“Seharusnya, bila memang merasa keliru, harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, bukan berbalik arah demi membangun kesan korban tipu daya politik. Kejujuran politik adalah barang langka di negeri ini.”
Oleh: Zulkifli S. Ekomei
KASUS dugaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan Jokowi bukan mereda, justru terus melebar, baik dari sisi isu maupun figur yang ikut terseret dalam perdebatan publik. Terakhir, nama Jusuf Kalla yang pernah mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden pada periode pertama pemerintahannya ikut disebut dalam pusaran polemik tersebut.
Saya telah berulang kali menulis dan menyampaikan dalam berbagai wawancara mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan selama era pemerintahan Jokowi. Menurut pandangan saya, hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami degradasi serius. Berbagai institusi dinilai melemah, etika publik merosot, dan mentalitas sebagian anak bangsa ikut tergerus.
Mereka yang dahulu memiliki idealisme tinggi, pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum, bahkan masuk penjara. Ironisnya, sebagian dari mereka yang pernah dipidana justru tidak menunjukkan rasa malu, bahkan kembali tampil percaya diri menawarkan diri sebagai pemimpin.
Di sisi lain, kalangan aktivis dan kelompok gerakan juga dinilai gagal membangun kekuatan tandingan yang solid. Banyak yang masih terjebak dalam kepentingan sempit demi kesejahteraan pribadi, bahkan bercita-cita naik kelas menjadi bagian dari elite baru. Ukuran kesuksesan bergeser: hidup mewah, jabatan tinggi, atau posisi komisaris BUMN dianggap pencapaian, tanpa pernah diuji apa kontribusinya bagi masa depan bangsa.
Situasi seperti inilah yang, menurut saya, dimanfaatkan Jokowi untuk membangun dan mempertahankan kekuatan politiknya. Dengan sumber daya yang dimilikinya, banyak orang dari berbagai kalangan datang “sowan”, mendekat, dan mencari hubungan politik dengannya.
Kekuatan politik tersebut bahkan dinilai mampu memengaruhi partai-partai politik, hingga melahirkan fenomena kekuasaan yang serba instan, termasuk munculnya figur-figur baru di pucuk kepemimpinan partai. Yang lebih memprihatinkan, sejumlah tokoh yang sebelumnya memiliki reputasi baik pun dianggap rela merendahkan diri demi mendekat kepada pusat kekuasaan.
Sementara itu, mereka yang dahulu ikut berperan membesarkan Jokowi kini hanya mampu menyatakan kekecewaan atau kemarahan. Sebagian tampak berusaha menjaga jarak, seolah ingin melepaskan tanggung jawab sejarah atas kontribusi mereka di masa lalu.
Seharusnya, bila memang merasa keliru, mereka berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik, bukan sekadar berbalik arah demi membangun kesan bahwa mereka hanyalah korban tipu daya politik. Kejujuran politik adalah barang langka di negeri ini.
Namun mengeluh saja bukanlah jalan keluar. Para aktivis kebangsaan yang masih memiliki idealisme dan kepedulian terhadap masa depan bangsa, meski jumlahnya tidak banyak, harus tetap konsisten berjuang. Sebagai generasi penerus para pendiri bangsa, mereka memikul tanggung jawab moral untuk menjaga cita-cita negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Bangkit, bersatu, bergerak atau perlahan punah sebagai bangsa.(*)
