Oleh Bey Arifin?
NAHDLATUL Ulama sejak awal berdirinya bukan hanya dibangun di atas struktur organisasi, tetapi di atas bangunan adab. Dalam tradisi pesantren yang menjadi rahim kelahirannya, adab adalah fondasi utama sebelum ilmu, apalagi kekuasaan.
Karena itu, ketika sidang pleno Munas-Konbes NU di Pondok Ploso, Kediri, memanas hingga diwarnai cekcok, interupsi keras, bahkan ketegangan fisik dalam pembahasan lokasi Muktamar, publik Nahdliyin patut bertanya: ke mana adab yang selama ini menjadi ciri khas jam’iyah ini?
Peristiwa itu bukan sekadar dinamika organisasi. Ia adalah alarm. Alarm bahwa di tengah besarnya nama NU, ada gejala pergeseran orientasi: dari musyawarah menuju kontestasi, dari khidmah menuju ambisi. Padahal, dalam tradisi NU, forum permusyawaratan bukan arena adu gengsi atau unjuk kekuatan. Ia adalah majelis hikmah, tempat akal dan hati dipertemukan untuk mencari maslahat yang lebih besar.
Muktamar bagi NU memang bukan agenda biasa. Ia adalah forum tertinggi yang menentukan arah jam’iyah, merumuskan langkah strategis, sekaligus menjadi simbol kesinambungan sanad perjuangan ulama. Karena itu, wajar jika banyak daerah berebut menjadi tuan rumah. Menjadi penyelenggara Muktamar berarti menjadi bagian dari catatan sejarah besar NU.
Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika semangat khidmah bergeser menjadi ambisi yang terlalu jauh melampaui batas etika.
Di titik inilah NU sedang berada dipersimpangan. Ambisi bukan sesuatu yang haram. Dalam kadar tertentu, ia adalah energi perjuangan. Tetapi ketika ambisi mengalahkan adab, maka yang lahir bukan lagi kompetisi sehat, melainkan benturan ego.
Dalam bahasa sederhana, ini adalah langkah mundur bagi NU. Sebab, organisasi sebesar NU seharusnya menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, bukan justru mempertontonkan ketegangan yang menggerus marwah.
Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dalam Qanun Asasi telah meletakkan prinsip yang sangat mendasar: menjaga persatuan, memuliakan ulama, dan mendahulukan maslahat jam’iyah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Inilah ruh NU yang membuat organisasi ini bertahan hampir satu abad. Jika prinsip ini mulai diabaikan, maka sesungguhnya yang terancam bukan sekadar forum sidang, tetapi fondasi moral organisasi itu sendiri.
Yang diperdebatkan memang lokasi Muktamar. Tetapi sejatinya yang sedang dipertaruhkan jauh lebih besar: marwah NU sebagai rumah besar umat Islam moderat di Indonesia. Sebab publik tidak hanya melihat hasil keputusan, tetapi juga cara keputusan itu dilahirkan. Dalam tradisi pesantren, proses adalah bagian dari keberkahan.
Keputusan yang benar tetapi ditempuh dengan cara yang salah, tetap meninggalkan luka.
Munas-Konbes Ploso harus dibaca sebagai pelajaran penting menjelang Muktamar. Bahwa suhu politik jam’iyah akan terus meningkat, tetapi NU tidak boleh kehilangan kompas etiknya.
Jangan sampai semangat memenangkan kepentingan sesaat justru mengorbankan warisan besar para muassis. Sebab kekuatan NU selama ini tidak terletak pada kerasnya suara, melainkan pada dalamnya kebijaksanaan.
Menjelang abad kedua perjalanannya, NU membutuhkan lebih dari sekadar kepemimpinan organisatoris. NU membutuhkan keteladanan adab. Sebab di tengah dunia yang semakin gaduh oleh ambisi, NU harus tetap menjadi peneduh, bukan ikut larut dalam riuh perebutan.
Jika tidak, maka benar adanya: NU sedang berada di persimpangan. Dan di persimpangan itu, pilihan paling menentukan bukan siapa yang menang, atau di mana Muktamar digelar, tetapi apakah adab tetap menjadi panglima.(*)
