JAKARTA | duta.co – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) memamerkan cepatnya urus izin cuma 2 jam berkat program layanan perizinan usaha, yaitu online single submission (OSS) atau perizinan online terpadu. Namun faktanya sungguh berbeda sebab itu baru izin awal. Selebihnya soal izin ini masih memakan waktu berbulan-bulan. Apalagi bila di daerah.
Wakil Ketua Apindo Shinta Kamdani mengatakan, memang betul untuk urus izin prinsip bisa dilakukan hanya dalam 2 jam lewat OSS.
“Kalau OSS yang di pusatnya sendiri sih ya benar, segala prinsip itu bisa dalam 2 jam keluar nomor,” katanya seperti dikutip dari detikfinance Jumat (18/1/2019).
Setelah izin prinsip selesai, dalam sebuah kesempatan Jokowi pernah bilang, investor bisa mengurus service level agreement yang prosesnya memakan waktu 1 bulan. Dalam tahap itu terdapat pengurusan izin lokasi, izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan.
Namun Shinta menyebut hal itu belum memungkinkan dari fakta di lapangan. Pasalnya perizinan di daerah masih memakan waktu berbulan-bulan.
“Ya saya sih nggak yakin, saya sangat pesimis, nggak mungkin satu bulan. Saya sih nggak percaya kalau satu bulan,” katanya.
Dia menilai, untuk mengurus seluruh perizinan sampai benar-benar selesai butuh waktu bulanan. Namun dia tidak bisa menyebutkan berapa lama waktu yang dibutuhkan secara rinci.
“Iya lah (butuh waktu bulanan), kecuali kalau ada izin yang simpel. Makanya saya nggak bisa generalisasi karena kan izin macam macam. Kita nggak bisa bilang semuanya sama,” jelasnya.
Pada dasarnya, dia mengapresiasi adanya OSS. Itu bisa meminimalisir praktik korupsi saat urus perizinan.
“Saya rasa kita mesti menempatkan konteks OSS ini mesti tepat, bahwa maksudnya Jokowi dari sisi bahwa lebih ada transparansi dengan adanya online, sehingga bisa menghindari lebih banyaknya korupsi segala macam,” tambahnya.
Jokowi memamerkan program layanan perizinan usaha melalui online single submission (OSS) atau perizinan online terpadu itu dalam acara debat perdana capres-cawapres 2019. Jokowi memamerkan sistem perizinan tersebut kepada lawan politiknya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Namun perlu diketahui, masih ada hal-hal yang menjadi catatan dalam implementasi OSS. Hal itu disampaikan langsung oleh Jokowi saat meninjau pelaksanaan OSS di Kantor BKPM, Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Jokowi, masih ada yang perlu dilakukan, yakni mengintegrasikan sistem OSS dengan pelayanan perizinan di daerah.
“Ini yang memang paling sulit adalah mengintegrasikan kabupaten dan kota. Ada 514 kabupaten kota dan 34 provinsi dan ini yang akan kita temukan jika nanti ada kecepatan di pusat juga ada kecepatan di daerah,” tuturnya 14 Januari 2018.
Salah seorang pengusaha yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, Presiden perlu turun ke bawah melihat fakta lapangan sehingga tahu masalah sesungguhnya.
“Wong sampai berbulan-bulan kok katanya sebulan. Apalagi disebut dua jam. Mungkin lewat calo, ya bisa saja,” katanya Jumat malam.
(dtf/wis)
