Oleh Suhermanto Ja’far, Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

POLEMIK pemilihan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) belum benar-benar selesai. Setelah pengangkatan Akhmad Muzakki menimbulkan penolakan keras dari mahasiswa dan sivitas akademika, kemudian berujung pada pencopotan dan dibukanya kembali proses pemilihan, kini perhatian publik bergeser kepada 15 bakal calon rektor yang sedang memasuki tahapan pertimbangan kualitatif Senat. Empat di antaranya merupakan nama baru, sedangkan sebelas lainnya pernah mengikuti proses penjaringan sebelumnya. Pada 7 Oktober 2026, Senat dijadwalkan memberikan pertimbangan kualitatif secara tertutup, sebelum hasilnya diserahkan kembali dan kemudian dikirim ke Kementerian Agama.

Di sinilah pertanyaan yang lebih serius harus diajukan: apakah proses baru ini benar-benar menjadi koreksi atas problem sebelumnya, atau justru membuka ruang bagi skenario baru yang bekerja lebih halus? Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi permainan. Ia adalah pertanyaan tata kelola. Sebab ketika sebuah proses seleksi sebelumnya telah menimbulkan persoalan serius sampai Komisi VIII DPR RI meminta pengangkatan rektor dibatalkan dan meminta PMA Nomor 4 Tahun 2024 dievaluasi, maka proses berikutnya semestinya memiliki standar transparansi yang jauh lebih tinggi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar sendiri dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 22 September 2026 mengakui bahwa dirinya “kebobolan” dalam polemik UINSA dan menyatakan kesediaannya mengevaluasi aturan pemilihan rektor. Pengakuan tersebut penting. Bukan karena seorang menteri harus dipersalahkan atas setiap proses yang berjalan di bawah kementeriannya, melainkan karena pengakuan itu menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme agar proses seleksi tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara substantif.

Persoalannya, di mana titik paling rentan dalam mekanisme tersebut? Salah satunya berada pada pertimbangan kualitatif. PMA Nomor 4 Tahun 2024 memang mengatur bahwa setelah tahap penjaringan, Senat memberikan pertimbangan kualitatif melalui rapat tertutup. Pertimbangan itu mencakup moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik, dan jaringan kerja sama. Setelah itu, hasil pertimbangan disampaikan kepada Menteri melalui Rektor/Ketua. Selanjutnya Menteri membentuk Komisi Seleksi sekurang-kurangnya tujuh orang untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan dan menetapkan tiga calon untuk diserahkan kepada Menteri.

Artinya, secara normatif sebenarnya mekanisme tersebut tidak kosong. Ada tahapan, ada institusi penilai, ada indikator, dan ada pembagian kewenangan. Masalahnya justru muncul ketika indikator yang bersifat kualitatif harus diterjemahkan menjadi penilaian konkret terhadap manusia. Angka administratif relatif mudah diperiksa: pangkat dapat diverifikasi, ijazah dapat dicek, jabatan akademik dapat dibuktikan, dan dokumen dapat dibandingkan. Tetapi bagaimana mengukur “moralitas”, “kepemimpinan”, “kemampuan manajerial”, atau “jaringan kerja sama” secara konsisten? Di situlah diskresi bekerja.

Dalam teori administrasi publik, diskresi tidak dengan sendirinya merupakan sesuatu yang buruk. Pejabat atau lembaga memang membutuhkan ruang pertimbangan ketika aturan tidak mungkin mengantisipasi seluruh situasi. Masalah muncul ketika diskresi tidak dibarengi alasan yang dapat diuji, prosedur yang transparan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Akuntabilitas bukan sekadar kewajiban menjelaskan keputusan setelah keputusan dibuat, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut dapat ditelusuri dasar dan prosesnya (Bovens 2007, 447–48).

Dalam konteks itulah istilah “Londo Ireng” layak digunakan sebagai metafora. Bukan untuk menuduh seseorang atau kelompok tertentu, tetapi untuk menggambarkan kemungkinan permainan yang tidak bekerja secara kasar. Ia tidak perlu mengubah dokumen. Ia tidak perlu memalsukan ijazah. Ia tidak perlu menghapus nama seseorang dari daftar. Cukup dengan menggeser penilaian pada ruang yang sulit diverifikasi publik: ruang kualitatif.

Jika skor administratif sulit dimanipulasi karena bukti fisiknya tersedia, maka pertimbangan kualitatif dapat menjadi wilayah yang lebih sensitif. Bukan berarti pasti dapat “dimainkan”, tetapi justru karena sulit diverifikasi dari luar, ruang tersebut membutuhkan pengawasan lebih kuat. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih konkret: apa yang terjadi dengan sebelas Bacarek lama?

Sebelas nama yang kembali mengikuti penjaringan bukanlah peserta baru yang tiba-tiba muncul setelah polemik. Mereka telah melalui proses sebelumnya. Ketika proses sebelumnya dibuka kembali karena problem pengangkatan rektor, tentu masuk akal apabila mereka kembali diberi kesempatan. Tetapi justru karena mereka telah berada dalam proses sebelumnya, publik berhak bertanya: apakah penilaian terhadap mereka akan dilanjutkan secara konsisten, ataukah proses baru akan menghasilkan konfigurasi yang sama sekali berbeda?

Di sisi lain, terdapat empat nama baru. Kehadiran mereka tentu sah dan tidak boleh dicurigai hanya karena mereka baru mendaftar. Mereka memiliki hak yang sama untuk dinilai secara objektif. Bahkan, memasukkan peserta baru justru dapat memperluas kompetisi dan membuka peluang bagi pilihan yang lebih baik. Tetapi di sinilah transparansi menjadi penting.

Jangan sampai nama baru diperlakukan sebagai pintu belakang untuk menghasilkan komposisi baru yang sebenarnya telah ditentukan sejak awal.

Saya tidak mengatakan hal itu sedang terjadi. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan demikian. Tetapi karena polemik sebelumnya telah membuat publik kehilangan sebagian kepercayaan, maka kemungkinan tersebut harus ditutup melalui mekanisme yang dapat diperiksa, bukan hanya melalui pernyataan bahwa proses berjalan sesuai prosedur.

Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan antara pertimbangan Senat dan penilaian Komsel di Kementerian Agama. Secara normatif, Senat memang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan kualitatif. Namun hasil pertimbangan itu kemudian masuk ke dalam keseluruhan proses seleksi di Kementerian Agama. Di sinilah terdapat potensi efek penguatan: penilaian dari tingkat universitas dapat menjadi salah satu basis yang membentuk persepsi terhadap seorang calon pada tahap berikutnya.

Kalau proses itu berjalan independen, tidak ada masalah. Tetapi jika—sekali lagi, jika—ada intervensi terhadap penilaian di tingkat Senat agar calon tertentu memperoleh gambaran yang sangat positif, kemudian gambaran itu menjadi dasar untuk memperkuat posisinya di tingkat kementerian, maka yang terbentuk adalah apa yang dapat disebut “Londo Ireng Akademis”: bukan manipulasi yang terlihat di permukaan, melainkan konstruksi legitimasi melalui beberapa lapis penilaian. Inilah mengapa audit terhadap proses jauh lebih penting daripada sekadar melihat hasil akhirnya.

Sebuah proses dapat terlihat sangat transparan karena seluruh tahapannya tercantum dalam aturan: ada panitia, ada Senat, ada Komisi Seleksi, ada Menteri. Tetapi transparansi prosedural belum tentu identik dengan transparansi substantif. Michael Power mengingatkan bahwa praktik audit dan pengawasan dapat menciptakan apa yang disebut sebagai auditability—sesuatu tampak dapat diperiksa karena prosedurnya tersedia—tetapi persoalan yang lebih penting adalah apakah pemeriksaan tersebut benar-benar mampu mengungkap substansi keputusan (Power 1997, 1–5).

Publik tidak cukup diberi tahu bahwa 15 nama telah diverifikasi dan kemudian menjalani pertimbangan kualitatif. Publik juga membutuhkan keyakinan bahwa mekanisme penilaiannya tidak dikondisikan untuk menghasilkan pemenang tertentu. Di sinilah Komisi VIII DPR RI memiliki posisi strategis.

Komisi VIII sebelumnya telah meminta Menteri Agama mengevaluasi PMA Nomor 4 Tahun 2024 dan memberikan tenggat penyelesaian persoalan UINSA, dengan ancaman membentuk Panja apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan. Komisi VIII juga telah menyoroti persoalan tata kelola, administrasi, audit, transparansi, dan akuntabilitas UINSA. Maka, pengawasan Komisi VIII seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan: “Siapa 15 Bacarek itu?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Bagaimana 15 Bacarek itu dinilai?”

Komisi VIII perlu meminta agar proses penilaian dapat diaudit secara proporsional dan tetap menghormati kerahasiaan yang memang diwajibkan dalam rapat Senat. Yang harus diperiksa bukan sekadar hasil akhir, tetapi metodologi penilaian: indikator yang digunakan, bobot masing-masing indikator, prosedur pemberian nilai, mekanisme pengambilan keputusan, berita acara, serta jejak administratif yang memungkinkan setiap keputusan ditelusuri.

Terutama untuk empat Bacarek baru, perlu ada audit silang terhadap seluruh proses penilaiannya. Bukan karena mereka pendatang baru, tetapi justru untuk memastikan bahwa status “baru” tidak menjadi alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda—baik lebih buruk maupun lebih baik—dibanding sebelas peserta lainnya.

Jika seorang calon memperoleh nilai tinggi, publik tidak perlu langsung mencurigainya. Tetapi harus tersedia alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengapa ia memperoleh nilai tersebut. Sebaliknya, jika seorang calon yang rekam jejak akademik, kepemimpinan, dan manajerialnya selama ini biasa saja tiba-tiba memperoleh penilaian kualitatif yang sangat tinggi, maka pertanyaan kritis menjadi wajar: apa dasar penilaiannya?

Demikian pula apabila seorang calon dengan rekam jejak kuat justru memperoleh nilai rendah, publik berhak mengetahui rasionalitas di balik keputusan tersebut. Inilah prinsip sederhana dalam tata kelola: nilai harus memiliki alasan, dan alasan harus dapat dipertanggungjawabkan. Masalah terbesar bukan ketika seorang calon mendapat nilai tinggi atau rendah. Masalahnya adalah ketika publik tidak pernah dapat mengetahui mengapa nilai itu muncul.

Istilah Londo Ireng dalam artikel ini sebaiknya dipahami bukan sebagai vonis, melainkan sebagai alarm epistemik. Ia mengingatkan bahwa permainan kekuasaan modern tidak selalu dilakukan dengan cara terang-terangan. Kadang ia bekerja melalui bahasa administratif, prosedur formal, rekomendasi kelembagaan, dan keputusan yang semuanya tampak legal. Justru karena semuanya tampak legal, pengawasan harus lebih cermat. Kita tidak membutuhkan teori konspirasi dalam proses pemilihan Rektor UINSA. Yang dibutuhkan adalah proses yang membuat teori konspirasi tidak memiliki ruang untuk hidup.

Caranya sederhana: buka sebanyak mungkin jejak penilaian yang secara hukum dan etika memang dapat dibuka; pastikan indikator tidak berubah di tengah jalan; pastikan semua calon diperlakukan dengan standar yang sama; dokumentasikan alasan keputusan; dan pastikan tidak ada satu institusi yang menjadi satu-satunya sumber legitimasi bagi calon tertentu. Siapa pun yang akhirnya terpilih tidak akan dibebani kecurigaan bahwa ia lahir dari sebuah skenario tersembunyi.

UINSA sudah cukup lelah dengan polemik. Kampus membutuhkan rektor yang legitimate bukan hanya karena dilantik oleh Menteri Agama, tetapi karena proses menuju kursi itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sivitas akademika. Sebab persoalan sebenarnya bukan sekadar siapa yang akan menjadi Rektor UINSA 2026–2030. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah apakah setelah polemik sebelumnya, Kementerian Agama dan UINSA mampu membangun kembali kepercayaan terhadap proses seleksi rektor. Jika jawabannya ingin benar-benar “ya”, maka jangan hanya perlihatkan prosedurnya.

 Perlihatkan integritas prosesnya.

Jika memang tidak ada Londo Ireng dalam proses Bacarek UINSA, biarkan transparansi dan audit yang membuktikannya. Tetapi jika ada permainan tersembunyi—dari bawah melalui Senat, dari atas melalui Kementerian, atau melalui hubungan antara keduanya—maka mekanisme pengawasan harus mampu menemukannya sebelum tiga nama masuk ke meja Menteri.

Setelah pengalaman sebelumnya, UINSA tidak membutuhkan rektor yang sekadar sah secara administratif. UINSA membutuhkan rektor yang lahir dari proses yang legitimate secara akademik, etis, dan public. Dan atau Rektor yang “sesuai Keinginan” Oknum Pejabat tertentu. Biarkan UINSA punya moralitas dan integritas untuk menentukan eksistensinya, jangan dirusak oleh car acara Londo ireng akademis.(*)

 Referensi

Bovens, Mark. 2007. “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework.” European Law Journal 13 (4): 447–68.

Power, Michael. 1997. The Audit Society: Rituals of Verification. Oxford: Oxford University Press.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Jakarta: Kementerian Agama.(*)

 

 

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry