Dahulu, ormas keagamaan berdiri tegak sebagai benteng terakhir yang menjaga nalar publik. Ia hadir sebagai penyangga moral di saat pasar mulai rakus dan negara memilih untuk menjauh. Dalam lintasan sejarah kita, Nahdlatul Ulama beserta ormas besar lainnya pernah memainkan peran itu dengan begitu gagah: menjaga kewarasan warga dari logika kekuasaan yang menindas, menenangkan perut yang lapar, serta menjadi suara yang paling keras menegur segala bentuk kelebihan yang melampaui batas. Namun hari ini, benteng itu tampak mulai retak. Keretakan itu bukan karena hantaman martil dari luar, melainkan karena sebagian penghuninya sedang sibuk memoles etalase, bersiap menyambut tamu-tamu besar yang membawa janji kemakmuran.
Kapitalisme global kini tak lagi datang sebagai algojo dengan cambuk di tangan, melainkan menjelma sebagai pedagang mimpi. Ia merayu lewat kosakata manis seperti “akselerasi pertumbuhan”, “iklim investasi”, hingga “daya saing global”. Ia tidak memaksa, ia membujuk dengan sangat halus.
Ironisnya, di tengah badai bujuk rayu itu, suara kritis ormas keagamaan justru kian sayup, bahkan sesekali berubah menjadi paduan suara yang ikut menggaungkan promosi. Kita sedang menyaksikan sebuah paradoks yang menyesakkan dada. Di saat rakyat kecil kian terhimpit harga kebutuhan yang mencekik, upah yang jalan di tempat, hingga krisis ekologis yang merampas ruang hidup, sebagian elit ormas justru tampak nyaman menikmati janji-janji manis penguasa dan hasil bagi-bagi proyek program pemerintah.
Dalihnya selalu seragam: semua ini demi kemajuan umat. Namun, ada yang sengaja tak dibicarakan dalam hingar-bingar itu, yakni ongkos sosial yang harus dibayar mahal. Ada tanah yang tercerabut dari pemiliknya, air yang diprivatisasi, dan warga yang pelan-pelan dipaksa menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Ketika ormas keagamaan ikut mengamini narasi kapitalisme tanpa jarak kritis, di situlah fungsi profetiknya runtuh. Ia bukan lagi penjaga akal sehat, melainkan sekadar penerjemah spiritual bagi kepentingan pasar, memberikan stempel halal pada logika akumulasi modal yang sering kali tuna-etika.
Sebagai pemegang otoritas moral terbesar, NU tentu memikul beban sejarah yang paling berat dalam percakapan ini. Secara genetis, NU lahir dari rahim pesantren dan kampung-kampung agraris, dibidani oleh teologi kemaslahatan dan fikih sosial yang berpihak pada wong cilik. Justru karena besarnya mandat moral itulah, kegagalan dalam menjaga jarak dengan kekuasaan menjadi terasa sangat menyakitkan.
Saat petingginya tampil melegitimasi proyek-proyek kapitalistik dengan label “adaptif” atau “realistis”, NU sedang mempertaruhkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar strategi organisasi: yakni arah keberpihakan. Ada risiko besar di mana jam’iyyah ini tergelincir menjadi sekadar brand trust yang membuat kapitalisme terasa lebih ramah dan berwajah keumatan, padahal wataknya tetap saja rakus.
Dampaknya, dakwah pun kehilangan taji kritiknya. Kapitalisme sejatinya bukan sekadar sistem ekonomi, melainkan cara berpikir yang mengukur kemuliaan manusia dari produktivitas dan menilai alam hanya dari angka profit. Di titik inilah semestinya agama hadir sebagai kritik peradaban. Namun yang tersaji hari ini adalah mimbar-mimbar yang lebih sering memuja kesalehan individual atau motivasi sukses instan, ketimbang membongkar struktur ketidakadilan yang timpang. Agama sedang direduksi menjadi balsem penenang bagi mereka yang lelah, bukan lagi pisau bedah yang mengoperasi borok sosial.
Sebagian pihak mungkin berdalih bahwa ormas harus tetap netral dan tidak konfrontatif, atau bahkan harus bergandengan dengan penguasa. Namun, dalam konteks ketimpangan yang sudah telanjang di depan mata, netralitas sering kali menjadi bentuk keberpihakan yang paling nyaman bagi mereka yang sudah kuat. Kapitalisme global tidak butuh ulama yang menentangnya dengan kepalan tangan; ia hanya butuh ulama yang bersedia diam, atau lebih baik lagi, yang ikut tersenyum dalam foto-foto peresmian proyek. Inilah sindiran sejarah yang paling pahit: ketika warga kehilangan kewarasan karena dibuai janji kemajuan, lembaga yang seharusnya membangunkan mereka justru ikut meninabobokan.
Refleksi ini bukanlah ajakan untuk membenci kemajuan atau memusuhi teknologi. Ini adalah seruan agar jam’iyyah yang sudah tepat berusia satu abad ini kembali kepada pada khitahnya sebagai penafsir realitas dari sudut pandang korban, bukan dari balkon elit. Jika mereka kehilangan keberanian untuk berkata “cukup” pada keserakahan yang dibungkus pembangunan, maka mereka akan kehilangan alasan historis mengapa dulu mereka dipercaya oleh rakyat dan juga jama’ahnya. Pada akhirnya, warga mungkin akan tetap beragama, namun mereka tak lagi merasa perlu menoleh kepada para penjaganya yang telah lama tertidur dalam pelukan kekuasaan.
