Oleh: Suparto Wijoyo*

PENDAFTARAN pasangan calon (paslon) telah dihelat dalam rentang tanggal 8-10 Januari 2018. Sorot kamera memendarkan kilatan kepada para kandidat yang diusung parpol dengan gempita sambil  membawa-bawa bendera yang menandakan identitasnya. Para pendukung membentuk kerumunan melantunkan “pujian” dan “nyanyian” selaksa tengah mempersiapkan diri memasuki gelanggang  pertarungan besar.

Hari-hari mendatang diformulasi menjadi saat-saat yang menguras tenaga dalam panggung kampanye yang menawarkan mimpi-mimpi tentang esok hari. Segala bentuk janji yang diformat dalam visi-misi ditebarkan seperti “benih kehidupan” yang menentukan kelangsungan hayat siapa saja. Pilkada diterima sebagai “angkot demokrasi” untuk memperjalankan rakyat menuju titik kumpul menggapai harapan.

Bahasa dan kosa kata akan berseliweran membanjiri jalanan dan menggumpalkan awan yang akan berarak “memuntahkan hujan” rezeki. Seluruh elemen negeri ini digiring berbaris dan melaju dengan garis edar yang ditentukan sampai pada masanya penentuan sang juara.

Di Pilgub Jatim yang semula airnya tenang tanpa riak gelombang dengan kedalaman “sawah ladang Pilkada” yang mudah terterka, pada akhirnya pecah membuncah akibat luapan pompa yang terlalu kencang digerakkan. Perebutan tahta gubernur  diwarnai drama pemunduran salah seorang calon yang sudah digadang-gadang dengan terang.

Bungkus “paha wanita yang memundaki” diviralkan tanpa ada ekspresi yang menjelaskan subjeknya, sehingga khalayak hanya bisa menduga-duga. Inilah bentuk “kezaliman di jagad Pilgub” yang memuncratkan air mata petinggi partai. Tangis itu diulang dalam lolongan pidato yang lantang dengan menyodorkan “anak kandung” hasil pembuaian yang mengklaim diri selaku pemilik saham utama negara.

Pasangan telah dicatat dan dicuatkan untuk memadati ruang-ruang pikiran para pemilih. Tiada hari dan detik waktu yang tidak diisi dengan “suapan informasi” sampai pada titik akhir hari pencoblosan 27 Juni 2018. Setiap pihak yang berlaga diunggah tanpa perlu menabrak aturan hukum  agar tidak menyisakan sengketa yang diperdebatkan. Papan iklan dikanalisasi cukup dari setiap partai yang bobot maknanya mencerminkan ketulusan kiprahnya. Semua melangkah: para tokoh politik sampai “rentenir suara”  mengiring untuk turut merayakan “perjamuan pasangan”.

Begitulah kalau mengikuti alur cerita novel bagus garapan Ally Condie, Matched (2012): pemilihan ini seberkas ultimatum yang harus ditempuh “siapa pun, antara kesempatan dan hasrat”. Termasuk adanya “meteor” yang meluncur dari “ruang angkasa” Jakarta menuju ke bumi Jatim dengan polesan yang membawa-bawa nama “trah suci” dengan gambaran lugas seperti “pemilik negeri ini”.  Kehendak politik yang liar semakin menghadirkan nuansa layaknya labirin semata: kilatan itu mengagetkan tetapi tidak membuat tanda tanya yang perlu jawaban, karena dia tetaplah “asing bagi awam pada umumnya”.

Terhadap fenomena ini, saya bergegas membuka-buka kembali karya sastra berbentuk roman L’Etranger, (Orang Asing) yang ditulis  Albert Camus di tahun 1942.  Dan pesan Camus tampaknya jelas: “semua manusia pada akhirnya harus bertanggung jawab dengan keputusan dan pilihannya” meski dengan sosok “orang aneh”.

Memang Pilkada sekarang ini merekam keanehan-keanehan yang menisbikan kehendak bebas konstituennya. Koalisi dibangun tanpa narasi ideologi apa pun kecuali “selembar kalimat orasi”. Setiap Parpol memiliki “mata air” sendiri tetapi alirannya tertampung dalam “hulu yang berbeda”. Persekutuan  tingkat nasional tidak niscaya di lingkup lokal meskipun dengan ketua umum serupa. Parpol berlagak seperti “bisnis angkutan online”:  armada berangkat sesuai dengan zona operasionalnya.

Penumpang adalah raja, penyewa merupakan pemegang mandat, dan pemberi mahar pastilah pemandu daulat. Sementara itu, rakyat tidak pernah tahu derajat dirinya yang dinilai hanya segumpal busa yang mengapung dalam gumparan tepi lautan. Inilah  “politik tingkat tinggi” dengan relasi yang sangat cair tanpa perlu membuat sekat kekuasaan yang rigid. Sebab Pilkada ini berlangsung di negara kesatuan, NKRI namanya tetapi “dengan pemegang kuasa yang berbhinneka” di daerah-daerah.

Gojek Parpol diantrikan dan penyewanya dianggitkan sangat sempurna oleh pengurusnya sambil berdendang: “… di sini senang di sana senang, di mana-mana hatiku senang”. Pada lingkup inilah semua sudah terpotret sangat kentara mengenai siapa memerankan apa:  tergantung tempat dan “yang terlipat” dalam tabungan kedaulatan.

Momen  kampanye lazimnya  memunculkan gelora pidato berapi-api, tetapi jangan abai, juga akan ada langkah sepi menempuh “ritual hening” menjemput suara yang berserak di kegelapan. Bukankah sinar  benderang dalam cakrawala ini semakin menyilaukan mata rakyat, sehingga publik sepersekian detik acapkali memejamkan mata dengan maksud untuk mengenali sendiri kegelapannya.

Perekomendasi pasangan yang begitu “silang warna”,  sesungguhnya siapa dia? Memperebutkan apa para  penyokong yang berkumpul itu? Kedua calon di Pilgub Jatim memang kasat mata pengusungnya walaupun tebersit “lumer” dalam kerucut “supremasi kuasa” yang dirasakan hebatnya.

Lantas apa artinya “cuwitan kampanye yang akan ditayangkan”? Simak saja   di “angkasa sistem seluler”, telah mengalami gerimis tanya yang perkembangannya sudah jelas akan menjadi rob yang membanjiri pekarangan. Ada yang berkelakar: “… bu nyai kok tidak capek mencalonkan diri, tiga kali bertarung, apa yang hendak kau cari”.

Humor ini sudah cukup menimbulkan persepsi yang sangat pas, di mana sejatinya dia berpihak dengan sahutan kolega sebelah: “… gus … gus, arep ngopi saja kok pakai nyalon gubernur to, opo kurang tuwuk jadi Wagub dua periode mendampingi Pakde Karwo”? Sawur manuk celoteh yang hinggap di kedai-kedai kopi maupun rumah-rumah pengajian ini akan terus mengembang menjadi kristal yang polesannya tergantung pada “tim medianya”.

Apakah yang menang nanti  mesti sebagai juaranya? Oh … oh … juaranya tetap si dia yang “berkelambu di tombol otoritas” yang membuat setiap orang “berlutut menyimpuhkan diri”. Pada tataran inilah saya terbisik lirih saja dengan bahasa Clifford Geertz dalam Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980) yang semakin memperkaya bentara pusataka Indonesia sejak Desember 2017. Katanya: “negara bukanlah suatu tirani, bukan pula suatu birokrasi hidrolik, dan bahkan bukan suatu pemerintahan, melainkan sebuah pertunjukkan yang diorganisir, suatu teater yang dipakai untuk mendramatisir obsesi-obsesi kelas yang berkuasa”. Lantas, mampukah pemilih menjadi aktor kuasa itu?

* Esais, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Tinggalkan Balasan