Drs H Arukat Djaswadi: PKI Tidak Goblok! (FT/RIDHO)

SURABAYA | duta.co – Sarasehan kebangsaan bertajuk ‘Mengendus Komunis Gaya Baru’ di tahun politik yang digelar menyambut 18 Tahun Koran Duta Masyarakat, Jumat (15/2/2019) di Graha Astranawa menyimpulkan, bahwa, bibit-bibit komunis sekarang tumbuh subur.

Pemerintah tidak memiliki ketegasan, bahkan ‘larut’ dalam politik kiri. Jika kondisi ini dibiarkan, maka, lima tahun ke depan jagat politik Indonesia akan dikuasai kelompok kiri. Bukan tidak mungkin, pada saatnya kekuatan Islam yang mayoritas, sirna.

“Kader PKI tidak goblok. Mereka tidak lagi menggunakan cara-cara revolusioner, bunuh membunuh, tetapi masuk lewat sistem politik, dengan mengubah perundang-undangan, menggunakan isu HAM dan hukum,” demikian disampaikan Drs Arukat Djaswadi Ketua Center for Indonesia Comunity Studies (CICS) Jatim atau Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia.

Menurut Arukat, kader-kader PKI sekarang ini telah mengubah sistem gerakan politik. Mereka masuk jalur konstitusi. “Sekarang mereka sudah menang. Sekarang ini kader PKI boleh memilih dan dipilih. Jadi gerakan mereka tidak lagi pakai senjata,” jelasnya.

Sementara, tambahnya, TNI dan Polri ragu menghadapinya. PKI juga bisa berpura-pura kalah, di suruh bubar, ya bubar. Ini membuat perlawanan terhadap komunisme semakin sulit. “Jadi, mesti jumlah Banser seabrek, juga belum menjamin,” tambah Arukat.

Salah seorang penanya mengaku miris dengan kondisi akhir-akhir ini. Sitidaknya dalam 4 tahun ini, jika dicermati peristiwa politik dan hukum, maka tidak berlebihan apabila ada kecurigaan tanda tanda munculnya nasakom baru dengan menunggangi demokrasi dan memanfaatkan cambuk hukum.

“Itulah mengapa rezim ini (Jokowi red.) ditengarai dekat dengan komunis,” kata salah seorang peserta sarasehan.

Sarasehan yang menghadirkan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Prof Dr Aminuddin Kasdi (UNESA) dengan Moderator Zainal Arifin MSi ini, juga khawatir dengan kepemimpinan Jokowi yang lemah terhadap isu komunis. Ini menimbulkan tanya, mengapa Jokowi mudah terseret isu PKI?

Setidaknya, pada awal pemerintahan ini, menyeruak ke publik munculnya banyak simbul simbul palu arit dan nyayian khas partai komunis pada masa lalu yang pada era pemerintahan sebelumnya tidak pernah muncul.

“Bahkan simbul simbul itu ditampilkan secara demonstratif melalui berbagai alat peraga,” demikian salah seorang peserta.

Hukum Hanya untuk Lawan Politik

Di samping itu, pernyataan politik yang vulgar, terang terangan baik oleh legislator maupun oleh lingkaran penguasa yang terkesan memberi angin segar terhadap komunisme.  Pernyataan politik itu didukung dengan buku-buku tentang PKI yang dijual secara blak-blakan melalui toko toko buku.

“Jangan salah kalau ada kesan, kekuatan komunis baru telah menempel pada partai dan kekuasaan dengan memanfaatkan peluang dalam prosedur demokrasi. Ingat! Kekuatan PKI pada masa lalu adalah kekuatan keempat setelah Masyumi, partai NU dan PNI,” demikian yang lain.

Ketua Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin (BKSN) H Agus Solachul A’am Wahib, yang hadir dalam sarasehan itu juga menengarai hal yang sama. Menurut Gus A’am Wahib, cucu pendiri NU (Almaghfurlah KH Wahab Chasbullah) ini, ada trend pecah belah kekuatan umat. Ini cara yang dipakai PKI.

“Tidak bisa dipungkiri. Hari ini kita saksikan ada politik pecah belah. Ada juga pecah belah kekuatan civil society melalui isu-isu radikalisme, intoleransi anti-Pancasila, anti-NKRI. Ini harus diantisipasi oleh umat yang berbasis Islam,” tegasnya.

Belum lagi bicara supremasi hukum yang masih tebang pilih. Hukum masih untuk membungkam tokoh tokoh kritis civil society, mulai dengan cara dipersekusi sampai dipenjarakan. “Kasus Ahmad Dhani menjadi catatan serius betapa hukum tumpul ke atas tajam ke bawah,” tegas Gus A’am yang sempat mendampingi proses sidang Ahmad Dhani di PN Surabaya ini. (mky)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.