
Gus Jauharuddin Alfatich
JOMBANG | duta.co – Desakan agar Bupati Jombang, Abah Warsubi, segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren terus menguat.
Setelah sebelumnya sejumlah pengasuh pondok pesantren menyuarakan pentingnya aturan teknis tersebut, kini perhatian tertuju pada bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan regulasi itu agar benar-benar menyentuh kehidupan pesantren.
Bukan sekadar membuka peluang bantuan maupun hibah, penerbitan Perbup dinilai penting untuk menjaga kultur pesantren yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jombang. Sebab, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, melainkan juga ruang sosial, kebudayaan, dan pengabdian masyarakat.
Gus Jauharuddin Alfatich, Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Al-Ghozali 2 Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Jombang, mengingatkan agar pemerintah tidak memandang pesantren hanya dari sisi pendidikan formal dan kelengkapan administrasi.
Menurutnya, pesantren memiliki posisi historis dan kultural yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa maupun identitas Kabupaten Jombang sebagai Kota Santri.
“Jombang punya saham besar terhadap kemerdekaan ini. Kiai-kiai menggerakkan santri. Waktu itu belum ada tentara. Ulama memiliki jalur komando terhadap murid-muridnya dalam menggerakkan perjuangan,” ungkapnya. Kepada duta.co Jumat (20/11).
Karena itu, menurut Gus Jauharuddin, predikat Kota Santri tidak cukup hanya dibanggakan melalui sejarah dan banyaknya lembaga pendidikan Islam. Pemerintah harus memiliki keberpihakan nyata untuk merawat ekosistem pesantren beserta tradisi yang tumbuh di dalamnya.
Ia menegaskan, pesantren sejak awal bukanlah entitas eksklusif yang berdiri jauh dari kehidupan masyarakat. Sebaliknya, pesantren tumbuh dari kebutuhan masyarakat dan menjadi ruang pertemuan berbagai elemen sosial maupun budaya.
“Pesantren itu bukan entitas eksklusif. Berdirinya dari bawah, dibutuhkan masyarakatnya. Ruang pertemuan kultural antarelemen masyarakat itu salah satunya ada di pesantren,” jelasnya.
Karakter tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu kekuatan pesantren yang harus dijaga. Terlebih pesantren di wilayah pedesaan atau pinggiran yang aktivitasnya tidak selalu berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan kebudayaan masyarakat.
Jangan Hanya Pesantren Besar yang Diperhatikan
Gus Jauharuddin berharap implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 melalui Perbup nantinya benar-benar memperhatikan keragaman karakter pesantren. Pemerintah perlu melakukan pemetaan agar kebijakan fasilitasi tidak hanya menjangkau pesantren besar yang sudah memiliki sistem administrasi mapan.
Sebab, pesantren yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat juga memiliki kontribusi penting dalam menjaga tradisi keagamaan serta kehidupan sosial warga.
Menurutnya, pesantren yang memiliki unit pendidikan formal umumnya sudah terbiasa berhubungan dengan pemerintah dan memiliki tata kelola administrasi. Sementara pesantren berbasis kultur masyarakat membutuhkan perhatian lebih, termasuk pendampingan dan penguatan kelembagaan.
“Pesantren-pesantren yang ada di pinggir, yang mungkin tidak terlibat dalam kegiatan pendidikan formal, justru harus lebih diperhatikan dan didampingi,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Jangan sampai kebijakan fasilitasi pesantren justru lebih mudah diakses lembaga yang sudah kuat secara administrasi, sementara pesantren yang selama ini hidup bersama masyarakat malah terabaikan.
Pesantren Punya Peran Menjaga Kehidupan Sosial
Lebih jauh, Gus Jauharuddin memandang pesantren memiliki fungsi strategis bagi pemerintah daerah. Keberadaannya dapat menjadi ruang komunikasi, kebersamaan, sekaligus penguat solidaritas masyarakat ketika menghadapi tekanan ekonomi maupun persoalan sosial.
Dalam kondisi tertentu, pesantren bisa menjadi ruang bersama untuk membangun ketahanan sosial masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Gejolak-gejolak ekonomi sebagai imbas kebijakan pusat barangkali bisa diredam di ruang bersama ini, kolektif sentrum pesantren yang ada di wilayah rural atau pinggiran,” tuturnya.
Dengan demikian, keberadaan pesantren tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah santri, bangunan, atau jenjang pendidikan yang dimiliki. Ada fungsi sosial dan kultural yang selama ini tumbuh serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kini, hampir lima tahun sejak Perda Nomor 1 Tahun 2021 ditetapkan pada 11 Februari 2021, tindak lanjut melalui Perbup menjadi pekerjaan rumah yang tidak sepatutnya terus tertunda.
Pemerintah Kabupaten Jombang perlu segera menerjemahkan semangat perda tersebut ke dalam aturan teknis yang jelas, terukur, dan berpihak pada keberagaman pesantren.
Sebab, menjaga identitas Jombang sebagai Kota Santri bukan sekadar merawat kebanggaan sejarah. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan pesantren, termasuk yang tumbuh di pelosok desa dan menjadi bagian dari kultur masyarakat, tetap mendapatkan perhatian.
Jangan sampai pesantren hanya dibutuhkan ketika identitas Kota Santri dibanggakan, tetapi justru terabaikan ketika kebijakan nyata untuk merawatnya harus diwujudkan. (din)






































