Oleh: Dr Ahmad Hudri, MAP
Jika dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya yaitu pemilu tahun 2014 dan 2019, dinamika kontestasi pemilu tahun 2024, mengalami perubahan signifikan dalam pola interaksi politik dan dukungan terhadap kontestan calon presiden/ wakil presiden.
Salah satu perubahan yang mencolok adalah memudarnya politik identitas dan meningkatnya rasionalitas politik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.
Pada pemilu-pemilu sebelumnya, politik identitas memegang peranan yang sangat penting dan menjadi materi kampanye yang dimanfaatkan sebagai senjata untuk menyerang kandidat lainnya.
Identitas agama, etnis, dan budaya seringkali menjadi faktor utama dalam menentukan dukungan terhadap suatu calon. Sehingga menimbulkan friksi dan polarisasi antar pendukung.
Namun, dalam pemilu tahun 2024, tren ini memudar. Politik identitas yang pada awalnya digunakan sebagai alat untuk memperkuat solidaritas antargolongan atau kelompok tertentu, kini mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam pengaruhnya. Sebagaimana difahami, bahwa memaknai rasional menurut Damsar (2011:153) adalah bahwa masyarakat pemilih khususnya sebagai aktor melakukan pertimbangan atas preferensi dalam menentukan pilihan sebagai bentuk dari tindakan.
Dan berupaya memaksimalkan pemanfaatan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Ini artinya bahwa faktor individu sangat mempengaruhi sikap dan kemampuan individu atau kelompok untuk membuat keputusan apapun terutama dalam hal politik berdasarkan pemikiran logis dan akal sehat, bukan hanya berdasarkan emosi atau identitas tertentu.
Pergeseran sikap dan paradigma merupakan implikasi dari interaksi sosial antara kelompok yang satu dengan yang lain. Baik yang pro maupun yang kontra politik identitas. Karena politik identitas ini merupakan sikap dan paradigma yang dihasilkan oleh interaksi sosial sebagaimana yang dikemukakan Sarwono dan Meinarno (2009) interaksi sosial merupakan wujud pertalian saling berbalas antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lain. Pertalian saling berbalas antara pro dan kontra ini mengakibatkan adanya saling mempengaruhi yang berdampak terhadap munculnya pertimbangan-pertimbangan atas preferensi-preferensi yang ada.
Preferensi-preferensi ini yang dikemukakan melalui narasi-narasi berbagai media terutama media sosial. Dan narasi-narasi ini dapat diterima atau tidak oleh masing-masing individu. Penerimaan atas atas narasi-narasi ini yang menyebabkan adanya pergeseran penilaian atas politik identitas, sehingga masyarakat mempertimbangkan dengan rasionalitas.
Dengan lebih memperhatikan program-program dan visi-misi calon, dibandingkan dengan penilaian sentimen identitas yang dimiliki oleh calon tersebut dianggap sebagai sikap rasional. Sikap yang didasarkan kepada preferensi obyektifitas yang dapat diukur dengan standar dan parameter. Seperti rekam jejak, program dan visi-misi. Sehingga melihat indikator-indikator yang ada, terlepas dari siapapun yang terpilih dalam pemilu 2024 terutama pemilihan presiden dan wakil presiden, menurut penulis bahwa politik identitas telah memudar dan tidak mendapatkan dukungan, terutama dukungan pemilih secara signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa rasionalitas politik pemilih semakin meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi memudarnya politik identitas adalah perkembangan teknologi informasi dan jejaring sosial. Pemilih kini lebih mudah mengakses informasi mengenai calon-calon yang diusung oleh partai politik.
Mereka dapat dengan cepat mengakses program-program yang ditawarkan oleh calon, dan membandingkannya dengan kebutuhan dan aspirasi yang dimiliki. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, politik identitas menjadi semakin terkikis dan rasionalitas politik menjadi semakin penting dalam dinamika politik pemilu 2024.
Dengan demikian, pemilih dapat lebih rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Selain itu, adanya perkembangan media massa juga turut mempengaruhi perubahan ini.
Media massa memiliki peran yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai calon-calon yang bertarung dalam pemilu. Dengan adanya pemberitaan yang objektif dan mendalam, pemilih dapat lebih memahami karakter dan kapabilitas calon sehingga dapat membuat keputusan yang lebih rasional.
Selain memudarnya politik identitas, meningkatnya rasionalitas politik juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan kesadaran politik masyarakat. Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin cenderung rasional pilihan politik yang dibuat. Pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat juga turut berperan dalam meningkatkan kesadaran politik mereka, sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan penilaian yang lebih obyektif.
Dampak Positif dan Negatif Memudarnya Politik Identitas
Meskipun politik identitas mulai memudar dan rasionalitas politik semakin meningkat, tentu saja masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam dinamika pasca kontestasi pemilu tahun 2024. Ancaman polarisasi politik, hoaks, dan ujaran kebencian masih menjadi masalah yang perlu diatasi dengan bijaksana.
Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Secara keseluruhan, memudarnya politik identitas dan meningkatnya rasionalitas politik dalam dinamika kontestasi pemilu tahun 2024 merupakan sebuah tren dan berdampak positif yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
Dampak positif tersebut diantaranya adalah: pertama, Peningkatan Fokus pada Isu Substansial. Pemilih akan lebih fokus pada isu-isu kebijakan, kinerja, dan visi kandidat daripada identitas politik mereka, yang dapat meningkatkan kualitas debat publik dan preferensi keputusan pemilih.
Kedua, Penguatan Demokrasi. Dengan berkurangnya politik identitas, pemilu dapat mencerminkan prinsip demokrasi yang lebih inklusif dan murni, di mana kandidat dinilai berdasarkan merit dan programnya.
Ketiga, Integrasi Sosial. Memudarnya politik identitas dapat mendorong persatuan nasional dan mengurangi polarisasi yang sering kali diperparah oleh sentimen politik identitas yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Di mana politik identitas yang menggunakan sentimen, suku, bangsa dan agama memiliki sentimen sensitif di tengah keberagaman dan pluralitas yang ada di Indonesia.
Dan Keempat, Kepemimpinan yang Lebih Meritokratis. Kandidat yang terpilih akan lebih berkualitas dalam hal keahlian dan pengalaman, karena pemilih membuat keputusan berdasarkan faktor-faktor ini daripada sentimen identitas kelompok.
Sedangkan dampak negatif dari menurun atau memudarnya intensitas politik identitas dalam dinamika pemilu juga memiliki dampak negative diantaranya: Pertama, potensial pengabaian minoritas. Jika politik identitas memudar tanpa sistem yang memastikan representasi yang adil, kelompok minoritas mungkin merasa tidak terwakili dan terpinggirkan.
Kedua, Kehilangan Dukungan untuk Isu Spesifik. Isu-isu yang secara khusus mempengaruhi kelompok tertentu mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup jika politik identitas tidak lagi menjadi faktor penting.
Ketiga, Perubahan Strategi Politik. Partai politik dan kandidat mungkin perlu menyesuaikan strategi kampanye mereka, yang bisa menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang sebelumnya mengandalkan politik identitas.
Dan keempat, Ketidakpastian Politik: Transisi dari politik identitas ke politik yang lebih berbasis isu mungkin menciptakan ketidakpastian dalam jangka pendek, karena pemilih dan partai politik menyesuaikan diri dengan lanskap baru.
Dengan demikian, diharapkan pemilu mendatang khususnya pilkada serentak tahun 2024 ini dapat berlangsung dengan lebih damai dan demokratis, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu mewakili kepentingan rakyat. Pemilu tahun 2024 di Indonesia, jika memang menunjukkan penurunan politik identitas, akan menjadi titik penting untuk melihat bagaimana hal ini mempengaruhi hasil pilkada, kualitas demokrasi, dan stabilitas politik di negara tersebut.
* Ketua KPU Kota Probolinggo 2014-2019 dan 2019-2024
* Aktifis dan Pemerhati Masalah Sosial Politik
