Oleh Muhammad Asy’ari, Aktivis Nahdhiyyin Akar-Rumput
NU (Nahdlatul Ulama) dalam konstelasi global memiliki cultural-capital melebihi apa yang disebut dengan modal struktur militer dan struktur finansial. NU menyimpan legitimasi keagamaan, jaringan sosial, dan otoritas moral di negara Muslim terbesar dunia. Dalam teori geopolitik, NU memiliki amunisi popular geopolitics, dan strategic geopolitics. Karena itu, setiap kekuatan global berkepentingan mendekati, memengaruhi, atau memakai namanya untuk kepentingan mereka. Kekuatan yang paling berkepentingan terhadap NU saat ini adalah zionisme, kapitalisme yang mewarisi Pax Americana, Pax Romana, Dinasti Han, dan elite oligarkis-politik nasional.
Menjernihkan Istilah
Pembicaraan tentang “Zionisme global” memang mudah tergelincir menjadi cerita tentang satu pusat rahasia yang mengendalikan negara, bank, media, pengetahuan, dan organisasi Islam. Namun, meski bukti memadahi terasa nuansa konspiratif, berbagai pecahan fakta menjadi bukti kredibel untuk kesimpulan sebesar tersebut. Kerangka yang lebih kokoh melihat sebuah ekosistem transnasional. Di dalamnya terdapat pemerintah Israel, aliansi strategis Amerika Serikat, kelompok lobi pro-Israel, donor, lembaga riset, jaringan antaragama, perusahaan teknologi, universitas, dan media. Agenda mereka tidak selalu sama. Kepentingannya sering bertemu pada empat titik, yakni keamanan Israel, perluasan penerimaan terhadap negara Israel, proyek Israel Raya dan genosida Palestina, dan penghancuran kritik terhadap pendudukan. Zionisme dalam konteks tersebut dipahami sebagai ideologi dan proyek politik kenegaraan. Istilah tersebut tidak menunjuk agama Yahudi atau orang Yahudi sebagai kelompok.
Pembedaan tersebut sangat penting. Jewish Voice for Peace, organisasi Yahudi anti-Zionis berbasis di Amerika Serikat, menegaskan bahwa perdebatan dan penolakan terhadap Zionisme telah hidup dalam tradisi Yahudi sejak ideologi tersebut muncul. Kritik kepada pendudukan, negara etnonasional, atau ketimpangan hak tidak identik dengan kebencian kepada Yahudi. Sikap anti-Zionis yang berdisiplin justru harus menolak antisemitisme, Islamofobia, dan rasisme secara bersamaan. Tanpa kerangka tersebut, kritik politik mudah tergelincir menjadi prasangka rasial. Ketika itu terjadi, pendudukan kehilangan sorotan dan propaganda pro-Israel memperoleh amunisi (Jewish Voice for Peace 2025).
Mengapa Nama NU Bernilai Tinggi
NU bukan organisasi kecil yang dapat diperlakukan sebagai satu kelompok lobi. Jaringan pesantren, ulama, jamaah, badan otonom, kampus, dan diaspora memberi NU daya jangkau sosial yang luas, lokal, nasional, regional, dan global. NU juga membawa citra Islam-tradisi yang toleran, berakar pada kebudayaan, serta relatif tahan terhadap gerakan transnasional bersenjata. Dukungan, kehadiran, atau foto seorang pemimpin NU dapat diterjemahkan ke dunia sebagai penerimaan dari “Muslim moderat”. Nilai simbolik tersebut menjelaskan mengapa aktor Israel, Amerika Serikat, Eropa, negara Teluk, China, dan kekuatan lain sama-sama membuka hubungan dengan tokoh atau lembaga NU. Persoalannya bukan hubungan luar negeri itu sendiri. Persoalan muncul saat reputasi jam’iyyah dipinjam tanpa mandat, transparansi, dan pengawasan.
Dari Modus Dialog menuju Normalisasi
Pada 2018, KH Yahya Cholil Staquf hadir dalam Global Forum American Jewish Committee di Yerusalem. AJC memperkenalkannya sebagai pemimpin organisasi Muslim terbesar di dunia. Pertemuan dengan Benjamin Netanyahu tidak tercantum dalam agenda awal. Media Israel kemudian menonjolkan pertemuan tersebut dengan bahasa yang sangat politis. Netanyahu menyebut kedekatan Israel dengan negara-negara Muslim dan berharap ada “gerakan dengan Indonesia”.
PBNU saat itu menegaskan bahwa perjalanan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kerja sama kelembagaan NU dengan Israel. Dua fakta tersebut harus diletakkan secara bersamaan. Tidak ada dasar untuk menyatakan NU secara kelembagaan telah menjalin hubungan resmi dengan Israel. Namun Israel memperoleh gambar yang sangat berharga, yakni pemimpin Muslim Indonesia bertemu perdana menterinya di tengah absennya hubungan diplomatik (AJC 2018; Israel National News 2018; NU Online 2018).
Pola serupa muncul dalam bentuk berbeda pada Akademi Kepemimpinan Nasional NU tahun 2025. Peter Berkowitz, peneliti senior Hoover Institution, menjadi narasumber. Rekam jejak resminya mencakup jabatan Direktur Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2019–2021 dan karya yang membela posisi Israel dalam hukum perang. Ketua Umum PBNU meminta maaf karena tidak cermat memeriksa latar belakangnya. Rais Aam meminta AKN dievaluasi dan nota kesepahaman dengan Center for Shared Civilizational Values ditangguhkan. Fakta tersebut secara halus cukup sebagai hal yang membuktikan kegagalan kehati-hatian Langkah global. Namun fakta tersebut juga bisa membuktikan bahwa Berkowitz datang membawa pesan atau bahwa sebagian besar program dikendalikan jaringan Zionis (Hoover Institution 2025; ANTARA 2025; NU Online 2025).
Situs CSCV sendiri menyatakan lembaganya berada dalam “cooperative fellowship” dengan NU dan bekerja dekat dengan GP Ansor, LibForAll Foundation, Bayt ar-Rahmah, Institute for Humanitarian Islam, serta World Evangelical Alliance. Pernyataan sepihak tersebut memang bukan bukti bahwa semua lembaga bergerak di bawah satu komando. Namun peta afiliasi yang mereka umumkan memperlihatkan ambisi membangun ekosistem pengaruh. Di situlah nama NU berfungsi sebagai pintu legitimasi, jaringan kader, akses elite, serta kendaraan gagasan (CSCV 2025).
2021–2024: Organisasi Menutup Jalur, Individu Tetap Masuk
PBNU telah menerbitkan instruksi pada 2021 agar struktur dan kader tidak menjalin kerja sama dengan lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Akan tetapi, pada Juli 2024 lima warga NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU menyatakan mereka tidak membawa mandat dan perjalanan disponsori sebuah NGO yang disebut mengadvokasi kepentingan Israel. Lima orang itu menghadapi pemberhentian dari posisi dalam badan otonom atau perguruan tinggi NU. PBNU kembali mengedarkan larangan kerja sama serta menyebut Institut Leimena, Institute for Global Engagement, dan AJC dalam suratnya.
Kasus 2024 memperlihatkan pola bypass. Hubungan resmi tidak tersedia, maka jalur personal dipakai. Akses dibiayai pihak luar, pertemuan menghasilkan foto, media mengaitkannya dengan NU, lalu organisasi menanggung beban reputasi dan disiplin internal. Pola tersebut bukan bukti pengendalian total. Namun ia merupakan bukti bahwa nilai merek NU dapat dipanen tanpa persetujuan institusi.
Lima Kepentingan Strategis
Kepentingan pertama adalah normalisasi simbolik. Israel tidak harus memperoleh kedutaan lebih dahulu. Kehadiran tokoh Muslim, dialog antaragama, program kader, atau forum akademik dapat mengubah Israel dari kekuatan pendudukan menjadi “mitra komunikasi”.
Kepentingan kedua adalah pembingkaian ulang masalah. Pendudukan, permukiman, genosida, dan ketimpangan hukum digeser menjadi konflik agama atau salah paham antarkomunitas. Kepentingan ketiga adalah pembentukan elite. Program kepemimpinan memberi akses kepada kader yang kelak masuk pemerintahan, kampus, media, dan bisnis. Pengaruh yang dicari tidak selalu berupa perintah langsung. Sering kali yang dibentuk ialah kosa kata, daftar ancaman, serta batas topik yang dianggap pantas.
Kepentingan keempat menyangkut arsitektur Amerika Serikat. Israel Relations Normalization Act of 2022 menjadikan perluasan normalisasi sebagai kebijakan negara. Dokumen pendahulunya menyebut dukungan bagi hubungan antarpemerintah, inisiatif akar rumput, kontak antarmasyarakat, serta reformasi kurikulum. Normalisasi juga ditempatkan dalam kerangka keamanan regional yang menghadapi Iran dan organisasi yang disebut ekstremis.
Kepentingan kelima berkaitan dengan akses Indonesia. Pasar, teknologi, keamanan siber, pertanian, dan posisi Indonesia di OECD memberi insentif besar. Pemerintah Indonesia membantah perundingan rahasia, tetapi Yusril Ihza Mahendra mengakui Israel pernah menawarkan dukungan atas aksesi OECD dengan syarat pembukaan hubungan diplomatik. Permintaan tersebut ditolak (Kongres AS 2022; ANTARA 2025).
Lima Kawasan, Satu Pesan Sama
Kritik dari Timur Tengah dan Amerika Serikat
Al-Shabaka, jaringan kebijakan Palestina, mengingatkan bahaya proyek people-to-people yang mempertemukan masyarakat Palestina dan Israel seolah keduanya berdiri pada posisi setara. Bahasa kerja sama dan saling memahami dapat menghapus sebab utama berupa kolonisasi pemukim dan pendudukan militer. Kritik tersebut tidak menolak komunikasi pada semua keadaan. Sasaran kritiknya ialah dialog yang membebaskan pihak dominan dari pertanggungjawaban. Arab Opinion Index 2025 menunjukkan 87 persen responden di 15 negara Arab menolak pengakuan terhadap Israel. Jarak antara kebijakan elite dan suara masyarakat membuat legitimasi dari luar kawasan, termasuk dari NU, semakin bernilai bagi proyek normalisasi (Al-Shabaka 2021 dan 2022; Arab Center Washington DC 2026).
Dari Amerika Serikat, Jewish Voice for Peace menawarkan koreksi penting. Kritik terhadap Zionisme dapat disusun dari prinsip kesetaraan dan keselamatan bersama, bukan kebencian agama. Pada sisi lain, dokumen Kongres menunjukkan bahwa normalisasi bukan dugaan aktivis, tetapi arah kebijakan nyata yang dinyatakan terbuka. Amerika Serikat melihat integrasi Israel ke kawasan sebagai sumber keuntungan keamanan, ekonomi, dan diplomatik. Karena itu, pendekatan kepada masyarakat sipil Muslim memiliki fungsi strategis. Jaringan sosial dapat menyiapkan penerimaan sebelum hubungan antarnegara dibuka.
Kritik dari Eropa, Afrika, dan Asia
Transnational Institute di Amsterdam memperlihatkan model dukungan kepada Israel bekerja di Eropa melalui hukum, pendanaan, kebijakan kebudayaan, dan penyatuan kritik terhadap Zionisme dengan antisemitisme. Kajian mereka mengenai Jerman menunjukkan bahwa solidaritas Palestina dapat ditekan melalui larangan acara, pencabutan ruang, tekanan kerja, dan pengawasan. Pelajarannya bagi NU cukup tajam. Bahasa toleransi dan perlindungan minoritas dapat berubah menjadi alat untuk menutup kritik, apabila definisi serta batasnya ditentukan oleh pihak berkepentingan (Transnational Institute 2025).
Afrika Selatan memilih jalur berbeda. Pengalaman apartheid diterjemahkan menjadi tindakan hukum di Mahkamah Internasional. Pemerintahnya membawa dugaan pelanggaran Konvensi Genosida dan mendukung pendapat nasihat ICJ yang menyatakan keberadaan Israel yang berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki bertentangan dengan hukum. Kerangka Afrika Selatan mengembalikan persoalan kepada hak menentukan nasib sendiri, pendudukan, segregasi, dan kewajiban negara. Pendekatan tersebut memberi NU model advokasi yang lebih kuat daripada slogan atau kebencian (Pemerintah Afrika Selatan 2024; Parlemen Afrika Selatan 2024).
Dari Asia, Focus on the Global South di Bangkok dan Peoples Dispatch di India menghubungkan Palestina dengan militerisme Amerika Serikat, perdagangan senjata, pengawasan digital, serta tekanan normalisasi. Middle East Monitor di London secara khusus memperingatkan Indonesia agar tidak menukar posisi Palestina dengan akses OECD, investasi, atau hubungan teknologi. Sebagian tulisan pada situs-situs tersebut bersifat advokasi dan memakai bahasa sangat keras. Nilainya terletak pada sudut pandang yang sering hilang dari media arus utama. Klaim faktualnya tetap harus diperiksa silang dengan dokumen hukum, data pemerintah, serta sumber primer.
Apa yang Sebenarnya Diperebutkan
Yang diperebutkan bukan pengusaan NU secara formal struktural. Yang diperebutkan adalah otoritas untuk mendefinisikan Islam moderat, memilih lawan, menetapkan bentuk perdamaian, dan menentukan kapan pendudukan boleh dikesampingkan demi dialog. Israel memperoleh legitimasi Muslim. Tepat di titik itulah, arah, orientasi, dan kecenderungan kebijakan pengurus PBNU dibutuhkan. Amerika Serikat memperoleh mitra masyarakat sipil dalam arsitektur regionalnya. Elite NU memperoleh akses, panggung global, jaringan, dan sumber daya. Pertukaran tersebut dapat menghasilkan manfaat, tetapi juga dapat menggeser mandat organisasi. Bahaya terbesar muncul ketika keuntungan elite dibayar dengan reputasi jam’iyyah dan penderitaan tak terperi rakyat Palestina hanya diperlakukan sebagai gangguan komunikasi.
Menjaga NU sebagai Subjek Merdeka
NU tidak dapat menjaga kedaulatan dengan strategi menutup semua pintu. Isolasi justru akan menghasilkan ketidaktahuan. Pertahanan yang lebih kuat lahir dari prinsip nilai yang dipegang teguh dan diterjemahkan dalam prosedur organisasi. Setiap mitra, donor, pembicara, perjalanan, dan program kaderisasi internasional harus melewati dikaji melalui kajian kelayakan geopolitik yang matang dan mendalam. Pemeriksaan mencakup sumber dana, pemilik manfaat, rekam jejak terhadap Palestina, hubungan dengan pemerintah atau industri pertahanan, tujuan program, hak atas data peserta, keluaran publik, serta resiko penggunaan logo NU. Hasil kajian diumumkan kepada pemegang kebijakan (syuriah dan mustasyar) dan nahdhiyyin. Syuriyah difungsikan dalam memberi persetujuan kelembagaan dan garis ideologis. Tanfidziyah menjalankan kerja sama dalam kerangka makro yang diberikan syuriah tersebut.
NU juga membutuhkan klausul anti-normalisasi yang jernih dan jelas. Dialog dengan warga Yahudi, organisasi Yahudi anti-Zionis, akademisi Israel yang menolak pendudukan, atau kelompok lintas iman dapat dijalankan. Kerja sama yang menghapus hak Palestina, menyamakan penjajah dengan yang dijajah, mempromosikan permukiman, atau memutihkan kejahatan perang harus ditolak. Perwakilan Palestina harus memperoleh ruang utama dalam program yang membahas Palestina. Kritik kepada Israel harus dipisahkan secara tegas dari antisemitisme. Dengan garis tersebut, NU dapat menjaga kemanusiaan tanpa menjadi alat normalisasi.
Pusat Analisis Geopolitik NU harus dibentuk dengan mandat lintas Syuriyah dan Tanfidziyah. Unit tersebut menyusun peta aktor, laporan jejaring, audit kemitraan, dan peringatan dini. Pembiayaannya berasal dari sumber domestik yang dapat diaudit. Kerja sama luar negeri tidak boleh membiayai unit yang menilai kerja sama luar negeri. Di bidang ekonomi dan teknologi, NU harus memeriksa rantai kepemilikan perusahaan, perangkat pengawasan, keamanan data, serta hubungan dengan industri pendudukan. Sikap Palestina harus hadir dalam kontrak, pengadaan, pendidikan, media, dan diplomasi, bukan berhenti sebagai pidato.
Kesimpulannya sederhana. Kepentingan pro-Israel terhadap NU dapat dibaca secara rasional tanpa mitologi. Elite-elite NU menawarkan legitimasi, jaringan, elite masa depan, dan penghubung menuju Indonesia. Bukti terbuka menunjukkan adanya agenda normalisasi Amerika Serikat, upaya Israel memperoleh penerimaan Muslim, serta kelemahan internal dalam menentukan mitra strategis di lingkungan NU. Bukti terbuka belum menunjukkan satu komando global yang mengatur setiap konflik PBNU. Ketajaman analisis terletak pada kemampuan menahan dua godaan sekaligus, yakni pertama kepolosan yang menganggap semua dialog netral dan kedua, kecurigaan yang menganggap semua hubungan internasional sebagai konspirasi. Wallohul mustangan.
*Bahan diolah dari Al-Shabaka, The Revival of People-to-People Projects, Al-Shabaka. Arab Normalization and the Palestinian Struggle, Arab Center Washington DC, Arab Opinion Index 2025Jewish Voice for Peace, Our Approach to Zionism, Kongres AS. Israel Relations Normalization Act, Hoover Institution. , Transnational Institute, Solidarity under Siege, Middle East Monitor. Why Indonesia Must Reject Normalisation, Pemerintah Afrika Selatan, Provisional Measures against Israel, Parlemen Afrika Selatan, ICJ Ruling on the Occupation, Focus on the Global South. Stop Gaza Genocide Toolkit, Peoples Dispatch. Abraham Accords and Normalization, ANTARA. Evaluasi AKN NU, NU Online. Sikap PBNU terhadap Israel, CSCV. Affiliations.
