JAKARTA | duta.co – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menduga ada upaya menyogok warga dengan bagi-bagi sembako agar mencoblos Jokowi.  Hal itu terkait jadwal pembagian sembako BUMN dalam rangka ulang tahun Kementerian BUMN yang beredar di media sosial.
Baginya, jadwal itu tidak lazim. Sebab ada BUMN yang beroperasi di Pulau Sumatera tapi membagikan sembako ke wilayah lain. Adapun jelang hari pencoblosan pilpres, paket itu banyak dialirkan ke daerah Jawa Barat.
“Sangat aneh, BUMN yang berlokasi di Sumatera tapi diminta bagi sembako di Jabar,” tanyanya dalam akun Twitter pribadi beberapa waktu lalu.
Tujuan utamanya adalah Jabar. “Rakyat Jabar mau disogok?” sambung Said Didu. Jabar merupakan lumbung suara bagi Prabowo-Sandi. Karena itu tim Jokowi menggarap serius wilayah ini
Mantan Staf Khusus Menteri ESDM itu pun menggugah hati Menteri BUMN Rini Soemarno untuk tidak menghancurkan BUMN dan Kementerian BUMN demi kekuasaan. Sebab, Said Didu mengindikasi ada kepentingan politik di balik pembagian sembako tersebut.

”Ibu sudah menjadikan BUMN sebagai alat politik. Ingat, BUMN adalah milik negara/rakyat bukan milik penguasa dan jelas bukan milik Ibu dan juga bukan milik presiden,” tegasnya.

Dalam kicauan sebelumnya, Said Didu menguraikan urutan kampanye terselubung yang acapkali terjadi di BUMN dan Kementerian BUMN. Pertama, ulang tahun sebagai alat kampanye terselubung, selanjutnya dirancang sebuah acara.

“Lalu cari EO, buat surat dari KemenBUMN untuk ‘sumbangan’ BUMN, lalu siapkan paket dan atribut terselubung, pelaksanaan, dan akali pertanggungjawaban,” tegasnya.

“Beginilah rentetan acara perayaan ‘ulang tahun’ KemenBUMN⁦, dimulai dengan surat ‘perintah’ dari Kementerian BUMN. Ini abuse of power yang merusak BUMN,” tegasnya.

Padahal sesuai aturan, pembagian CSR BUMN yang dikoordinasikan Kementerian BUMN adalah diperuntukkan untuk bantuan bencana, pasar murah dalam rangka hari raya keagamaan, dan terjadi gejolak ekonomi.
“Sekarang kok ada pembagian sembako dari CSR dalam rangka pilpres yang dibungkus dengan acara ulang tahun,” tegasnya.
Sebelumnya Said Didu juga angkat bicara soal maraknya korupsi di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, praktik korupsi di sektor BUMN harus segera dibongkar hingga akar-akarnya.
Terlebih pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang mengamankan sebanyak 84 kardus yang di dalamnya terdapat amplop berisi uang sejumlah Rp 8 miliar berkaitan juga dengan BUMN.
Bahkan Said Didu menyebutkan bahwa masih ada sejumlah logistik di gudang BUMN yang diduga akan dialokasikan untuk kepentingan Pemilu 2019.
“Ini kira-kira masih ada 3 juta logistik di dalam gudang, saya nungguin kapan keluar. Ini seolah dilakukan seperti itu,” kata Said Didu di sela-sela diskusi publik di UMJ, Ciputat, Tangerang Banten, Sabtu (30/3).

Lebih lanjut, ia menilai sejak Orde Baru hingga saat ini, baru di era presiden Joko Widodo ini BUMN secara vulgar menunjukkan BUMN di bawah cengkraman politik.

“Sejak orba baru kali ini BUMN betul-betul dimanfaatkan oleh politik. Bayangkan seluruh BUMN harus ulang tahun sebelum 17 April 2019 dengan macam-macam kegiatan,” tandasnya. (rmol/wis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.