SORONG | duta.co — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj), KH Mochamad Irfan Yusuf, mendorong seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) membangun budaya evaluasi yang jujur, terbuka, dan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Penegasan tersebut disampaikan Menhaj saat memberikan pengarahan pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Sorong, Papua Barat Daya, kemarin sebagaimana diunggah haji.go.id Sabtu (18/7/26).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere yang mewakili Gubernur Papua Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya.
Mengawali arahannya, Menhaj menyampaikan rasa syukur dapat bersilaturahmi secara langsung dengan keluarga besar Kemenhaj di Papua Barat Daya. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan komitmen yang telah lama ingin diwujudkan sejak transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
“Alhamdulillah, hari ini saya dapat bersilaturahmi langsung dengan keluarga besar Kemenhaj di Papua Barat Daya. Terus terang saya merasa memiliki utang kunjungan. Sejak Badan Penyelenggara Haji dibentuk hingga menjadi Kementerian Haji dan Umrah, baru hari ini saya bisa hadir di sini,” ujar Menhaj dalam sambutannya, Jumat (17/7/2026).
Menhaj menilai Papua Barat Daya tidak hanya dikenal melalui Raja Ampat, tetapi juga memiliki semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong yang menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya atas dedikasi dan kerja keras dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447 H/2026 M. Namun, Menhaj mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus menjadi pijakan untuk terus melakukan perbaikan. “Masa puji-pujian sudah selesai. Sekarang saatnya kita fokus pada evaluasi. Kementerian yang baik bukan yang sibuk berbangga diri, tetapi kementerian yang terus memperbaiki diri,” tegas Menhaj.
Dalam dialog bersama jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya, Menhaj menerima sejumlah masukan terkait penguatan dan penataan sumber daya manusia, aspirasi mengenai tunjangan kinerja, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut menjadi perhatian serius dan akan diupayakan tindak lanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Menhaj juga mengajak seluruh jajaran membangun budaya evaluasi yang terbuka dan tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Menurutnya, setiap masukan merupakan bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
“Jangan takut menyampaikan masalah, karena setiap masukan adalah bahan untuk memperbaiki pelayanan kepada jemaah. Mari kita jadikan hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini sebagai pijakan untuk menghadirkan layanan yang lebih baik pada musim haji berikutnya. Yang sudah baik kita pertahankan, sedangkan yang masih kurang kita sempurnakan bersama,” pungkas Menhaj.
Menhaj berharap seluruh jajaran Kemenhaj terus memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan pelayanan haji yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan jemaah sehingga kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun.
Perkembangan Islam Pesat
Pemerintah memang harus siap sebagai pelayan. Tahukah kita bahwa 50 persen penduduk Papua beragama Islam. Tidak hanya itu, Islam adalah agama pertama yang masuk di Papua. Hal itu dikatakan Ahmad Nausrau, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat kepada republika online. Beberapa kabupaten dari 11 kabupaten dan satu kota di Papua Barat masyarakatnya sudah beragama Islam sejak dulu.
Ahmad Nausrau mengatakan, sejumlah kabupaten di Papua Barat masyarakatnya sudah beragama Islam sejak dulu. Seperti Kabupaten Raja Ampat, Kaimana, Fakfak, Bintuni, dan Sorong Selatan. Menurutnya, kalau melihat dari sisi sejarah, Islam adalah agama yang pertama masuk ke Papua.
“Sebagian besar wilayah Papua Barat merupakan wilayah Kesultanan Ternate, sehingga daerah ini penduduknya Muslim karena daerah Kesultanan Ternate,” kata Ahmad kepada republika saat Rapat Kerja Nasional II MUI di Jakarta, Kamis (24/11) tahun lalu.
Sejumlah sejarawan mengatakan, Islam masuk di Papua sekitar abad 14 dan 15. Tapi, berdasarkan hasil penelitian LIPI, Islam masuk ke Papua sekitar abad 16 dan 17. Lebih lanjut Ahmad menegaskan, jauh sebelum misionaris datang, sebenarnya Islam sudah hadir di Papua.
“Akan tetapi, keberlanjutan dakwah di Papua tidak terus berlanjut sampai sekarang. Sebab, Islam masuk ke Papua melalui jalur perdagangan. Sehingga, ketika para pedagang yang datang ke Papua pulang kembali. Dakwah tidak berlanjut,” ungkap Ahmad Nausrau, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat yang dikutip dari merdeka.com.
Ismail Suardi Wekke, pria lulusan STAIN Sorong dan Divisi Riset ISMES menulis dalam ismes.net, bahwa saat ini, salah satu syiar Islam secara internal yang menjadi perhatian khusus adalah kemampuan baca tulis Al-Quran. Warga muslim Papua Barat selalu berusaha memanfaatkan momentum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) untuk kepentingan membangkitkan ghirah belajar Quran. Yang membanggakan adalah, Papua Barat dari waktu ke waktu berada di rangking sepuluh besar di ajang MTQ.
Dia juga menjelaskan, adanya lembaga pendidikan Islam yang menjadi tumpuan untuk belajar agama sudah tersebar di seentaro wilayah. Termasuk Wondama dengan akses kapal laut yang terbatas. Di setiap kota dan kabupaten dalam administrasi Papua Barat terdapat lembaga pendidikan seperti Hidayatullah, Muhammadiyah, dan Al-Maarif. Demikian pula lembaga khas yang hanya ada di tanah Papua yaitu Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS).
Keberadaan agama Islam yang sekarang sedang bertumbuh di wilayah Papua Barat, bukanlah sebuah keyakinan baru. Menurutnya, masyarakat kerap menganggap bahwa di Papua Barat didominasi dengan agama kristen, ini dikarenakan penyebaran informasi yang kurang meluas.
“Kenyataan bahwa, penduduk yang beragama Islam dan Kristen di Papua Barat justru hidup berdampingan dan senantiasa hidup rukun. Inilah yang menjadi pilar kehidupan masyarakat di sana,” tutupnya. (net)
