“Dalam sejarah NU, figur-figur yang mampu menjahit pesantren dan negara selalu menjadi penentu arah.”
Oleh: Abdur Rahman El Syarif
NAHDLATUL Ulama lahir dari rahim pesantren, tetapi tumbuh dan berkhidmat dalam bingkai negara. Sejak awal berdirinya, NU tidak memilih jalan memisahkan diri dari realitas kebangsaan. Ia justru hadir untuk merawat keduanya: tradisi keislaman yang otentik dan kehidupan bernegara yang adil serta bermartabat.
Karena itu, pada momentum pasca-islah dan menjelang Muktamar, ada satu pertanyaan yang semakin relevan: siapakah yang mampu menjahit kembali, atau lebih tepatnya, terus merawat jahitan, antara pesantren dan negara?
Ini bukan sekedar retorika dan perkara administratif. Ini soal sensitivitas sejarah dan kedalaman pemahaman.
Pesantren adalah ruang pembentukan akhlak, sanad, dan adab. Di sana, otoritas lahir dari keilmuan dan keteladanan. Hubungan guru dan murid bukan sekadar relasi akademik, melainkan ikatan ruhani yang melahirkan tanggung jawab moral. Di pesantren, keputusan tidak hanya dipertimbangkan dari sisi benar-salah secara formal, tetapi juga dari sisi maslahat dan hikmah.
Negara, di sisi lain, adalah ruang regulasi, kebijakan publik, dan tata kelola kekuasaan. Ia menuntut ketegasan sistem, ketepatan administrasi, dan kemampuan membaca dinamika sosial-politik. Bahasa negara adalah bahasa konstitusi, undang-undang, dan perencanaan strategis.
Di sinilah tantangannya: dua dunia ini memiliki logika yang berbeda. Pesantren bergerak dengan logika sanad dan adab; negara bergerak dengan logika struktur dan regulasi. Tidak semua orang mampu berdiri tegak di keduanya tanpa kehilangan keseimbangan.
Jika terlalu larut dalam logika negara, seseorang bisa menjadi kering dari ruh tradisi. Jika terlalu eksklusif dalam dunia pesantren, ia bisa kesulitan menerjemahkan nilai ke dalam kebijakan konkret. Maka NU membutuhkan kepemimpinan yang tidak sekadar mengenal dua dunia ini, tetapi pernah hidup dan bekerja di dalam keduanya.
Menjahit pesantren dan negara berarti mampu membawa nilai-nilai Aswaja ke ruang kebijakan tanpa menjadikannya slogan kosong. Ia berarti memahami bagaimana fikih sosial diterjemahkan menjadi kebijakan publik, bagaimana prinsip keadilan dalam kitab kuning menemukan bentuknya dalam regulasi yang melindungi rakyat kecil.
Lebih dari itu, menjahit berarti menjaga kepercayaan. Warga pesantren harus merasa bahwa NU tetap berakar pada tradisi. Pada saat yang sama, negara harus merasakan bahwa NU adalah mitra strategis yang rasional, argumentatif, dan solutif.
Kepemimpinan semacam ini biasanya tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari perjalanan panjang: belajar dalam tradisi, bergulat dengan teks-teks klasik, lalu memasuki ruang-ruang kebijakan dengan bekal pemahaman yang matang. Ia tidak alergi terhadap sistem, tetapi juga tidak tunduk tanpa kritik. Ia tahu kapan harus bersikap, dan kapan harus bersabar.
Dalam sejarah NU, figur-figur yang mampu menjahit pesantren dan negara selalu menjadi penentu arah. Mereka tidak gaduh, tetapi kokoh. Mereka tidak selalu tampil di permukaan, tetapi jejaknya terasa dalam keputusan-keputusan penting.
Hari ini, ketika tantangan kebangsaan semakin kompleks, dari persoalan pendidikan, ketimpangan sosial, hingga dinamika global, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu berbicara dalam dua bahasa sekaligus: bahasa hikmah dan bahasa kebijakan.
Bahasa hikmah menjaga agar NU tidak tercerabut dari akarnya. Bahasa kebijakan memastikan agar nilai-nilai itu tidak berhenti sebagai wacana.
Menjahit pesantren dan negara juga berarti menolak dikotomi. Bahwa menjadi bagian dari sistem negara tidak identik dengan kehilangan independensi moral. Sebaliknya, dengan kapasitas yang memadai, kehadiran di ruang negara justru bisa menjadi jalan memperluas maslahat.
Di titik ini, kita kembali pada poros yang telah kita sepakati: sanad, kedalaman fikrah, dan tanggung jawab zaman. Menjahit pesantren dan negara adalah perwujudan konkret dari ketiganya. Sanad memberi akar, fikrah memberi kerangka, dan tanggung jawab zaman memberi keberanian untuk bertindak.
Maka menjelang Muktamar, barangkali yang perlu kita renungkan bukanlah siapa yang paling sering disebut, tetapi siapa yang paling siap menjahit, tanpa merobek salah satunya.
NU terlalu berharga untuk dipertentangkan antara tradisi dan negara. Ia lahir untuk merawat keduanya. Dan kepemimpinan yang akan datang, jika ingin kuat dan berumur panjang, harus berdiri di simpul itu: simpul yang menyatukan, bukan memisahkan.
Mungkin jalan ini tidak selalu gemerlap. Ia lebih sering sunyi. Tetapi justru dalam kesunyian itulah keteguhan diuji.
Dan sejarah biasanya memilih mereka yang siap bekerja dalam diam, namun berdampak dalam jangka panjang.(*)
