Jatim Siap Jadi Pilot Project Sistem e-Voting
Kondisi keuangan daerah dan perekonomian yang kurang membaik, membuat Pemprov dan DPRD Jatim melakukan efesiensi di segala bidang, termasuk soal dana cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim tahun 2018 mendatang.
FATHIS SUUD, SURABAYA
Kalau pada awalnya anggaran Pilgub Jatim ditaksir mencapai Rp1,6 triliun. Namun setelah dilakukan efisiensi dan sharing dengan 18 kabupaten/kota yang bersamaan menyelenggarakan Pilkada serentak 2018 sehingga dana Pilgub Jatim bisa ditekan tinggal Rp1,1 trilun.
Anggota komisi A DPRD Jatim, Achmad Tamim membenarkan anggaran Pilgub Jatim dapat ditekan hingga Rp500 miliar. Ini karena beberapa item akan ditanggung 18 kabupaten/kota yang bersamaan menyelenggarakan Pilkada serentak bersamaan dengan Pilgub Jatim se-Jatim. Di antaranya menyangkut honor petugas TPS, KPPS, dan PPK serta pengadaan alat peraga kampanye.
“Dengan begitu anggaran kebutuhan KPU Jatim bisa ditekan tinggal Rp875 miliar dan Bawaslu Jatim sekitar Rp160 miliar untuk Pilgub Jatim karena mereka hanya akan menanggung kebutuhan 20 kabupaten/kota di Jatim yang tak menggelar Pilkada serentak pada 2018,” ujar politisi yang juga menjabat sekretaris PW GP Ansor Jatim tersebut, saat dikonfirmasi Kamis (2/2).
Sementara itu, komisioner KPU Jatim, Arbayanto mengaku anggaran Pilgub Jatim yang diberikan kepada KPU Jatim itu sangat mepet, bahkan jauh di bawah provinsi lain yang juga menyelenggarakan Pilgub pada 2018 mendatang. “Kalau dibilang ideal tentu belum, tapi sebagai penyelenggara kami akan berusaha maksimal menyelenggaran Pilgub Jatim sebaik mungkin walaupun dananya terbatas,” ujar Arbayanto.
Terpisah anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo menambahkan bahwa sesuai ketentuan alat peraga pemilu menjadi tanggung jawab KPU masing-masing kabupaten/kota dan provinsi untuk Pilgub. Karenanya tidak menjadi beban bagi KPU RI.
“Untuk honor para tenaga PPK, KPPS, dan TPS itu menjadi tanggungan kabupaten/kota. Dengan begitu anggaran untuk Pilgub Jatim bisa menjadi lebih ringan dan tidak membebani APBD Jatim,” pungkas politisi asal Partai Demokrat saat ditemui di Surabaya.
Ia juga berharap Pilgub Jatim bisa menjadi pilot project untuk e-Voting agar bisa meminimalisir berbagai bentuk kecurangan seperti yang terjadi selama ini.
Pertimbangannya, kata Fandi secara teknologi Jatim sebenarnya sudah lebih dari siap, dan secara geografis tidak akan menjadi kendala karena untuk mengirim data secara elektronik, sinyal yang dibutuhkan tidak sebesar sinyal untuk menelpon.
“Kalau Jatim sukses dengan sistem e-Voting, maka akan diusulkan dipakai secara nasional,” ujar mantan Cawali Kota Surabaya ini.
Fandi bahkan mencontohkan bahwa saat ini apilkasi Whatsapp (WA) sudah bisa dijangkau di seluruh pelosok Jatim. “Jadi tidak ada alasan jika kita belum siap menggunakan e-Voting, karena sistem ini lebih terbuka dan bisa diakses oleh siapapun. Kalau ada yang ngotot menolak sistem e-Voting maka patut dicurigai orang ini termasuk yang suka memainkan surat suara,” kelakarnya.
Di India saja, lanjut Fandi mencontohkan, yang lebih banyak jumlah penduduknya, kemudian tingkat kemiskinannya lebih banyak dan disparitas antar wilayah di sana juga sangat tinggi sudah bisa melaksanakan pemilu secara e-Voting. “Bahkan sudah dua kali pemilu India melakukan e-Voting. Masak kita tidak bisa? “ harapnya.
Terpisah, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan jika penggunaan teknologi e-Voting dalam Pemilu adalah suatu yang tidak dapat dihindari. “Mau tidak mau pada akhirnya nanti pasti kita akan menggunakan sistem e-Voting karena perkembangn teknologi saat ini yang kian pesat,” kata Gus Ipul sapaan lekat Wagub.
Namun dia mengatakan jika sistem ini akan diberlakukan secara bertahap. Mungkin nanti untuk Pilgub bisa dilakukan di kota-kota besar dulu seperti Surabaya, Malang dan Madiun. “Tahun ini kita juga sudah menggunakan Ujian Nasional Berbasis Komputer di Jatim 100 persen, maka untuk Pilgub nanti saya kira tidak ada yang tidak mungkin,” pungkas Gus Ipul sapaan akrabnya. *
