Oleh: Suparto Wijoyo*
SOAL kata pres capres bolehlah ditafsir selaksa dalam kosakata Madura, nak kanak. Tetapi sejatinya ada muatan yang lebih dari sekadar ulangan karena menyangkut status etis yang sangat tinggi bagi pejabat negara. Hari-hari ini publik telah disuguhi panggung perhelatan tampilnya capres dan cawapres secara beragam. Bukan soal debat yang memukau atau memualkan perut akibat hadirnya realitas yang didata secara serampangan. Melainkan ada yang begitu merasa digdaya sambil memekikkan kata selalu taat aturan sambil menyuruh laporkan dengan tafsir dirinya sendiri. Hukum dimaknai hanya seberkas pasal-pasal dan tidak menyangkut nilai-nilai sosok fungsional pejabat. Masih menjadi petinggi dan hendak melanjutkan diri menggenggam kekuasaan erat-erat tanpa mau sedia untuk mundur atau mengambil jarak administratif yang menjadikan terputusnya fasilitas negara untuknya. Dia begitu nggondeli.
Ini seperti permainan sekehendaknya. Mumpung berkuasa dan pameran kuasa itu dilihat semua orang. Tidak mundur meski itu diatur dan tidak mengambil jeda walau ada hak untuk beristirah. Perintah undang-undang atau sebatas AD/ART ormas juga kian kentara “diakali” dengan bukti-bukti yang cukuplah kalau mengikuti buku baru Cak Anam yang tempo hari menjadi sangat viral. Dia berlagak sangat berkuasa sambil menari tanpa henti dengan ikutan iringan oleh pengagumnya. Di mana-mana bagi-bagi “cendera mata” walau ditolak-tolak oleh warga. Anehnya, warga yang menolak itu justru diolok menjadi bersalah. Padahal yang membagi-bagi sembako atau bingkisan untuk memilih pasangan yang tertera gambarnya amatlah mencolok, apalagi tidak mendapat peringatan dari penyelenggara. Bahkan sejumlah pejabat daerah atau setingkat yang duduk di kabinet berulah sangat terang-terangan, tidak ada aturan yang dilanggar karena mengambil cuti sebagai jalan alibi. Sampai di sini ada yang merasa di atas aturan. Ada yang jumawa merasa memiliki supremasi atas lainnya. Wes sak karepe.
Rakyat menyaksikan itu dan mengetahui ada pula calon yang rela sejak awal mundur dari jabatan wakil kepala daerah. Dia muda, energik, mempesona secara ekonomi tetapi berakhlak terpuji dalam kerangka birokrasi. Walaupun dia tidak diharuskan lepas jabatan seluruhnya atau boleh mengambil cuti sekadarnya, tetapi dia tampil memberi percontohan agar pertandingan dalam berdemokrasi lebih setara. Ada pula capres dan cawapres boleh bertindak apa saja sementara ada pula yang harus dilarang-larang atau dihalang-halangi untuk merapatkan diri di setiap jengkal tanah NKRI. Ini calon pemimpin yang memasuki masa kampanye bisa diburu dengan penolakan, apalagi yang kecil-kecil. Kesombongan sedang dipertontonkan dan doa terus pula dilantunkan oleh mereka yang terkesan amat sangat ditindas.
Tetapi itu adalah keluh dalam perjuangan yang diceritakan kawan seiringan saya, Cak Mispon. Sementara saya sendiri sudah pamit Cak Mispon agar dibiarkan tetap di pojok pengamatan sambil membaca narasi janji-janji ekologi mereka saja. Secara tematik dan praksis para capres begitu fasih mengucapkan visi dan target-target yang niscaya telah dirancang sistemik sebagaimana yang telah diujarkan. Para capres sudah menyuarakan janji membangun negeri bagi kepemimpinan mereka kelak kalau menang. Terhadap target pembangunan, terdapat pertanyaan sederhana: apa makna kekuasaan tersebut bagi kesejahteraan rakyat secara ekologis? Apakah target pertumbuhan ekonomi, energi, infrastruktur atau apalah namanya, adalah indikator tunggal yang imun dari kepentingan dan konstalasi ekologi?
Bagaimanakah implikasi target visi misinya dalam kerangka dasar nasib lingkungan hidup nasional? Saya prihatin data kandidat soal kebakaran hutan, misalnya, yang belum dibarengi dengan analisis ekologi. Dari mana data itu didapat? Tentu banyak faktor yang berakumulasi. Apabila dikalkulasi secara matang tentang kondisi lingkungan dalam kaitannya dengan kerusakan ekologi, pastilah pembangunan yang ada hanyalah “kesemuan (dan kesemutan) ekonomi”. Bagaimana kita dapat mengartikulasi kemajuan apabila dikaitkan dengan prestasi Indonesia sebagai perusak hutan yang hebat di dunia versi Greenpeace. Menurut data lama Wetland International, Indonesia adalah penyumbang CO2 yang besar setelah Amerika Serikat dan China. Ada pula informasi yang menunjukkan bahwa luas hutan Indonesia berkurang 9,4 juta hektar. Bahkan tingkat deforestasi terus diprediksi meningkat sampai kisaran 3,8 juta hektar per tahun.
Dalam dimensi lain soal kasus yang populer disebut Lumpur Lapindo di Sidoarjo yang kian redup untuk dituntaskan, terdapat banyak kajian yang memberikan data bahwa kerugian lingkungan dan publik sudah mencapai kisaran yang terus bergerak dinamis: dari 6 triliun melangkah ke angka 11 triliun, dan merangsek ke 18 triliun maupun 27 triliun rupiah. Entah sampai kapan derita ekologis ini terus berjalan sebelum akhirnya dilupakan? Dengan tingkat kerugian akibat lumpur saja yang mencapai angka yang dapat menggerogoti jumlah APBD Jatim yang mencapai kisaran 30 triliun, maka pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan kerugian ekologi patut dikoreksi. Belum lagi kerugian negara akibat illegal logging yang mencapai 30-40 triliun per tahun dan kebakaran hutan yang dipastikan terjadi setiap tahun dengan matematika ekonomi kerugian dari rusaknya ekosistem mencapai ratusan triliun rupiah.
Kekayaan alam negeri ini sudah terlalu banyak dikangkangi korporasi transnasional yang sangat tidak mensejahterakan rakyat. Daerah yang kaya tambang ternyata masyarakatnya tidak otomatis meningkat kesejahteraannya, bahkan nyaris tambah miskin lahir-batin. Korporasi transnasional itu menguasai jutaan hektar kawasan hutan dan lahan tambang yang acapkali menyisakan derita bagi penduduk lokal. Untuk mengatasi ini semua secara visioner dibutuhkan capres-cawapres yang memiliki daya sensitifitas ekologis tinggi. Siapakah capres-cawapres yang demikian? Kita ikuti perkembangannya sampai hari pencoblosan 17 April 2019 nanti.
*Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum & Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
