
“Ukuran patuh atau tidaknya Gus Yahya bukan pada pernyataan, melainkan pada tindakan konkret dalam beberapa hari ke depan. Di situlah klaim islah akan diuji, bukan oleh opini publik, tetapi oleh logika hukum organisasi itu sendiri.”
Oleh Purwanto M Ali, Ketua PP GP Ansor 2005 – 2011
PERNYATAAN bahwa Gus Yahya siap patuh pada hasil Musyawarah Kubro di Lirboyo dan membuka jalan islah, ini perlu dibaca secara jernih, terutama dari sudut pandang logika hukum organisasi. Di titik ini, persoalan utamanya bukan pada niat baik, tetapi pada siapa yang terikat secara hukum oleh putusan forum tersebut.
Musyawarah Kubro Lirboyo, secara faktual, hanya dihadiri dan diikuti oleh Gus Yahya. Dalam forum itu, beliau menyatakan kesediaan untuk menjalankan keputusan yang dihasilkan. Secara prinsip hukum, ini berarti daya ikat keputusan Musyawarah Kubro hanya melekat pada pihak yang hadir dan menyatakan persetujuan. Dalam istilah sederhana, kesepakatan hanya mengikat mereka yang membuat dan menyepakatinya.
Konsekuensinya jelas. Putusan Musyawarah Kubro tidak otomatis mengikat pihak lain yang dianggap berkonflik dengan Gus Yahya, yakni Rais Aam dan struktur PBNU yang tidak hadir, tidak terlibat dalam perumusan keputusan, tidak menyatakan persetujuan apa pun. Tanpa kehadiran dan persetujuan, tidak ada kewajiban hukum maupun organisatoris untuk tunduk pada hasil forum tersebut.
Karena itu, narasi “islah” di sini menjadi problematis. Islah, dalam logika organisasi dan hukum, mensyaratkan minimal dua pihak yang saling terikat dalam satu kesepakatan bersama. Jika hanya satu pihak yang menyatakan patuh, sementara pihak lain berada di luar forum dan di luar kesepakatan, maka, yang terjadi bukan islah, melainkan komitmen sepihak.
Situasi ini membuat arah selanjutnya justru bergantung sepenuhnya pada sikap Gus Yahya dalam waktu dekat. Secara logis, ada dua kemungkinan. Pertama, Gus Yahya menjalankan konsekuensi paling substansial dari putusan tersebut, yakni menyerahkan mandat kepemimpinan PBNU kepada Mustasyar atau mengundurkan diri. Langkah ini akan menjadi bentuk kepatuhan nyata terhadap forum yang ia klaim dan akui legitimasinya.
Kedua, Gus Yahya memilih bertahan dengan berbagai penafsiran baru yang menunda atau menolak pengunduran diri. Jika ini yang terjadi, maka klaim patuh pada Musyawarah Kubro akan kehilangan bobot hukumnya, karena tidak diwujudkan dalam tindakan yang relevan dengan substansi konflik.
Dengan demikian, pertanyaan “islah dengan siapa?” menjadi penting. Ini bukanlah pertanyaan retoris, melainkan pertanyaan hukum dan organisasi yang sangat mendasar. Selama pihak-pihak lain tidak terikat oleh keputusan Musyawarah Kubro, maka, islah belum benar-benar terjadi. Yang ada baru satu pihak yang menyatakan siap, sementara pihak lain tidak berada dalam meja yang sama.
Pada akhirnya, ukuran patuh atau tidaknya Gus Yahya bukan pada pernyataan, melainkan pada tindakan konkret dalam beberapa hari ke depan. Di situlah klaim islah akan diuji, bukan oleh opini publik, tetapi oleh logika hukum organisasi itu sendiri. Jelas, bukan? (*)





































