“Kondisi keuangan PLN berdarah-darah. Untuk membeli listrik swata, PLN harus menimbun utang. Sekarang utangnya telah mencapai lebih dari Rp 750 triliun.”
Oleh : Salamuddin Daeng
SEKITAR 50-70 persen listrik PLN dan hasil membeli kepada pihak swasta, tidak terserap pasar. PLN mengalami kelebihan produksi luar biasa.
Sementara saat yang sama, ekonomi jatuh ke dalam jurang krisis. Selama empat kwartal Indonesia mengalami minus pertumbuhan. Jika dua kwartal adalah kategori resesi, maka, empat kwartal minus sama dengan ekonomi amblas.
Ini pertanda apa? Industri sekarat! Seluruh sektor yang selama ini mengkonsumsi listrik stop produksi. Sektor sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, bubar.
Tidak terjualnya listrik PLN dalam jumlah besar, berarti ekonomi sangat buruk. Kondisi ekonomi yang sangat buruk merupakan indikasi bahwa penerimaan negara jeblok. Walau pemerintah mengumumkan ada uang, namun hanya untuk mencitrakan diri agar bisa dapat utang.
Bagi PLN, ini adalah bencana besar. Produksi listrik yang melimpah oleh pembangkit listrik swasta, PLN wajib memborongnya. Jika terjadi kelebihan produksi listrik swasta, PLN juga wajib membelinya. Ini merupakan konsekuensi atas perjanjian listrik Take or Pay (TOP).
Kondisi keuangan PLN berdarah-darah. Untuk membeli listrik swata, PLN harus menimbun utang. Sekarang utangnya telah mencapai lebih dari Rp 750 triliun. Utang yang tidak akan dapat terlunasi dan akan terus menumpuk agar PLN tetap bisa membeli listrik swasta tersebut. Karena PLN wajib membeli.
Sekarang PLN dihadapkan dengan isue perubahan iklim. Kuat desakan dari penguasa agar pembangkit PLN yang berbahan bakar batubara ditutup. Indikasinya adalah usaha pemerintah agar PLN memfokuskan membeli listrik swasta.
PLN boleh menutup pembangkit, tapi swasta jangan. Ini manipulasi terhapap perjanjian perubahan iklim, manipulasi menyelamatkan bandar batubara dan pembangkit batubara swasta, namun mengorbankan BUMN.
Mengapa ini terjadi ? Ini adalah hasil dari mega proyek 2x 10 ribu MW dan mega proyek paling ambisius 35 ribu MW yang dia ancang oleh pemerintah dengan segudang utang. Swasta dalam negeri mengambil utang kepada bank bank dalam negeri dan asing untuk menambang batubara dan sekaligus membangun pembangkit. Jaminan pasarnya adalah rakyat Indonesia melalui PLN. Maka melimpah ruahlah listrik, tidak bisa dijual. Belum lagi datang covid, industri bangkrut maka listrik ini terpaksa jadi angin.
Adakah Jalan Keluar?
Sekarang, menteri ESDM taruhan prestasi kepada Presiden Jokowi dalam isue climate change. Karena presiden Jokowi akan mendapat malu di pertemuan iklim Glasgow COP 26 akhir tahun ini, jika komitmen menurunkan emisi tidak ada kemajuan sama sekali. Sementara presiden telah menandatangani COP 21 lima tahun lalu. Mana prestasi?
Menteri ESDM buru buru melalukan revisi permen tentang PLTS atap. Intinya adalah PLN wajib membeli listrik PLTS atap 100 persen. PLTS atap diharapkan akan mengkontribusikan listrik dalam jumlah besar. Konon katanya masyarakat yang lagi kere kerenya akan melakukan investasi di PLTS atap. Intinya PLN wajib membeli.
Menjadi Hiper Supply
Dengan demikian over suply PLN akan menjadi hiper Supply. Besar sekali produksi listrik dan besar sekali uang yang PLN butuhkan agar bisa membeli listrik ini. Sementara listrik yang ada tidak bisa dijual. Setelah beli lalu buang ke udara. Ini adalah pencemaran sampah listrik yang sangat besar. Sementara batre penyimpan listrik belum jadi.
Berat memang bagi PLN dalam mengatasi masalah ini. Apalagi, pemerintahan, sebagian besar konon diisi oleh kaki tangan para pemain batubara, migas dan Pembamgkit fosil. Semua kebijakan tampaknya datang dari kepentingan ini. Agak menarik presiden mengeluarkan Perpres agar semua Permen harus lapor dan konsultasi dengan presiden.
Saatnya presiden Jokowi menghentikan sistem Take or Pay dalam pembelian listrik tenaga fosil, lalu menggantinya dengan Take and Pay (dengan kriteria climate change). Take or Pay hanya berlaku untuk pembangkit EBT. Gemana Bro setuju? (*)
