SURABAYA – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, arah kepemimpinan NU pada abad kedua menjadi perhatian serius kalangan ulama dan tokoh pesantren di Jawa Timur.
Isu yang mengemuka tidak hanya soal siapa yang akan memimpin NU, tetapi juga bagaimana organisasi yang lahir dari tradisi pesantren itu mampu menjaga jati dirinya sekaligus menjawab tantangan zaman.
Pandangan tersebut mencuat dalam Dialog Publik bertema “Transformasi Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang diselenggarakan Kelompok Kerja Wartawan Grahadi bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Aula JKSN Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Forum ini dihadiri Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), Guru Besar Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Prof. Usep Abdul Matin, Guru Besar Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Dr. KH Imam Ghozali Said, serta Ketua Umum JKSN sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim.
Dalam dialog tersebut, KH Asep menegaskan bahwa modernisasi NU tidak boleh membuat organisasi itu tercerabut dari akar sejarahnya. Menurutnya, pesantren harus tetap menjadi basis utama NU sebagaimana saat organisasi itu didirikan.
Ia menjelaskan, NU sejak awal dibentuk bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan wadah pemersatu pesantren dan ulama dalam menghadapi persoalan keumatan dan kebangsaan.
“Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujarnya.
Menurut KH Asep, kondisi itulah yang mendorong para ulama membangun kekuatan kolektif hingga lahir Nahdlatul Wathan pada 1916 dan kemudian Nahdlatul Ulama pada 1926. Ia menyebut proses tersebut tidak lepas dari peran KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, dan para ulama pesantren lainnya.
KH Asep menilai KH Hasyim Asy’ari sejak awal menghendaki NU menjadi representasi pesantren, bukan kendaraan kelompok atau perseorangan. Karena itu, struktur awal NU menempatkan ulama sebagai pusat kepemimpinan.
“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” katanya.
Terkait Muktamar ke-35, KH Asep mengingatkan agar forum tertinggi NU tetap berada dalam kendali ulama dan tidak didominasi kepentingan kelompok tertentu.
“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya.
Ia menilai muktamar tidak semestinya dipahami hanya sebagai agenda pergantian kepemimpinan, tetapi momentum mengembalikan marwah NU sebagai organisasi ulama yang berakar kuat pada pesantren.
Menurutnya, ada dua fondasi utama dalam gagasan awal NU, yakni perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.
“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
KH Asep menambahkan, tantangan NU pada abad kedua bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan memastikan kemerdekaan itu benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Jurnalis Pokja Grahadi Fatimartuzzahroh atau Ima mengatakan dialog tersebut merupakan kontribusi insan pers Jawa Timur dalam menyambut Muktamar ke-35 NU.
“Semangatnya supaya suara-suara ataupun pemikiran dari alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan juga bisa tersampaikan untuk harapan terkait transformasi, reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Ima.
Sekitar 60 wartawan dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti dialog tersebut bersama perwakilan PMII, GP Ansor, IPNU, IPPNU, ISNU, dan Lesbumi.
Ima berharap gagasan yang muncul dalam forum itu dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa.
“Harapannya bisa mensyiarkan hasil dari pemikiran para ulama, para kiai di Jawa Timur untuk harapan kepemimpinan NU yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya. Rid
