Oleh Bey Arifin*
MENJELANG Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama, dinamika organisasi semakin menunjukkan arah yang menarik. Pertemuan dan kesamaan pandangan antara KH Imam Jazuli dengan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) bukan sekadar silaturahim antarkiai, melainkan menghadirkan pesan politik-keorganisasian yang patut dicermati oleh seluruh warga nahdliyin.
Pernyataan KH Imam Jazuli yang menilai Gus Kikin layak memimpin PBNU merupakan sinyal bahwa kepemimpinan NU ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada popularitas atau kekuatan politik.
Yang dibutuhkan adalah sosok yang memiliki kedalaman keilmuan, kematangan spiritual, pengalaman manajerial, serta kemampuan menjadi titik temu berbagai kekuatan di dalam NU.
Di tengah menguatnya berbagai konfigurasi menjelang Muktamar, NU memerlukan figur yang mampu mengakhiri fragmentasi dan mengembalikan energi organisasi kepada misi utamanya: khidmah kepada umat, penguatan pesantren, kaderisasi ulama, serta menjaga keutuhan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Dalam konteks itu, Gus Kikin dipandang memiliki modal yang tidak sedikit. Berangkat dari lingkungan Pesantren Tebuireng, memimpin PWNU Jawa Timur, sekaligus memiliki pengalaman panjang dalam mengelola berbagai lembaga, ia dinilai memahami bagaimana mengelola organisasi besar tanpa kehilangan akar tradisi pesantren.
Yang menarik, dukungan dari KH Imam Jazuli juga menunjukkan bahwa Muktamar seharusnya menjadi ruang memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, bukan sekadar kompetisi antar-kelompok. NU adalah jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang dibangun di atas nilai musyawarah, adab, dan kemaslahatan bersama.
Karena itu, pertimbangan terhadap calon pemimpin semestinya berangkat dari rekam jejak pengabdian, integritas moral, serta kemampuan menjaga persatuan organisasi.
Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, mulai dari disrupsi digital, perubahan geopolitik, hingga menguatnya polarisasi sosial, PBNU membutuhkan nakhoda yang mampu membawa NU tetap menjadi rujukan moral bangsa tanpa terseret kepentingan politik praktis.
Kepemimpinan yang inklusif, merangkul seluruh elemen, dan mampu membangun konsolidasi nasional menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan.
Apabila pandangan KH Imam Jazuli tersebut dibaca sebagai aspirasi dari kalangan pesantren, maka sesungguhnya yang sedang mengemuka bukan hanya dukungan kepada seorang figur.
Yang lebih penting adalah lahirnya harapan agar Muktamar Ke-35 menjadi momentum menghadirkan kepemimpinan yang mampu membangun hegemoni persatuan, bukan hegemoni kekuasaan; memperkuat khidmah, bukan memperdalam polarisasi.
Dengan demikian, siapa pun yang terpilih dalam Muktamar nanti adalah keputusan para muktamirin.
Namun, pandangan para ulama seperti KH Imam Jazuli menjadi pengingat bahwa kepemimpinan NU harus selalu berpijak pada amanah, kapasitas, dan kemaslahatan organisasi.
Sebab NU yang besar tidak dibangun oleh kemenangan satu kelompok, melainkan oleh kemampuan seluruh elemen untuk bersatu dalam mengabdi kepada agama, bangsa, dan umat.
*BEY ARIFIN adalah Pemerhati NU dan Pengurus LKSPHK Presnas IKAPETE
