JAKARTA | duta.co – Komitmen Nahdlatul Ulama (NU) mengawal persoalan PT Freeport, termasuk nasib karyawannya menjadi tumpuhan ribuan orang. Ini menyusul sebanyak 8300 karyawan di-PHK sepihak, tanpa ada perundingan tentang hak dan kewajiban.
Akhirnya, diwakili 33 Karyawan Freeport mereka mengadu ke PBNU. Mereka diterima Robikin Emhas (Ketua PBNU) Dr Ulil Hadrawi (Wasekjen PBNU) dan Syamsudin Slawat Pesilette (Wakil Sekretaris LPBH PBNU). Audiensi yang berlangsung Jumat (3/8/2018) di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU itu, dimulai sejak pukul 14.05 s/d 15.15 wib.
“Kami mewakili 8300 karyawan yang di-PHK sepihak tanpa ada perundingan dan duduk satu meja,” demikian Julius Mairuhu, salah satu pekerja yang hadir pada pertemuan tersebut di Kantor PBNU lantai 5, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta.
Pemerintah Absen
Menurut Julius jika keluarga satu orang pekerja beranggotakan empat orang, maka ada lebih dari 32 ribu orang ditelantarkan begitu saja. Mereka sudah melakukan upaya perbaikan nasib lebih dari satu tahun. Bahkan sudah terhitung 29 orang meninggal. Mereka hidup dengan intimidasi dan teror.
“Karenanya kami mengadu ke PBNU, agar membantu nasib kami, ikut bersuara kepada pemerintah, karena pemerintah selama ini tidak pernah hadir dalam permasalahan tersebut. Sebab, pemerintah hanya menerima kabar sepihak,” jelasnya. (hud)
