JOMBANG | duta.co – Suasana Selasa (30/12) pagi di Pendopo Kabupaten Jombang terasa lebih khidmat dari biasanya. Menjelang berakhirnya tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Jombang menutup lembar kerja birokrasi dengan mengukuhkan kembali dan melantik sejumlah pejabat eselon II setingkat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, itu berlangsung tertutup di Ruang Swagata sekitar pukul 09.30 WIB. Hadir para pejabat yang dilantik, di antaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Masduqi Zakaria, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Purwanto, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M. Nashrulloh, serta Hartono yang kini mengemban amanah baru.
Di hadapan para pejabat, Warsubi menekankan bahwa pelantikan di penghujung tahun ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan kesinambungan pembangunan di Kota Santri.
“Ini adalah penegasan komitmen kita untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif. Jabatan adalah amanah, yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas,” ujar Warsubi.
Informasi yang dihimpun duta.co, terdapat tiga pejabat eselon II yang kembali dikukuhkan pada jabatan yang sama. Sementara itu, Hartono berpindah tugas dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), lembaga yang kini memegang peran strategis dalam merancang arah pembangunan Jombang ke depan.
Warsubi menjelaskan, pengukuhan kembali pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut merupakan amanat Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur masa jabatan pimpinan tinggi selama lima tahun dan dapat diperpanjang melalui evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi.
Selain pejabat eselon II, Pemkab Jombang juga melantik sejumlah pejabat struktural lainnya, mulai dari kepala bidang, kepala seksi, hingga pejabat fungsional. Seluruh rangkaian prosesi berlangsung tertib dan lancar.
Di penghujung tahun, penguatan struktur birokrasi ini diharapkan menjadi bekal bagi Pemkab Jombang untuk melangkah ke tahun mendatang dengan semangat baru, menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, lebih manusiawi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (din)
