JAKARTA | duta.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani membongkar fakta tidak efektifnya penyaluran dana desa selama ini. Sri Mulyani menyatakan pada 2016 lalu, desa digelontor dana Rp 40 triliun untuk infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan Mandi Cuci Kakus (MCK). Namun sampai saat ini masih banyak daerah yang belum memiliki fasilitas MCK.
“Untuk orang yang tinggal di kota rasanya sudah dianggap itu adalah kebutuhan biasa. Setiap rumah itu ada MCK-nya. Tapi tidak terjadi di semua desa, di semua rumah di republik ini,” kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (2/3).
Pernyataan Menkeu Sri Mulyani ini secara tidak langsung ‘skak mat’ bagi Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Awal tahun 2016, Menteri Desa masih dijabat Marwan Jakfar, namun kini telah digantikan oleh Eko Putro Sandjojo. Keduanya sama-sama kader Partai Kebangkitan Bangsa.
Sri Mulyani mengatakan, jika MCK belum merata di Indonesia, ini akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat Indonesia, di mana masyarakat menjadi tidak sehat.
“Kalau tidak ada MCK, tidak ada air bersih, sangat mungkin anak-anaknya tidak sehat. Kalau anaknya tidak sehat ditambah gizinya memburuk, sangat mungkin dia akan jadi tenaga kerja atau masyarakat yang tidak produktif. Kalau tidak produktif akan jadi beban bagi tidak hanya keluarga tapi negara,” urai Sri Mulyani.
Padahal, dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di pedesaan dan ini merupakan tujuan dari dana desa sehingga masyarakat di pedesaan mendapatkan kesejahteraan.
“Saya juga lihat dana desa digunakan untuk berbagai macam kegiatan ekonomi di desa, dari mulai pelatihan pengusaha kecil untuk pemuda, untuk melatih ibu rumah tangga melakukan e-marketing, dan introduce korporasi di daerah,” pungkasnya. hud, net
