Oleh: Makmur Idrus, Aktivis NU dan Sesepuh GP Ansor Sulawesi Selatan

MELIHAT perkembangan Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan hari ini, ada satu persoalan yang menurut saya layak menjadi bahan renungan bersama: pendidikan.

Sulawesi Selatan memiliki sejarah panjang organisasi keagamaan yang berkembang melalui pesantren, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi. Dua yang sangat menonjol adalah Darud Da’wah wal Irsyad (DDI) dan As’adiyah.

Keduanya tidak hanya membangun organisasi dan jaringan dakwah, tetapi juga mengembangkan institusi pendidikan yang mengakar di tengah masyarakat.

Dari lembaga-lembaga itulah lahir santri, guru, dosen, ulama, birokrat, politisi, pengusaha dan berbagai tokoh masyarakat.

Di sinilah letak pentingnya pendidikan bagi sebuah organisasi.

Lembaga pendidikan bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah mesin pencetak kader.

Dari ruang kelas, madrasah, pesantren dan kampuslah sebuah organisasi menanamkan nilai, membangun karakter, membentuk wawasan serta menyiapkan generasi penerus.

Pertanyaannya kemudian: Bagaimana dengan NU Sulawesi Selatan? NU mempunyai jamaah yang besar. Tokohnya banyak. Strukturnya menjangkau provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Namun ketika berbicara tentang kekuatan lembaga pendidikan NU di Sulawesi Selatan, kita perlu berani melakukan evaluasi secara jujur.

Apakah kekuatan pendidikan NU sudah sebanding dengan besarnya jumlah warga Nahdliyin di Sulawesi Selatan? Jawabannya jangan berdasarkan perasaan.

Mari melihat data.

DDI dan As’adiyah Membangun dari Pendidikan

Dalam publikasi resminya pada Oktober 2022, DDI Sulawesi Selatan menyebut terdapat lebih dari 600 madrasah dan pondok pesantren DDI yang tersebar di Sulawesi Selatan.

Pada Desember 2022, setelah melakukan koordinasi data dengan Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, DDI Sulsel juga mencatat 24 pondok pesantren yang secara eksplisit menggunakan nama DDI dalam data EMIS ketika itu.

Angka tersebut tentu perlu dibaca secara tepat. Jumlah lebih dari 600 mencakup jaringan madrasah dan pesantren secara luas, sedangkan angka 24 merujuk secara khusus pada pondok pesantren yang tercatat menggunakan nama DDI dalam data yang diperoleh DDI Sulsel saat itu.

Namun pesan besarnya jelas: pendidikan telah menjadi salah satu basis utama perkembangan DDI.

Hal serupa terlihat pada As’adiyah. Pada pelaksanaan Ujian As’adiyah tahun 2026, sebanyak 3.937 peserta mengikuti ujian yang melibatkan 11 rayon pusat dan 218 cabang, mencakup jenjang RA, MI/SD/MDT, MTs hingga PDF/MA.

Sebelumnya, pada penerimaan santri tahun 2023, Pondok Pesantren As’adiyah Pusat Sengkang melaporkan menerima 1.717 santri baru. Pada tahun yang sama, jumlah pendaftar santri baru pada cabang-cabang As’adiyah dilaporkan mencapai ribuan orang.

Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik.

Di belakang setiap angka terdapat anak-anak dan generasi muda yang setiap hari berada dalam sebuah ekosistem pendidikan.

Mereka belajar. Mereka mengenal guru. Mereka mengenal tradisi. Mereka membangun jaringan pertemanan dan alumni.

Dan pada waktunya sebagian dari mereka akan menjadi guru, dosen, ulama, profesional, pengusaha, birokrat dan pemimpin masyarakat. Itulah kaderisasi jangka panjang.

Lalu Bagaimana dengan NU Sulsel?

Di tingkat nasional, NU sesungguhnya mempunyai jaringan pendidikan yang sangat besar. Pada September 2025, NU Online melaporkan bahwa satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma’arif NU telah mencapai sekitar 21.000 lembaga. PBNU ketika itu bahkan menekankan pentingnya konsolidasi sistem, tata kelola, serta platform manajemen agar jaringan sebesar itu dapat dikelola secara efektif.

Artinya, tradisi pendidikan bukan sesuatu yang asing bagi NU.Justru secara nasional pendidikan merupakan salah satu kekuatan besar NU. Tetapi pertanyaannya adalah: Seberapa besar bagian Sulawesi Selatan di dalam kekuatan tersebut?

Berapa sekolah dan madrasah yang saat ini benar-benar berada dalam jaringan LP Ma’arif NU Sulawesi Selatan?

Berapa pesantren yang secara kelembagaan terhubung dengan NU? Berapa jumlah siswa dan santrinya? Berapa guru dan tenaga pendidiknya?

Di kabupaten dan kota mana saja mereka berada? Bagaimana kondisi aset dan legalitasnya? Bagaimana kualitas serta akreditasinya?

Dan berapa lembaga pendidikan yang sebenarnya didirikan oleh warga NU tetapi belum terkonsolidasi dalam jaringan kelembagaan NU?

Pertanyaan tersebut seharusnya dapat dijawab melalui satu database yang lengkap dan mutakhir. Inilah yang menurut saya perlu menjadi agenda serius.

Paradoks NU Sulawesi Selatan

Ada sesuatu yang menarik di lingkungan NU Sulawesi Selatan. Kita mempunyai banyak tokoh dengan latar belakang pendidikan, pengabdian, maupun hubungan historis dengan DDI, As’adiyah, pesantren dan berbagai institusi pendidikan Islam lainnya.

Itu bukan masalah. Justru itulah kekayaan NU. NU sejak dahulu merupakan rumah besar bagi berbagai latar sosial dan tradisi keilmuan yang mempunyai kedekatan dengan Ahlussunnah wal Jamaah.

Persoalannya bukan dari mana seseorang berasal.

Pertanyaannya justru:

Mengapa kekayaan sumber daya manusia tersebut belum sepenuhnya dikonversi menjadi kekuatan kelembagaan pendidikan NU Sulawesi Selatan?

Kita mempunyai ulama.

Kita mempunyai profesor dan doktor.

Kita mempunyai guru dan dosen.

Kita mempunyai pengusaha.

Kita mempunyai birokrat dan mantan birokrat.

Kita mempunyai politisi serta jaringan sosial yang luas.

Kalau seluruh potensi itu dikonsolidasikan untuk membangun pendidikan, kekuatannya tentu sangat besar.

Pendidikan adalah Mesin Pencetak Kader

Kaderisasi organisasi tidak cukup dilakukan melalui pelatihan tiga atau empat hari.

Tidak cukup melalui rapat, konferensi, musyawarah atau pelantikan.

Kaderisasi yang paling kokoh berlangsung melalui proses panjang.

Seorang anak masuk sekolah pada usia enam atau tujuh tahun. Ia belajar bertahun-tahun. Mengenal guru, nilai agama, disiplin, budaya dan tradisi.

Kemudian ia masuk pesantren atau perguruan tinggi.

Proses itu dapat berlangsung sepuluh hingga lima belas tahun.

Bayangkan kekuatan kaderisasi yang dihasilkan.

Sekolah menerima murid baru setiap tahun.

Pesantren menerima santri baru setiap tahun.

Perguruan tinggi menerima mahasiswa baru setiap tahun.

Artinya, mesin kaderisasi itu bekerja terus-menerus tanpa menunggu konferensi organisasi.

Kalau sebuah organisasi mempunyai seratus sekolah dan setiap sekolah mendidik lima ratus siswa, berarti ada puluhan ribu generasi yang sedang berada dalam ekosistem pendidikan tersebut.

Karena itu, pendidikan bukan hanya urusan mencerdaskan manusia.

Bagi organisasi, pendidikan adalah investasi kader lintas generasi.

Belajar dari DDI dan As’adiyah

NU tidak perlu malu belajar dari DDI maupun As’adiyah.

Organisasi besar justru harus berani belajar dari keberhasilan organisasi lain membangun institusi.

DDI dan As’adiyah telah menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi bagian dari napas organisasi.

Sekolah bukan sekadar bangunan.

Pesantren bukan sekadar tempat mondok.

Perguruan tinggi bukan sekadar tempat mencari ijazah.

Semua itu merupakan ekosistem pembentukan manusia.

Seorang murid menjadi mahasiswa.

Mahasiswa menjadi guru atau dosen.

Santri menjadi ulama.

Alumni menjadi pengusaha, birokrat atau pemimpin masyarakat.

Kemudian sebagian kembali membantu lembaga yang pernah mendidiknya.

Siklus itulah yang membuat sebuah lembaga hidup puluhan tahun.

Tidak Perlu Merebut Milik DDI atau As’adiyah

Namun penguatan pendidikan NU jangan salah dipahami.

NU tidak perlu mengambil alih atau mengklaim lembaga milik DDI maupun As’adiyah. DDI harus tetap besar. As’adiyah harus tetap besar. NU juga harus besar.

Ketiganya dapat bersinergi memperkuat pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

Tokoh yang berlatar DDI dan berkhidmat di NU dapat membagikan pengalaman membangun jaringan pendidikan. Tokoh As’adiyah dapat membagikan pengalaman kaderisasi ulama dan pengelolaan pesantren. Akademisi NU dapat memperkuat mutu pendidikan. Pengusaha Nahdliyin dapat mendukung pembiayaan.

Sementara jaringan organisasi NU dari PWNU, PCNU, MWCNU sampai ranting dapat menjadi kekuatan sosial untuk menopangnya.

Sinergi tidak berarti kehilangan identitas. Kerja sama tidak berarti saling mengambil lembaga. Yang diperlukan adalah belajar dari keberhasilan masing-masing.

Audit Pendidikan NU Sulsel

Karena itu, saya mengusulkan agar PWNU Sulawesi Selatan melakukan audit dan pemetaan pendidikan NU Sulsel.

Audit di sini bukan mencari kesalahan. Saya menggunakan istilah audit dalam arti memotret keadaan yang sebenarnya.

Petakan: mana lembaga yang secara hukum milik NU; mana yang berada di bawah LP Ma’arif; mana yang dimiliki yayasan warga Nahdliyin; mana pesantren warga NU; mana yang mempunyai afiliasi kultural; serta mana yang potensial diajak bekerja sama.

Setelah itu petakan jumlah siswa, santri, guru, tenaga kependidikan, aset, legalitas, akreditasi, kondisi bangunan, kemampuan pembiayaan hingga kebutuhan pengembangannya.

Sebagai mantan auditor, saya percaya pada satu prinsip sederhana: jangan membuat kebijakan besar sebelum mengetahui kondisi sebenarnya. Maka pekerjaan pertama adalah menghitung.

Setelah dihitung, kita tahu posisi. Setelah mengetahui posisi, kita tahu kekurangan. Setelah mengetahui kekurangan, barulah strategi dapat disusun.

Roadmap Pendidikan NU Sulsel 2027–2047

Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar penyusunan Roadmap Pendidikan NU Sulawesi Selatan 2027–2047. Jangan hanya lima tahun mengikuti masa kepengurusan. Pendidikan membutuhkan pandangan dua puluh bahkan lima puluh tahun. Kita dapat memulai dengan target realistis.

Setiap PCNU minimal mempunyai atau membina satu lembaga pendidikan unggulan. Kawasan strategis mempunyai pesantren kader. LP Ma’arif diperkuat. Guru dan pengelola sekolah ditingkatkan kapasitasnya. Santri serta siswa berprestasi mendapatkan dukungan beasiswa.

Kader muda didorong menjadi guru, dosen, peneliti, ahli teknologi dan pengelola lembaga pendidikan.

Pada saat yang sama perlu dipikirkan dana abadi atau sumber pembiayaan pendidikan agar lembaga tidak selalu hidup dari bantuan insidental.

Kalau ini dilakukan secara konsisten, dua puluh tahun mendatang kita tidak perlu lagi bertanya: “Di mana sekolah NU?”

Masyarakat justru dapat berkata: “Kalau mencari pendidikan Islam yang baik, salah satu pilihannya adalah lembaga pendidikan NU.”

Dari Politik Kepengurusan ke Politik Peradaban

NU harus bergerak dari sekadar politik kepengurusan menuju politik peradaban. Jangan terlalu banyak energi dihabiskan hanya untuk membicarakan siapa menjadi ketua, siapa menjadi sekretaris, siapa masuk struktur dan siapa tidak mendapatkan posisi. Ketua akan berganti. Sekretaris akan berganti. Pengurus akan berganti.

Tetapi sekolah dapat bertahan seratus tahun. Pesantren dapat melahirkan puluhan generasi. Perguruan tinggi dapat melahirkan ribuan intelektual. Itulah warisan organisasi yang sesungguhnya.

Maka pertanyaan kita bukan lagi: Berapa banyak tokoh DDI atau As’adiyah yang menjadi pengurus NU?

Pertanyaan yang lebih penting adalah: Dengan begitu banyak ulama, akademisi, profesional, pengusaha, birokrat dan jaringan sosial yang dimiliki NU Sulawesi Selatan, mengapa kekuatan tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi jaringan pendidikan NU yang besar dan kuat?

Ini bukan kritik kepada DDI. Bukan kritik kepada As’adiyah. Bukan pula kritik kepada tokoh yang berasal dari kedua lingkungan tersebut. Ini adalah otokritik kepada kita sendiri sebagai warga NU.

Sebab organisasi sebesar NU seharusnya tidak hanya mempunyai banyak jamaah. NU juga harus mempunyai banyak karya yang diwariskan. Dan salah satu warisan terbaik itu adalah pendidikan.

Karena pada akhirnya: pengurus mempunyai masa khidmat, tetapi lembaga pendidikan dapat mencetak kader lintas generasi.(*)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry