“Ikhtiar merespons keresahan kolektif dan kejenuhan warga NU terhadap dikotomi elite serta harapan akan kepemimpinan yang mengakar dalam budaya tarekat namun berpandangan modern.”
Oleh: Abdur Rahman El Syarif
DI TENGAH pergeseran arah politik ke-NU-an, antara idealisme organisasi dan realitas politik praktis, warga nahdliyyin, terutama mereka yang hidup dalam denyut santri, pesantren, dan majelis ta’lim, perlahan mulai bertanya: ke mana arah kapal besar NU berlayar?
Keresahan itu bukan semata-mata lahir dari adu argumen elit struktural, tetapi tumbuh dari kejenuhan kultural. Kejenuhan terhadap wacana yang terjebak pada poros-poros lama, antara Gus Yahya dan KH. Miftachul Akhyar.
Dua kutub ini telah mengisi perbincangan internal NU dalam satu dekade terakhir, namun bagi banyak kalangan di bawah, baik kalangan muda santri, akademisi pesantren, hingga kiai kampung, muncul rasa gamang: apakah tidak ada wajah lain, suara lain, jalan lain?
Sebagian warga NU mulai memimpikan figur yang tak hanya punya legitimasi kultural dalam tradisi pesantren, tetapi juga daya tawar intelektual dan komunikasi strategis di ruang publik nasional bahkan global.
Sosok yang tak larut dalam polarisasi, namun tetap tegak memegang prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah. Sosok yang mengakar dalam tarekat namun berpandangan modern. Figur yang bisa menyatukan kembali NU sebagai rumah spiritual, sosial, dan politik rakyat bawah.
Meskipun pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama masih jauh, diperkirakan akhir tahun 2026 atau awal 2027, sesuai akhir masa khidmat KH. Miftachul Akhyar dan Gus Yahya Cholil Staquf, namun diskursus tentang kepemimpinan baru NU sudah mulai bergema.
Ini bukan sekadar kontestasi figur, melainkan ekspresi dari kerinduan kolektif warga nahdliyyin terhadap sosok yang bisa menyatukan denyut spiritualisme pesantren dengan napas keilmuan dan gerakan sosial yang membumi.
Di tengah kegelisahan kolektif yang semakin nyata dalam tubuh Nahdlatul Ulama, tepatnya pada persimpangan antara tradisi pesantren yang mendalam dan tuntutan dinamika sosial-politik kontemporer, mulai muncul kerinduan terhadap model kepemimpinan yang melewati dikotomi tajam kultural vs. struktural.
Di satu sisi, warga nahdliyyin mencari figur yang bukan sekadar berakar dalam pengalaman tarekat dan spiritualitas pesantren; di sisi lain, mereka merindukan figur yang mampu membaca kompleksitas zaman dengan kejelasan intelektual, ketegasan kebijakan, dan kecakapan strategis di ruang publik nasional. Harapan ini tidak lagi berfokus pada personalitas tertentu, tetapi pada kualitas sinergis kepemimpinan yang menyatukan ruhaniah dan rasionalitas kebijakan.
Model kepemimpinan yang digarap warga Nahdliyyin itu mencerminkan kebutuhan akan kepemimpinan kolektif yang seimbang: ruhaniah yang kokoh namun tidak terjebak pada romantisisme tradisional semata, dan intelektual yang tajam namun tidak kehilangan kompas etika keagamaan. Kepemimpinan yang ideal menurut narasi ini adalah yang mampu menjadi mediator antara pesantren dan dunia global, yang tidak hanya memahami subtansi Ahlussunnah wal Jama’ah secara vertikal tetapi juga sanggup menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam bahasa perubahan sosial dan kebijakan publik.
Harapan tadi bukan sekadar estetika retorik; ia tumbuh dari analisis keterbatasan dikotomi yang berlangsung di ruang internal NU, di mana wacana politik sering terjebak pada figur-figur simbolik yang kuat secara kultural namun lemah dalam artikulasi kebijakan, atau sebaliknya, figur yang kuat secara intelektual namun kurang resonan di akar pesantren.
Apa yang dikehendaki adalah kepemimpinan alternatif yang memadukan legitimasi kultural pesantren, pengalaman organisasional, dan kapasitas intelektual strategis, sebuah kombinasi yang selama ini terasa kurang tampak namun terus dirindu.
Dengan demikian, narasi tentang “Gelombang Ketiga NU” yang kini merebak bukan semata imajinasi masa depan yang naif, melainkan refleksi analitis terhadap kebutuhan kolektif. Gelombang ini mengisyaratkan fase di mana NU diharapkan tidak lagi terbelah antara dua kutub wacana, tetapi meluncurkan model kepemimpinan transformatif yang mampu mengharmonikan tradisi dan modernitas, spiritualitas dan aksi sosial, lokalitas pesantren dan dinamika global.
Kepemimpinan seperti ini akan menjadi penanda bahwa NU tidak sekadar berorientasi pada regenerasi struktural, tetapi juga pada pembaruan paradigma kepemimpinan yang menjawab tuntutan zaman tanpa mengkhianati akar tradisi.
Ikhtiar Kepemimpinan Kolektif
Dibutuhkan sebuah duet kepemimpinan yang merepresentasikan semangat Gelombang Ketiga NU, sebuah fase rekonsolidasi historis pasca era Gus Dur dan pasca modernisasi manajemen organisasi. Gelombang ini bukanlah upaya menegasikan dua gelombang sebelumnya, melainkan ikhtiar menjembatani keduanya: mengharmonikan spiritualitas sufistik yang mendalam, khas dunia pesantren dan tarekat, dengan kemampuan artikulasi sosial-politik yang cerdas, terbuka, dan kontekstual di tengah dinamika zaman.
Dalam konteks ini, kepemimpinan NU ke depan dituntut untuk keluar dari dikotomi lama antara kultural dan struktural yang selama ini kerap memecah energi organisasi. Publik nahdliyyin semakin merindukan figur Rais ‘Aam yang tidak hanya memiliki otoritas keilmuan dan legitimasi sanad keagamaan, tetapi juga kehadiran batiniah sebagai rujukan ruhani umat.
Sosok-sosok kiai kultural seperti KH. Chalwani Nawawi, KH. Asep Saifuddin Chalim, KH. Anwar Manshur, KH. Said Aqil Siraj dan kiai-kiai sepuh lainnya dalam kapasitas simbolik, serta kiai-kiai tarekat yang hidup di tengah jamaah dan majelis dzikir, merepresentasikan wajah NU yang mengakar kuat pada tradisi dan adab pesantren.
Di sisi lain, kebutuhan akan figur Ketua Umum yang mampu membaca peta zaman, berdialog dengan negara, masyarakat sipil, dan dunia global menjadi keniscayaan. Tokoh-tokoh intelektual-organik NU seperti Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, Ndin A.J. Sofyhara dan lain-lain adalah figur generasi intelektual pesantren yang tumbuh dalam dunia akademik dan kebijakan publik, serta merupakan kader-kader muda NU yang berpengalaman di ruang pemikiran, advokasi, dan diplomasi sosial-keagamaan, menghadirkan harapan akan kepemimpinan yang tidak reaktif, tetapi reflektif dan strategis.
Duet kepemimpinan Rais ‘Am dan Ketua Umum sebagaimana figur-figur di atas diyakini mampu menghadirkan kesadaran baru tentang NU sebagai rumah besar yang utuh, dalam arti spiritualitasnya terjaga, intelektualitasnya hidup, dan keberpihakannya pada umat tetap nyata. Gelombang Ketiga NU dengan demikian bukanlah soal generasi atau umur biologis, melainkan soal visi peradaban, sebuah ikhtiar membumikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama‘ah dalam medan dunia yang terus berubah, tanpa tercerabut dari akar sejarah, tradisi, dan ruh pesantren yang menjadi denyut nadi Nahdlatul Ulama sejak kelahirannya.(*)
#NU #pbnu #peradaban #islamnusantara
#gelombang3NU #tarekat #sufi #aswaja
