marzuki Mustamar, seolah mendapat perintah untuk segera mengumumkan hasil pemetaan kelompok Islam radikal, Islam garis keras. “Selain HTI, adalah FPI, PAN dan PKS. Siapapun nahdliyin yang berhubungan dengan kelompok mereka (apalagi bergabung), maka bukan hanya kadar ke-nu-annya saja yang dipertanyakan. Tapi bai’at nu-nya dinyatakan lepas, putus,”kata Marzuki yang sering tampil lebih sebagai politisi.
Loh, apa stigma itu masih berlaku bro? Fakta sosial politik kan sudah berubah. Jenderal (Purn) Prabowo Subianto misalnya, sudah menyatu dengan Presiden Jokowi. Lalu menjelang Pilkada serentak tahun ini, banyak juga Cakada dari NU justru diusung PAN atau PKS. Apa masih harus dicap radikal bro? Rupanya mulai memudar. Tapi yang terus dipelihara dan diburu sampai ke lubang semut, kayaknya FPI dan HTI. Mungkin saja, karena dua ormas ini, merupakan pesanan yang agak spesial.
oba tengok, kasus paling anyar yang menimpa Yayasan pendidikan Al-Hamidy di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Pasuruan (Kamis, 20 Agustus 2020) lalu. Sejumlah Banser berpakaian loreng dipimpin Ketua Ansor Bangil, Saad Muafi berjuluk Gus Afi, mengerebek Yayasan yang dipimpin Ust. Zainullah. Yayasan pendidikan itu diduga pusat agen penyebaran Khilafah HTI. Guru ngaji yang sudah agak sepuh itu pun dituding-tuding bak pesakitan atau pencuri. Coba!
Sebelumnya, satuan Banser yang tampak gagah dan heroik itu, menggeledah rumah Abdul Halim (diduga tokoh HTI), yang juga diduga menghina Mursyid Toriqah Habib Luthfi. Namun bentuk penghinaannya seperti apa, tidak jelas? Apakah seperti banyak kritik bermunculan ketika istri sang habib (kala itu), dikabarkan mengikuti festival seni tanpa peduli jaga aurat wanita, atau bagaimana? Tidak terungkap dengan jelas, dan pembaca hanya bisa menduga-duga.
Namun yang sudah terang benderang adalah, model tabayyun gerudukan Banser ke rumah Abdul Halim itu, ternyata menemukan sejumlah atribut (bendera, poster dan majalah) yang dicurigai bernuansa Khilafah HTI. Lalu di Yayasan Al-Hamdy, Banser mendapati gambar/foto Presiden Jokowi dicoret-coret dan foto wakil presiden belum diganti. Yayasan juga tidak memiliki bendera merah putih. Mungkin belum sempat beli ‘kali. Setelah menuding-tuding dan membentak-bentak, Banser lalu melaporkan ke polisi.
Masyarakat spontan bereaksi. Semakin simpati pada Yayasan Al-Hamidy. Ansor dan Banser menuai kritik tajam dan dicaci-maki. Tindakan sweeping dan persekusi, memang tak bisa dibenarkan dari segala sisi. Lalu kapan persekusian akan berhenti? Banyak pihak membandingkan penanganan Hisbut Tahrir di luar negeri. Di negeri tetangga bisa cepat diatasi. Tapi kenapa di negeri sendiri, seolah dipelihara untuk tontonan persekusi. Sampai kemudian mencul ledekan: Banser hanya berani pada HTI, tapi ciut nyali terhadap KGB (Komunis Gaya Baru) yang mengancam Pancasila dan NKRI.
Jika memang serius ditangani, pentolan dan jubir HTI mestinya bisa dengan mudah dipanggil polisi. Bukan malah dibiarkan ketawa-ketiwi menikmati adegan persekusi. Atau jika polisi sungkan memanggil, devisi pelaporan Influencer dan Buzzer yang, kabarnya, sudah digelontor dana miliaran, dapat menjadi pelapor handal dan profesional. Kenapa tidak segera diciduk jika memang HTI dilarang? Kenapa pula Ansor dan Banser perlu tampil heroik melakukan persekusi?
Apa memang sengaja dipelihara untuk “memainkan” umat Islam yang imannya sekelas jangkrik. Sehingga mudah diadu-domba untuk saling bermusuhan dan membuat keonaran. Umat Islam, terutama Ansor dan Banser, disibukkan dengan urusan mencari sarang-sarang semut khilafah HTI. Hampir tiada hari tanpa persekusi.
Sementara, operasi KGB untuk memeras dan meremat Pancasila luput dari perhatian. Dan intervensi oligarki kapitalis maupun taipan komunis terhadap kebijakan rezim dan pengesahan sejumlah UU buat menguras kekayaan negara, berjalan mulus dan tidak terganggu. Apakah itu yang mau dituju bro?
NU dan anak cucunya, bukan ormas yang baru lahir kemarin sore bro!. Kalau hanya soal khilafah dan hizbut tahrir, sejak puluhan tahun silam sudah selesai dan tuntas. Lantas kenapa sekarang NU ashabul qoror ikut memerankan drama khilafah bak bahaya laten? (Bersambung).
*Choirul Anam, adalah Pendiri dan Penasehat PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah). Pembina GERAK (Gerakan Rakyat Anti Komunis) Jawa Timur.
