Problematika jalan berlubang, sambung menyambung menjadi satu jalinan yang mengganggu kepentingan umum dengan menyalahkan hujan yang datang. Lantas apa yang dilakukan oleh pemegang otoritas negeri ini?
Oleh: Suparto Wijoyo
SELAKSA TAT, Tradisi Akhir Tahun dan seberkas arisan yang setiap pekannya akan mengundi keberuntungan. Banjir datang menerjang dengan penuh perkasa sebagai penanda bahwa alam menunjukkan kedidgayaannya. Banjir hadir melengkapi gelapnya mendung sebelum akhirnya mencurahkan hujan.
Malang seolah memanen kemalangannya dikarenakan perubahan peruntukan ruangnya yang memangkas kawasan konservasinya. Berdiri megah berjajar mall dan hotel-hotel serta gedung bertingkat yang memikat. Sawah ladang berubah menjadi areal “perkebunan bangunan” dan daerah resapan air kian berkurang. Hujan tidak tertampung oleh bumi sehingga muntah dengan sengal sungai yang kian dangkal. Hujan sejam di hari Senin, 10 Desember 2018 tempo hari ternyata “menderitakan” Malang dan bersambung pula ke arena Probolinggo, bahkan Jember.
Kejadian mengenaskan dan mendentum gelisah itu adalah yang tertoreh di Desa Jambesari, Sumberbaru, Jember yang bersentuhan dengan Desa Andosari, Tiris, Probolinggo. Dua orang terjemput maut. Kakak beradik dengan usia 19 tahun (Siti Munawaroh) dan 10 tahun (Akbar Maulana) tentulah membuat perih dan jerit kegemparan. Di Bukittinggi yang berbalut dari Padang Pariaman dalam hari-hari ini mengalami pula hal yang sepertandaan: jembatan putus dan jalanan terganggu serta air yang melongsorkan.
Memang begitubanjir diundi dan longsor tersaji di belantara musim hujan. Sebuah adegan yang selalumengingatkan kembali tentang banjir yang menjadi “festival tahunan”. Kondisinya tentu setarikan dengan fenomena gundulnya hutan di kawasan pegunungan. Memang banjir, kemacetan, dan ketimpangan distribusi pendapatan serta mencuatnya disparitas pembangunan yang menghasilkan kantong kesengsaraan, mustilah dicarikan solusi.Berbagai riset internasional menginformasikan bahwa pencemaran air, tanah dan udara kian marak sebelum lonsor dan banjir mendekap erat. Kota metropolitan seperti Bandung semakin sesak dengankualitas udaranya yang turut menentukan kelabunya langit cekungan pasifik (Pacific Rim).
Kini pileg-pilpres sejatinya semakin menyembulkan gelisa secara ekologis dikala kita disuguhi bencana banjir di banyak daerah. Banjir bukanlah sebab dari permasalahan perkotaan, melainkan akibat saja dari penyalahgunaan ruang yang terhampar.
Semua itu pelajaran bagi pemimpin agar peduli pada lingkungan. Siapa mengabaikan lingkungan dia akan memanennya. Secara filsafati (natural philosophy), bencana banjir itu tidaklah ada dan muncul tiba-tiba, karena alam tidak mungkin membuat bencana.
Alam hanya menyesuaikan dirinya atas laku manusia yang lalim, terutama kelaliman yang menggunakan kebijakan yang tidak environmental friendly. Bukankah dalam kitab suci keagamaan (Islam) sudah dititahkan bahwa kerusakan di darat dan di laut itu akibat ulah manusia(Alquran, Ar-Rum ayat 41-42).
Pemimpin itu dihadirkan oleh rakyat dianggitkan tidak akan merusak lingkungan atau menyalahgunakan ruang. Pejabat musti melakukan rembuk kelembagaan negara yang menghasilkan kebijakan berupa regulasi nasional dan daerah (dalam permusyawaratan/perwakilan) seperti yang diajarkan dasar negara Pancasila agar banjir dicegah.
Seluruh pengamal Pancasila mengerti bahwa hujan itu nikmat dan anugrah, bukan laknat dan prahara. Kenapa di musim penghujan, banjirmenipa dengan menyuguhkan duka, merusak infrastruktur transportasi, dan gagalnya panen petani, termasuk nyawa yang melayang, sehingga menimbulkan sesal yang mengurangi rasa syukur atas karunia iklim tropis yang dibentangkan Tuhan.
Problematika jalan berlubang sambung menyambung menjadi satu jalinan yang mengganggu kepentingan umum dengan menyalahkan hujan yang datang. Lantas apa yang dilakukan oleh pemegang otoritas negeri ini?
Rusaknya jalan yang setiap hari diberitakan sungguh suatu realita yang membawa nestapa, menyembulkan derita yang berada di luar proyeksi pengambil kebijakan. Tingginya tingkat curah hujan selalu menjadi alasan. Penyelenggara negara musti paham bahwa penyebab utama banjir dan kerusakan jalan bukanlah air hujan, melainkan buruknya kinerja manajemen pembangunan di level pemerintahan.
Kita terlalu abai atas kondisi ekologis meski meraih beragam penghargaan lingkungan. Telah dikisahkan potret perkotaan yang tengah mengidap penyakit kronis yang mendukacitakan. Daya tahannya terus melemah secara berlahan, tetapi pasti. Kota-kota metropolitan seolah mengerang sebelum akhirnya takdir membisikkan kekecewaan di tengah gemerlapnya mozaik gedung dan perkantoran.
Perspektif yuridis menginformasikan betapa rapuhperlindungan lingkungan sewaktu berhadapan dengan investor. Konservasi perkotaan digerus secara terencana. Sungai-sungai sebagai urat nadi acapkali ditutup (box culvert) yang tidak sehaluan dengan wawasan go green. Biota air mati dan tanaman toga di sepanjang sepadan kali musnah tak berbekas.Aroma yang tercium adalah hembusan pekabaran tentang bumi pertiwi yang sedang bunuh diri ekologi (“ecological suicide”).
Kota-kota di Indonesia menyuguhkan pentas penjungkirbalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan landasan topografisnya. Kekayaan alam diberbagai daerah juga dikuras dalam tingkat kerakusan yang membahayakan generasi mendatang. Kemiskinan pun terjadi pada daerah yang kaya tambang.
Dalam kosmologi kehidupan jelas bahwa kondisi tersebut membutuhkan hadirnya seorang pemimpin yang membangun wilayahnya berdasarkan kondisi ekologisnya. Setiap daerah memerlukan kepemimpinan (leadership) yang mengerti sikon alamnya. Setiap kabupaten/kota mutlak dikonstruksi menurut rambu-rambu iklimnya. Iklim dapat menjadi pijakan dalam merencakan pembangunan di setiap jengkal titik koordinatat kawasan Indonesia.
Manusia tidak bisa melawan alam, tetapi menusia diamanati menjadi khalifahnya, berarti manusia wajib menata secara adaptif dengan kondisi alam. Saya ucapkan selamat berlaga para caleg ataupun capres untukberbenah dengan kampanye yang tidak membanjiri wilayah dengan “air bah iklan-iklan tak ramah lingkungan”. (end)
Suparto Wijoyo adalah Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
