BLITAR | duta.co – Risiko dan ketidakpastian masih menjadi tantangan dalam perbaikan prospek ekonomi global. Ketegangan politik di beberapa kawasan dunia dan perang dagang sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global. Namun demikian, perkembangan ekonomi nasional sampai dengan kuartal ketiga 2024 masih menunjukkan tren yang membaik, meskipun kinerja pendapatan terpengaruh dengan tren moderasi penurunan harga komoditas dan juga laba perusahaan dalam negeri.
Kondisi perekonomian fundamental Indonesia masih kuat, pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan akhir bulan September 2024 masih terjaga. Pendapatan Negara terus meningkat serta belanja negara yang berkualitas menjadi bentuk kehadiran negara dalam proses penguatan ekonomi masyarakat.
Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan regional Blitar menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Regional Blitar periode data sampai dengan 30 September 2024, Senin (28/10/24).
Realisasi pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung mencapai sebesar Rp1,93 triliun, sedangkan realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp4,7 triliun atau sebesar 75,67%dari pagu belanja.
“Kinerja APBN masih sesuai dengan design APBN 2024. Peran APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk masyarakat dan perekonomian.” jelas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar, Arinto Sujatmono, pada Konferensi Pers APBN KiTa Regional Blitar Periode Data s.d. 30 September, Senin (28/10/24) di Kantor KPPN Blitar.
Masih Arinto Sujatmono dalam paparannya melalu zoom bersama Satker mitra KPPN Blitar dan stakeholder menyampaikan, kinerja pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan 30 September 2024 terus menunjukkan nilai yang positif.
“Realisasi pendapatan negara di wilayah pembayaran KPPN Blitar sebesar Rp1,93 triliun, meningkat sebesar Rp474 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023, yaitu sebesar Rp1,45 triliun,” jelas Arinto Sujatmono.
Lebih jauh Kepala KPPN Blitar menjelaskan, komponen pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1,67 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp263,59 miliar. Penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp1,62 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp45,38 miliar. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp454,85 miliar, dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp513,81 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp9,74 miliar, pajak Lainnya Rp30,5 miliar dan setoran Cukai sebesar Rp614,91 miliar.
“Sedangkan untuk Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp45,38 miliar. Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari PNBP lainnya sebesar Rp102,43 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp161,16 miliar,” ungkap Arinto Sujatmono.
Masih lanjut Arinto Sujatmono, Kinerja Belanja, Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 September 2024 mencapai Rp4,7 triliun atau sebesar 75,67% dari pagu belanja, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 72,44% dari pagu belanja.
Realisasi tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1,05 triliun atau 66,85% dari pagu alokasi anggaran, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp3,65 triliun atau 78,67% dari pagu alokasi anggaran.
Realisasi BPP tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal yang sudah mendekati jatuh tempo penyelesaian pekerjaan pemerintah dan belanja barang dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu.
Realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp534,94 miliar atau 79,02% dari alokasi anggaran, realisasi belanja barang sebesar Rp410,43 miliar atau 59,19% dari alokasi anggaran, belanja modal sebesar Rp90,07 miliar atau 48,81% dari alokasi anggaran serta belanja bantuan sosial sebesar Rp20,27 miliar atau 83,66% dari alokasi anggaran.
“Sementara, Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp158,43 miliar atau 67,23% dari alokasi anggaran, dana alokasi umum sebesar Rp2,26 triliun atau 81,85% dari alokasi anggaran, dana transfer khusus sebesar Rp695,11 miliar atau 66,23% dari alokasi anggaran, dana desa sebesar Rp471,65 miliar atau 96,02% dari alokasi anggaran serta dana insentif fiskal sebesar Rp59,42 miliar atau 62,18% dari alokasi anggaran,” pungkas Kepala KPPN Blitar dalam paparannya. (*)
