M Luthfillah Habibi, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri (PP IASS) saat menyampaikan materinya. (FT/MKY)

JOMBANG | duta.co – Tidak Semua pesantren bisa ‘ditaklukkan’ pemerintah dengan bantuan atau dana hibah. Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur misalnya, termasuk yang menolak segala bentuk dana (bantuan pemerintah) karena sumbernya tidak jelas alias syubhat. Ini tersirat dalam Seminar Nasional menyambut  ‘120 Tahun Pesantren Tebuireng’ yang berlangsung selama tiga hari, sampai Minggu (25/8/2019)

“Ini penting, karena menyangkut pendidikan akhlaq santri, terkait kebersihan hati dalam proses pembentukan akhlaqul karimah. Maka, segala sesuatunya harus halal,” demikian disampaikan M Luthfillah Habibi, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri (PP IASS) di depan ratusan peserta Seminar Nasional bertajuk ‘Peran Pesantren dalam Mencerdaskan Bangsa’ di Gedung KH Yusuf Hasyim, Tebuireng, Jombang, Jumat (23/8/2019).

Untuk itu, Luthfillah berharap, agar dzurriyah pesantren terus menjaga tanggungjawabnya. Menjadikan pesantren ini sebagai salah satu pilar dari syiar Islam di dalam institusi tafaqquh fiddin.

Dalam kritikan internalnya, ia melihat semakin langkanya kiai di pesantren yang bisa membaca kitab, akibatnya pengajian yang dilakukan juga semakin berkurang. Ini juga menjadi ancaman serius kelanjutan dunia pesantren.

“Di samping itu, pola pengajarannya sudah banyak yang beralih. Dari mengaji berubah menjadi sekolah. Dari tarbiyah bathin ke tarbiyah dhohir. Fenomena ini mulai kita jumpai. Sehingga menurunkan ikatan bathin santri dengan kiai. Jika dibiarkan, jangan heran, kalau kita jumpai pesantren kehilangan prinsip, akhirnya pesantren mirip dengan kos-kosan,” tegasnya.

Kepada pemerintah, M Luthfillah Habibi merekomendasi agar peduli terhadap sumber pendapatan. Jangan dicampur aduk seperti saat ini, sehingga mana halal, mana haram, mana syubhat, tidak jelas. Ini penting karena tazkiyatunnafs (kebeningan hati red.) itu sangat  terkait dengan kehalalan.

“Harus jelas. Penerimaan negara yang benar-benar halal, baru bisa dipakai sebagai bentuk kepedulian pemerintah ke lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Ini penting karena terkait dengan pengembangan pendidikan karakter anak bangsa, apalagi dana itu terkait gaji, bersifat konsumtif,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjutnya, apa yang ada di pondok pesantren terjamin kehalalannya. “Sementara yang haram (dari lokalisasi, pabrik bir misalnya) bisa disalurkan sebagai pengembangan berbagai macam proyek infrastruktur,” tegasnya disambut tepuk tangan ratusan peserta seminar. (Baca: Dipotong 30%, Akhirnya Tolak Bantuan Pemerintah)

Hadir dalam seminar ini KH Halim Mahfudz, MA (Ketua Panitia Harlah ‘120 Tahun Pesantren Tebuireng’), KH Abdul Hakim Mahfudz (Wakil Pengasuh Pesantren Tebuireng), KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) Pengasuh Pesantren Tebuireng, Prof Dr KH Nasihin Hasan, KH Suyuthi Thoha, Dr Mif Rohim dan ratusan perwakilan dari berbagai pondok pesantren di Pulau Jawa. (mky)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry