JAKARTA | duta.co – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mengekspresikan keprihatinan serius dan kritik tajam terhadap kinerja Menteri BUMN Erick Thohir.
Khususnya dalam mengelola alokasi dana PMN (Penyertaan Modal Negara) serta dampaknya pada BUMN. Terlebih pada PT Hutama Karya (HK).
Berrdasarkan data tersebut, CBA memprioritas alokasi PMN yang mengabaikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 yang tegas mengatur prioritas alokasi PMN.
Namun, dalam catatan CBA, proyek-proyek penugasan yang diberikan kepada BUMN, termasuk PT. Hutama Karya, jelas tidak mendapatkan dukungan alokasi PMN yang memadai.
:Akibatnya, BUMN harus menanggung beban bunga pinjaman minimal sebesar Rp3,38 Triliun, suatu kewajiban yang seharusnya tidak seharusnya menjadi beban mereka,” demikian Koordinator CBA, Jajang Nurjaman kepada duta.co, Minggu (17/9/23).
Dampaknga keuangan yang mencekik. “Kekurangan dukungan PMN yang cukup secara langsung meningkatkan beban keuangan perusahaan, terutama PT. Hutama Karya. Beban bunga pinjaman mencapai angka mengejutkan, yaitu Rp2,86 Triliun, yang merupakan akibat langsung dari penugasan yang tidak didukung dengan alokasi PMN yang layak,” urainya.
Proyek JTTS yang Membingungkan. Akibatnha proyek ambisius Jalan Tol Trans-Sumatera senilai Rp578,78 Triliun menimbulkan pertanyaan serius tentang kelayakan ekonominya.
“Terlepas dari banyaknya ruas jalan yang dianggap tidak layak secara finansial, pemerintah terus mendukungnya dengan anggaran besar. Menteri BUMN harus melakukan kajian mendalam tentang dampak ekonomi dan keuangan yang terkait dengan proyek semacam ini,” tambahnya.
Komitmen Pendanaan Jangka Panjang yang Hilang membuat Persentase PMN yang tidak sesuai dengan rencana pada tahun 2017 dan 2018. Ini menunjukkan kurangnya komitmen dari pemerintah untuk mendukung program penugasan jangka panjang.
“Dampaknya adalah BUMN yang harus mencari pendanaan tambahan dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, mengorbankan kesehatan finansial mereka,” tegasnya.
Selain itu, Manajemen Pinjaman Investasi yang Tidak Efisien. PT Hutama Karya terpaksa mengambil pinjaman investasi senilai Rp43,35 Triliun dengan tingkat bunga yang membebani.
“Akumulasi beban bunga yang mencapai Rp10,95 Triliun seharusnya bisa dihindari jika dukungan PMN diberikan tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai,” terangnya.
CBA juga mwnyoroti Keterlibatan Menteri BUMN yang dinilai meragukan. Ketidak-konsistenan dalam pencairan PMN, menggambarkan adanya permasalahan internal dalam manajemen pendanaan proyek penugasan.
“Menteri BUMN harus serius kelola BUMN, dan memastikan bahwa PMN dialokasikan dengan benar dan sesuai rencana,” jelas Jajang.
CBA, lanjutnya, sangat kecewa dengan Menteri BUMN Erick Thohir, yang sangat sibuk kampanye di tiktok atau media sosial lainnya, sampai lupa urusin BUMN.
“Malahan kampanye seenaknya di ATM Bank plat merah tanpa perduli rasa malu. Sehingga BUMN harus menanggung beban bunga pinjaman yang seharusnya dapat dihindari jika dukungan PMN diberikan dengan efisien dan sesuai rencana,” pungkasnya.(*)
