SURABAYA| duta.co – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan industri mebel nasional memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang karena didukung sumber bahan baku melimpah dan perajin yang terampil.
“Potensinya besar sehingga pemerintah memprioritaskan pengembangan sektor padat karya berorientasi ekspor ini agar semakin produktif dan berdaya saing melalui kebijakan-kebijakan strategis,” katanya di sela-sela Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) 2017 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa dalam rilisnya.
Airlangga mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor ini adalah dengan mengurangi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha mebel nasional yaitu proses produksi, pemasaran, maupun ekspor. Dia mencontohkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan dokumen V-Legal yang diwajibkan bagi industri furnitur.
“Menurut pelaku industri furnitur, SVLK pada dasarnya belum memberikan manfaat bagi mereka khususnya terkait keberterimaan dokumen V-Legal di negara tujuan ekspor,” ujarnya.
Saat ini, baru Uni Eropa yang sudah memiliki kerangka kerja sama Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA), sedangkan kebijakan ini berlaku ke seluruh negara tujuan ekspor.
Untuk mengatasinya, Airlangga menegaskan, perlunya koordinasi dengan pemerintah Uni Eropa (G to G) untuk menghilangkan kendala teknis yang menghambat produk Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa.
“Sehingga, produk furnitur Indonesia dapat privilege masuk ke pasar Uni Eropa melalui Greenline dan melakukan negosiasi dengan negara tujuan ekspor lainnya untuk meningkatkan keberterimaan SVLK,” tuturnya. (imm)
