Oleh Dr Nabbilah Amir, SH, MH, C.M.C., C.CD., C.PCD
DI tengah geliat pembangunan nasional yang terus berkembang, kebutuhan terhadap ruang menjadi sebuah keniscayaan. Berbagai aktivitas pembangunan, mulai dari pengembangan kawasan industri, permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, hingga pelaksanaan proyek strategis pemerintah, seluruhnya berlangsung dalam ruang yang sama, yaitu wilayah Indonesia yang memiliki keterbatasan daya tampung. Oleh karena itu, penataan ruang tidak dapat dipandang hanya sebagai aktivitas teknis dalam menyusun peta atau menetapkan peruntukan lahan, melainkan sebagai persoalan yang menyangkut aspek hukum, keadilan sosial, serta keberlanjutan masa depan bangsa.
Beberapa tahun terakhir, hukum penataan ruang Indonesia mengalami perubahan besar. Pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi agar pembangunan dan investasi dapat berjalan lebih cepat. Perubahan tersebut salah satunya berkaitan dengan penyesuaian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui regulasi Undang-undang Cipta Kerja. Arah kebijakan ini menempatkan tata ruang sebagai instrumen penting dalam mempercepat perizinan berusaha sekaligus memberikan kepastian bagi kegiatan ekonomi.
Namun, percepatan pembangunan tidak boleh membuat hukum penataan ruang kehilangan tujuan utamanya. Ruang bukan hanya aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga ruang hidup masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Di sinilah tantangan terbesar hukum penataan ruang Indonesia: bagaimana menghadirkan kepastian investasi tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.
Selama ini, salah satu persoalan utama dalam penataan ruang adalah lemahnya sinkronisasi antara rencana tata ruang dan pelaksanaan pembangunan. Banyak konflik pemanfaatan ruang muncul karena ketidaksesuaian antara kebijakan pusat, pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan ekonomi. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sering kali belum sepenuhnya menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan pembangunan. Padahal, kedua dokumen tersebut seharusnya menjadi fondasi hukum dalam menentukan arah pemanfaatan ruang.
Di sisi lain, seringnya ditemukan Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan aktual, Koordinasi antarinstansi yang lemah, Kepatuhan terhadap rencana tata ruang masih rendah, Perbedaan kepentingan antara sektor pembangunan, Data dan informasi spasial yang belum terintegrasi dan Orientasi pembangunan yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang menjadi isu-isu lemahnya sinkronisasi didalam penataan ruang.
Permasalahan lain yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah aspek penegakan hukum. Meskipun berbagai ketentuan yang mengatur larangan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah tersedia, praktik pelanggaran tata ruang masih banyak ditemukan. Alih fungsi kawasan lindung, pembangunan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana, serta munculnya konflik antara kepentingan pembangunan dengan hak dan kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa persoalan penataan ruang tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan regulasi. Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta belum konsistennya penerapan aturan di tingkat pelaksanaan.
Dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional yang semakin cepat dan ekspansif, hukum penataan ruang perlu mengalami perubahan paradigma, dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada aspek administratif menuju pendekatan yang menempatkan perlindungan kepentingan publik sebagai tujuan utama. Dengan demikian, pemberian izin pembangunan tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan investasi, tetapi juga harus memperhitungkan aspek daya dukung lingkungan, potensi risiko bencana, keberlanjutan wilayah, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, penataan ruang juga perlu memberikan pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat sebagai bagian dari hak masyarakat adat, identitas budaya, dan sistem pengelolaan ruang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pengakuan tersebut menjadi penting agar kebijakan penataan ruang tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan ekonomi, tetapi juga mampu menjamin nilai sosial, budaya, serta prinsip keadilan dalam pemanfaatan ruang.
Sejalan dengan upaya memperbaiki tata kelola ruang, langkah pemerintah dalam mendorong integrasi data spasial melalui kebijakan satu peta serta percepatan penyelarasan RTRW dan RDTR merupakan strategi yang sangat penting. Ketersediaan data ruang yang terintegrasi diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kebijakan antarinstansi, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan kejelasan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan pemanfaatan ruang. Namun demikian, penguatan sistem digital dalam penataan ruang harus berjalan seiring dengan peningkatan transparansi, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat agar proses pengambilan keputusan tidak hanya didominasi oleh kepentingan pemerintah maupun sektor investasi.
Oleh karena itu, masyarakat perlu ditempatkan sebagai salah satu aktor utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan. Ruang hidup masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan bagi pembangunan, melainkan sebagai bagian yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah konflik pemanfaatan ruang di masa mendatang. Dengan demikian, prinsip partisipasi publik bukan hanya merupakan bentuk pemenuhan nilai demokrasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan tata ruang yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ke depan, pembaruan hukum dalam bidang penataan ruang perlu difokuskan pada tiga aspek penting. Pertama, meningkatkan kepastian hukum melalui penyelesaian dokumen RTRW dan RDTR yang berkualitas serta mampu menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang. Kedua, memperkuat mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran tata ruang. Ketiga, menjamin terciptanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, kebutuhan sosial masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup.
Target pembangunan nasional yang semakin besar membutuhkan dukungan regulasi yang dapat memberikan kepastian, efektivitas, dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip penataan ruang berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya beban sosial dan kerusakan lingkungan. Berbagai persoalan seperti bencana banjir, degradasi ekosistem, sengketa pertanahan, serta ketimpangan antarwilayah dapat terjadi apabila pengelolaan ruang dilakukan tanpa perencanaan dan pengendalian yang baik.
Oleh karena itu, penguatan dan penyesuaian kembali hukum penataan ruang bukanlah upaya untuk menghambat pembangunan, melainkan langkah untuk memastikan agar pembangunan berlangsung secara terarah, tertib, dan berkelanjutan. Indonesia memerlukan sistem hukum tata ruang yang tidak hanya mendukung pertumbuhan investasi, tetapi juga mampu menjamin perlindungan terhadap hak masyarakat serta menjaga keberlanjutan sumber daya lingkungan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah infrastruktur yang berhasil dibangun, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengelola ruang secara bijaksana dan bertanggung jawab. Ruang merupakan aset bersama yang harus dijaga keberadaannya, sehingga pengelolaannya melalui regulasi yang kuat dan berkeadilan menjadi tanggung jawab seluruh pihak.(*)
