Oleh Moh Abdul Hakim, MPdI, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Cirebon
MUKTAMAR Nahdlatul Ulama bukan semata forum pergantian kepemimpinan. Ia adalah ruang musyawarah tertinggi untuk membaca kembali arah perjalanan jamâiyah: bagaimana tradisi dijaga, organisasi ditata, dan khidmah kepada umat diperluas ketika NU memasuki gerbang awal abad keduanya.
Karena itu, perdebatan mengenai calon Ketua Umum PBNU semestinya tidak berhenti pada soal popularitas, kedekatan politik, atau kuat-lemahnya dukungan tim sukses. Ukuran yang lebih mendasar adalah kapasitas: seberapa dalam penguasaan keagamaan seorang calon, seberapa luas wawasannya, seberapa mandiri dirinya, serta seberapa mampu ia menerjemahkan misi tereksekusi menjadi kerja organisasi yang nyata.
Dalam perspektif itu, KH Imam Jazuli, Lc., MA merupakan salah satu figur yang menarik untuk diperhitungkan. Bukan karena calon lain tidak memiliki keunggulan, melainkan karena perjalanan hidup dan pengalaman Kiai Imam memperlihatkan kombinasi yang relatif paling lengkap antara tradisi pesantren, pendidikan global, pengalaman organisasi, kemandirian ekonomi, energi muda dan kemampuan membangun jejaring lintas kelompok.
Dari Pesantren ke Dunia Global
Kekuatan pertama Kiai Imam Jazuli terletak pada fondasi keilmuan dan kultur pesantren yang membentuknya. Ia ditempa melalui sejumlah pesantren, antara lain Kempek Cirebon, Gontor, Lirboyo Kediri, dan Caringin Banten.
Fondasi tersebut kemudian bertemu dengan pengalaman akademik internasional. Ia menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Mesir, pada bidang Theology and Philosophy, serta melanjutkan studi di Malaysia pada bidang politik, strategi, dan kajian strategis pertahanan.
Kombinasi pesantren dan pendidikan global semacam ini penting bagi NU hari ini. Organisasi sebesar NU membutuhkan pemimpin yang mampu membaca kitab dan realitas sosial sekaligus; memahami tradisi, tetapi tidak gagap menghadapi perubahan dunia.
Abad kedua NU menghadirkan tantangan yang berbeda dari abad sebelumnya. Persoalannya bukan hanya mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi bagaimana NU dapat menjadi kekuatan sosial-keagamaan yang relevan di tengah perubahan geopolitik, teknologi digital, ekonomi baru, bonus demografi, dan pergeseran pola keberagamaan generasi muda.
Kepemimpinan yang Tidak Bergantung pada Jabatan
Dimensi lain yang menarik adalah kemandirian ekonomi. Kiai Imam dikenal memiliki aktivitas di sejumlah bidang usaha, antara lain travel, percetakan, pertambangan, dan konsultan pendidikan. Tentu, kekayaan atau keberhasilan bisnis bukan ukuran tunggal kelayakan seorang pemimpin organisasi keagamaan. Namun, kemandirian ekonomi dapat menjadi modal penting apabila diarahkan untuk memperkuat independensi dan pelayanan organisasi.
Pemimpin yang relatif tidak bergantung kepada jabatan untuk memenuhi kebutuhan hidup memiliki ruang lebih luas untuk menempatkan kepemimpinan sebagai pengabdian, bukan sumber penghidupan. Kiai Imam bukan lagi mencari hidup di NU tapi bertekad menghidupi NU yang relevan dengan perubahan zaman.
Di sinilah pengalaman Kiai Imam dalam mengembangkan Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon menjadi relevan. Pesantren tersebut, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai narasi tentang kiprahnya, berkembang dari lembaga pendidikan yang relatif kecil menjadi institusi dengan skala yang jauh lebih besar, dengan orientasi manajemen modern dan jejaring pendidikan internasional.
Yang lebih penting bukan semata ukuran fisiknya, melainkan pertanyaan yang lebih substantif: apakah pesantren mampu menghasilkan manusia yang memiliki kompetensi keagamaan sekaligus daya saing global?
Dan Pesantren Bina Insan Mulia asuhan Kiai Imam mampu memberikan jawaban dengan bukti nyata. pengalaman itu dapat menjadi laboratorium bagi NU untuk mengembangkan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, inovasi, kewirausahaan, dan mobilitas sosial.
Jejaring sebagai Modal Kepemimpinan
Kiai Imam juga memiliki pengalaman dalam struktur organisasi NU. Ia pernah menjadi pengurus PBNU periode 2010â2015 dan terlibat dalam Pimpinan Pusat Rabithah Maâahid Islamiyah (RMI).
Pengalaman organisasi memberikan satu modal yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pendidikan formal: kemampuan memahami karakter jamâiyah dari dalam.
NU bukan organisasi yang dapat dikelola semata dengan pendekatan birokrasi. Ia memiliki struktur formal sekaligus jaringan kultural yang hidup melalui pesantren, masjid, madrasah, majelis taklim, keluarga besar kiai, badan otonom, komunitas anak muda, hingga kelompok profesional. Karena itu, kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok menjadi penting.
Kiai Imam memiliki jaringan yang relatif beragam, baik dengan kalangan pesantren maupun tokoh masyarakat, dunia usaha, profesional, dan sejumlah figur publik. Jejaring semacam ini dapat menjadi kekuatan apabila digunakan untuk memperluas kerja sama dan membuka sumber daya baru bagi NU, bukan untuk membangun eksklusivitas kekuasaan.
Pada titik ini, kepemimpinan NU masa depan seharusnya bukan kepemimpinan yang sibuk membuat sekat, melainkan kepemimpinan yang mampu mempertemukan banyak kepentingan tanpa kehilangan prinsip.
Dekat dengan Akar, Terbuka kepada Dunia
Ada hal unik dan menarik dalam sosok Kiai Imam. Di satu sisi, perjalanan pendidikan dan jejaringnya bersifat internasional. Di sisi lain, ia memilih tetap beraktivitas di lingkungan pesantren dan masyarakat akar rumput. Paradoks semacam itu justru penting.
NU membutuhkan pemimpin yang mampu berdiri di dua dunia: memahami percakapan elite dan geopolitik global, tetapi tetap mengerti kegelisahan warga di kampung; dapat berbicara dengan kalangan profesional, tetapi tidak kehilangan akar pesantren.
Usia yang mendekati 50 tahun juga menempatkannya pada fase yang relatif matang secara pengalaman sekaligus masih memiliki energi untuk melakukan perubahan. Dalam organisasi sebesar NU, kombinasi pengalaman dan energi muda semacam ini patut dipertimbangkan.
Spiritualitas sebagai Fondasi
Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah kehidupan spiritual. Kiai Imam dikenal aktif menghidupkan tradisi Dalailul Khairat dan memberikan ijazah kepada jamaah dari berbagai daerah secara megah dan berkelas. Praktik tersebut dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kesinambungan tradisi spiritual ulama nusantara.
Namun, dalam konteks kepemimpinan organisasi, spiritualitas tidak cukup diukur dari ritual personal. Ukuran yang lebih penting adalah apakah spiritualitas tersebut melahirkan kepekaan sosial, kerendahan hati, kemampuan menahan diri, serta keberanian mengambil keputusan yang adil.
Di sinilah tantangan sesungguhnya. Kiai Imam mampu melakukan perpaduan spiritualitas personal dan social dalam satu tarikan nafas.
Bukan Soal Siapa Paling Hebat
Tentu tidak fair jika pembacaan terhadap kandidat Ketua Umum PBNU dilakukan dengan cara meniadakan kelebihan figur lain. Setiap calon memiliki rekam jejak, pengalaman, basis sosial, dan kapasitas yang berbeda.
Muktamar bukan kontes untuk mencari tokoh pemimpin tanpa kekurangan. Ia adalah proses memilih figur yang paling sesuai dengan kebutuhan NU pada abad kedua.
Karena itu, ukuran yang perlu dikedepankan bukan siapa yang paling populer, paling dekat dengan pusat kekuasaan, atau paling kuat secara jaringan politik. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang paling mampu membuat NU mandiri, berwibawa, adaptif, dan tetap berakar pada tradisi serta memiliki tekad kepemimpinan kolaboratif antar koder terbaik NU? Dalam kerangka itu, KH Imam Jazuli layak ditempatkan sebagai salah satu kandidat utama yang serius diperhitungkan.
Kekuatan utamanya terletak pada pertemuan beberapa unsur yang melekat pada diri Kiai Imam Jazuli: tradisi pesantren, pengalaman akademik internasional, pengalaman organisasi, kemandirian ekonomi, kemampuan membangun jejaring, pengalaman mengelola lembaga pendidikan, serta perhatian terhadap tradisi spiritual.
Pada akhirnya, Muktamar ke-35 NU di Jombang bukan hanya memilih seorang ketua umum. Muktamar sedang memilih arah bersama yang memadukan warisan lama dengan spirit baru zaman.
Abad kedua NU membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar mampu mengelola organisasi, tetapi mampu memperluas horizon perjuangan tanpa memutus akar tradisi. Pemimpin yang kuat dan mandiri, memiliki kebesaran jiwa untuk merangkul semua, berani untuk berubah, dan rendah hati untuk tetap mendengar suara umat dan warga NU.
Apakah KH Imam Jazuli adalah figur tersebut?
Jawabannya tentu berada di tangan para peserta Muktamar. Tetapi jika kepemimpinan diukur dari pertemuan antara tradisi keilmuan, pengalaman global, kemampuan manajerial, kemandirian, jejaring sosial, dan energi regenerasi, KH Imam Jazuli merupakan sosok yang layak berada di garis depan pilihan Ketua Umum mengenai masa depan kepemimpinan PBNU.
Selebihnya, Muktamar-lah yang akan menentukan. Wallahu aâlam bisshawab. (*)
