KEDIRI|duta.co, Mengacu surat edaran dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Sekretaris Daerah Nomor : 141/ /418.24/2019, terkait Pilkades Serentak akan digelar 30 Oktober. Memasuki Tahapan Proses Pencalonan yaitu pendaftaran yang dimulai 21 Agustus dan ditutup pada 2 September. Namun, terdapat keterangan disampaikan bila terdapat calon lebih dari 5 orang, maka akan dilakukan seleksi tambahan.
Ratusan calon kepala desa mendatangi rumah sakit milik pemerintah daerah sesuai petunjuk dalam surat edaran Pemkab Kediri yaitu RS. Simpang Lima Gumul (SLG) dan RSUD Pare. Telah seminggu ini, kesibukan terlihat di RS. SLG seperti disampaikan Ahmad Jazuli Harwono, Bagian Humas, pihaknya melayani sesuai prosedur standar dari rumah sakit.
“Bahwa kita melayani sesuai prosedur standar pelayanan dari rumah sakit. Tentunya juga mengacu kesiapan tim medis termasuk dokter yang menangani surat keterangan kepada calon kepala desa,” ungkapnya, saat dikonfirmasi Rabu siang di ruang kerjanya.
Perlu diketahui, bahwa bukan hanya surat keterangan sehat, namun RS. SLG juga melayani Surat Keterangan Bebas Narkoba. “Untuk itu perlu tenaga laboratorium, selain dokter dan tenaga perawat,” terangnya. Penjelasan ini menyikapi pengaduan sejumlan calon kades, terpaksa pulang karena ada pembatasan pemohon yang diterapkan pihak rumah sakit milik pemerintah daerah yang baru diresmikan tahun ini.
Harus Rumah Sakit Milik Pemkab Kediri
Sejumlah calon kepala desa yang terlanjut mengurus surat keterangan di luar ketentuan sesuai edaran dikeluarkan pemerintah kabupaten, terpaksa mengurus kembali. Mereka pun baru memahami setelah membaca surat tersebut, meski awalnya pihak panitia Pilkades tidak mempermasalahan terkait surat keterangan.
“Saya kemarin mengurus surat keterangan sehat dan bebas narkoba di RSUD Gambiran II. Ternyata harus di rumah sakit milik pemerintah kabupaten. Akhirnya mengurus di RSUD Pare dan baru saja selesai,”ungkap M. Hasim Ashari .SPd akrab disapa Mbah Ho, akan maju sebagai calon Kepala Desa Bulupasar Kecamatan Pagu. (rci/nng)
