JOMBANG | duta.co – Kembalikan (saja) konsesi tambang PBNU ke pemerintah! Usulan mengejutkan itu datang dari Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA dalam Forum Sesepuh NU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu 6 Desember 2025 kemarin.
Mengapa KH Said merasa perlu menyampaikan soal polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU? Dalam kesempatan itu, Kiai SAS (demikian namanya sering disingkat) menyampaikan bahwa setelah melalui evaluasi yang jernih terhadap dinamika terakhir, ia menilai bahwa konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah.
Perubahan Pandangan Berbasis Evaluasi
KH Said Aqil menjelaskan bahwa pada awalnya ia memandang kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada PBNU sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU dan sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.
“Pada saat itu, langkah tersebut dianggap tepat, selama dikelola dengan tata kelola yang kuat serta membawa manfaat nyata bagi warga NU,” katanya dalam keterangan persnya.
Namun, menurutnya, situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir justru menunjukkan hal yang berbeda. Konflik internal yang muncul di tubuh PBNU, perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar KH Said Aqil di depan para kiai di Tebuireng.
Jaga Marwah Jam’iyah
Ia menegaskan bahwa NU sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang sangat besar. Karena itu, organisasi harus menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan polarisasi kader.
Organisasi (NU) juga harus menghindari hal-hal yang bisa mengganggu marwah dan independensi organisasi. Bisa memunculkan persepsi negatif publik terhadap NU. Menyeret jam’iyah ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko tinggi. Mengaburkan prioritas besar NU dalam pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.
“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” tegasnya.
Tetap Bisa Maju Tanpa Mengelola Tambang
KH Said Aqil juga menambahkan bahwa kemajuan warga NU tidak bergantung pada konsesi tambang, melainkan pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat.
“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” pungkasnya. (zed)
