“Jika (Ternyata) Pemberi Uang adalah Penyelenggara Negara? Jangan Diam-Diam Mengembalikan Uang kepada Pemberi.”
Catatan Purwanto M. Ali

BAYANGKAN sebuah organisasi kemasyarakatan nasional menyelenggarakan Kongres Nasional untuk memilih Ketua Umum Dewan Pembina dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Dalam prosesnya, muncul dugaan pemberian uang dari kandidat, tim pemenangan, atau pihak yang berkepentingan kepada sejumlah pemegang hak suara dari Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC). Dalam mekanisme pemilihan Ketua Umum Dewan Pembina terdapat pula Majelis Perwakilan Anggota (MPA) yang mempunyai kewenangan tertentu. Sebagian anggota MPA, dalam ilustrasi hipotetis ini, juga disebut menerima pemberian.

Uang tersebut diduga dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan, dukungan, atau keputusan dalam kongres. Dalam perspektif etik-keagamaan, pemberian semacam ini dapat dibicarakan dalam kerangka risywah.

Persoalannya menjadi jauh lebih kompleks ketika setelah kongres selesai muncul informasi bahwa uang yang diterima tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Bagaimana posisi hukum penerima apabila ketika menerima uang ia belum mengetahui asal-usulnya, tetapi kemudian mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana?

Bagaimana pula apabila pihak yang menyediakan, mengatur, atau mendistribusikan uang ternyata seorang penyelenggara negara—misalnya menteri atau wakil menteri—yang sekaligus menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu kandidat?

Persoalan seperti ini harus dibedah berdasarkan hukum dan pembuktian, bukan prasangka.

Risywah, Suap, Korupsi, dan Pencucian Uang

Sebelum masuk lebih jauh, empat istilah perlu dibedakan: risywah, suap, korupsi, dan pencucian uang.

Risywah merupakan konsep yang dikenal dalam hukum dan etika Islam mengenai pemberian untuk memperoleh keuntungan, keputusan, atau perlakuan yang tidak semestinya. Karena itu, pemberian uang untuk membeli dukungan dalam kontestasi organisasi dapat dipersoalkan sebagai risywah secara etik-keagamaan.

Namun, risywah tidak otomatis identik dengan tindak pidana suap menurut hukum positif.

Suap memiliki unsur pidana yang lebih spesifik. Harus dilihat siapa pemberi dan penerimanya, apa tujuan pemberian, kedudukan para pihak, serta hubungan pemberian tersebut dengan jabatan atau kewenangan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana.

Korupsi mempunyai cakupan lebih luas. Suap dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi, tetapi korupsi tidak selalu berupa suap. Di dalamnya terdapat pula berbagai perbuatan lain yang ditentukan undang-undang, termasuk penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan tertentu yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Adapun pencucian uang berfokus pada tindakan terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sepanjang unsur-unsur hukumnya terpenuhi.

Maka, keempat istilah itu tidak boleh dipertukarkan begitu saja.

Secara sederhana: risywah secara etik-keagamaan belum tentu merupakan suap secara pidana; suap yang memenuhi unsur hukum dapat merupakan tindak pidana korupsi; sedangkan hasil korupsi yang kemudian dialirkan, dikuasai, digunakan, disembunyikan, atau disamarkan dapat memunculkan persoalan pencucian uang apabila unsur hukumnya terpenuhi.

Dua Pemilihan, Dua Alur Pembuktian

Karena kongres dalam ilustrasi ini memilih Ketua Umum Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP, dugaan aliran uang untuk kedua pemilihan tersebut tidak boleh dicampuradukkan.

Harus diketahui apakah uang dimaksudkan untuk memengaruhi pemilihan Ketua Umum Dewan Pembina, Ketua Umum DPP, atau keduanya.

Apabila MPA mempunyai kewenangan tertentu dalam pemilihan Ketua Umum Dewan Pembina, pemberian kepada anggota MPA harus dilihat berdasarkan fungsi tersebut. Demikian pula pemberian kepada PW dan PC perlu diperiksa berdasarkan kedudukan mereka dalam pemilihan Ketua Umum DPP.

Hukum membutuhkan pembuktian konkret:

Siapa memberi? Siapa menerima? Dari mana uang berasal? Untuk pemilihan yang mana? Apa tujuan pemberian? Dan apa yang diketahui penerima ketika menerima uang tersebut?

Tidak cukup hanya mengatakan bahwa “ada uang yang beredar dalam kongres”.

Bagaimana Jika Pemberinya Penyelenggara Negara?

Status pemberi sebagai menteri, wakil menteri, atau penyelenggara negara lainnya merupakan fakta yang relevan. Namun, status tersebut tidak otomatis menjadikan setiap uang yang diberikannya sebagai uang hasil korupsi.

Pertanyaan pertama justru harus diarahkan kepada sumber dana.

Apakah berasal dari kekayaan pribadi yang sah? Sumbangan pihak ketiga yang sah? Anggaran atau fasilitas negara? Proyek pemerintah? Suap atau gratifikasi ilegal? Penyalahgunaan kewenangan? Ataukah hasil tindak pidana lainnya?

Perlu diperiksa pula apakah jabatan publik digunakan untuk memperoleh, menghimpun, atau mendistribusikan dana tersebut.

Dengan demikian, tidak boleh terjadi lompatan kesimpulan dari “pemberinya pejabat negara” menjadi “uangnya pasti hasil korupsi”.

Sebaliknya, apabila terdapat bukti awal yang menunjukkan sumber dana bermasalah, status dan kekuasaan pejabat tersebut juga tidak boleh menghentikan penelusuran.

Prinsipnya sederhana: follow the money.

Kapan Penerima Mengetahui Asal Uang?

Inilah salah satu titik krusial. Bayangkan seseorang menerima uang dari tim pemenangan. Ketika menerimanya, ia benar-benar tidak mengetahui bahwa dana tersebut diduga berasal dari tindak pidana.

Beberapa waktu kemudian muncul informasi kredibel yang membuatnya mengetahui atau patut menduga asal-usul kriminal uang tersebut.

Keadaan itu tentu berbeda dengan seseorang yang sejak awal sudah mengetahui bahwa uang berasal dari tindak pidana. Karena itu, pertanyaan hukumnya bukan hanya: “Kapan uang diterima?”

Tetapi juga: “Kapan penerima mengetahui atau patut menduga asal-usul uang tersebut, dan apa yang dilakukannya setelah mengetahui?”

Pengetahuan dan tindakan setelah mengetahui menjadi bagian penting dalam menilai posisi hukum seseorang.

Jangan Diam-Diam Mengembalikan Uang kepada Pemberi

Naluri seseorang mungkin sederhana: “Kalau uang ini ternyata bermasalah, saya kembalikan saja kepada orang yang memberikannya.”

Namun, apabila telah terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana, pengembalian secara diam-diam kepada kandidat, tim pemenangan, pejabat, atau perantara bukan langkah yang tepat tanpa pertimbangan hukum.

Uang tersebut dapat menjadi bagian dari money trail dan berpotensi menjadi barang bukti.

Mengembalikannya secara diam-diam justru dapat mengaburkan pertanyaan penting: dari mana uang berasal, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, dan ke mana kemudian uang berpindah.

Karena itu, langkah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah menghentikan penggunaan atau pengalihan uang, memperoleh pendampingan hukum, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang berwenang mengenai mekanisme penanganannya.

Pertahankan Bukti, Jangan Hilangkan Jejak

Percakapan elektronik, bukti transfer, rekening koran, catatan pembagian, foto, rekaman, identitas perantara, serta informasi mengenai pihak yang menyerahkan uang harus dipertahankan.

Jangan dihapus, diubah, atau direkayasa.

Bukti-bukti tersebut dapat membantu menjelaskan bagaimana uang mengalir sekaligus kapan penerima pertama kali mengetahui atau patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana.

Dalam perkara aliran dana, jejak transaksi sering kali berbicara lebih objektif daripada ingatan seseorang.

Laporkan dan Serahkan Melalui Prosedur Resmi

Apabila penerima benar-benar baru mengetahui belakangan bahwa uang yang diterimanya diduga berasal dari tindak pidana, membuka keadaan sebenarnya kepada aparat penegak hukum merupakan langkah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada menyembunyikannya.

Jelaskan kapan uang diterima, siapa yang menyerahkan, berapa jumlahnya, tunai atau transfer, apa yang disampaikan ketika penyerahan, untuk kepentingan kandidat yang mana, siapa yang mengoordinasikan pembagian, serta kapan penerima mengetahui dugaan sumber dana.

Jika uang masih berada dalam penguasaan penerima dan perlu diserahkan, lakukan melalui prosedur resmi dan terdokumentasi, misalnya dengan tanda terima atau berita acara.

Apabila sebagian uang sudah digunakan sebelum penerima mengetahui asal-usulnya, keadaan tersebut pun sebaiknya disampaikan apa adanya.

Jangan membuat transaksi fiktif, memundurkan tanggal, menghapus komunikasi, atau merekayasa bukti pengembalian.

Pelaporan sukarela memang tidak otomatis memberikan kekebalan pidana. Namun, keterbukaan tersebut dapat menjadi fakta penting dalam menilai pengetahuan, niat, keterlibatan, dan tindakan seseorang setelah mengetahui asal-usul uang.

Jangan Salah Memahami “30 Hari”

Ada pula anggapan bahwa selama uang dikembalikan dalam waktu 30 hari, persoalan hukum otomatis selesai.

Pemahaman demikian tidak tepat apabila diterapkan secara umum.

Batas 30 hari kerja dikenal dalam mekanisme pelaporan gratifikasi kepada KPK bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam keadaan yang memenuhi ketentuan gratifikasi.

Itu bukan masa tenggang universal bagi setiap penerimaan uang yang diduga berasal dari tindak pidana.

Mengembalikan uang kepada pemberi juga berbeda dengan melaporkan gratifikasi atau menyerahkan uang kepada aparat melalui mekanisme hukum.

Karena itu, jangan mencampuradukkan gratifikasi, suap, korupsi, dan pencucian uang. Masing-masing mempunyai konstruksi hukum tersendiri.

Buka Aliran Dana, Bukan Hanya Amplopnya

Jika penerima mengetahui mekanisme distribusi uang, keterangannya dapat mempunyai arti yang lebih besar daripada sekadar mengembalikan nominal yang diterimanya.

Siapa yang menyediakan dana? Siapa yang memerintahkan pembagian? Siapa koordinatornya? Rekening mana yang digunakan? Siapa yang membawa uang tunai? Kepada siapa uang diberikan? Berapa nominalnya? Dan apakah pemberian dikaitkan dengan kandidat Ketua Umum Dewan Pembina atau Ketua Umum DPP?

Penelusuran hukum tidak semestinya berhenti pada penerima paling hilir.

Ia harus bergerak menuju sumber dana.

Follow the money harus berjalan bersama follow the evidence.

Jika Sudah Mengetahui Sejak Awal

Posisinya berbeda apabila penerima sejak awal mengetahui sumber kriminal uang atau bahkan secara sadar ikut dalam skema pendistribusiannya.

Dalam keadaan demikian, pengembalian uang kemudian tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidananya telah terpenuhi.

Pilihan yang lebih tepat bukan menghilangkan jejak, tetapi membuka fakta, menyerahkan bukti, dan bekerja sama dengan penyidik.

Dalam kondisi tertentu dikenal mekanisme saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Namun, mekanisme tersebut bukan pembebasan otomatis. Kerja sama yang signifikan dapat menjadi pertimbangan dalam proses hukum sesuai persyaratan yang berlaku.

Bukan Mencari Cara “Agar Lolos”

Dengan demikian, pertanyaan bagi PW, PC, atau anggota MPA yang telah menerima uang sebaiknya bukan bagaimana mencari cara agar “lolos” dari hukum.

Pertanyaan yang lebih tepat adalah: Apa yang harus dilakukan agar tidak memperburuk posisi hukum dan agar keterlibatan masing-masing dapat dinilai secara adil berdasarkan fakta dan bukti?

Jawabannya: hentikan penggunaan atau pengalihan uang, jangan menghilangkan bukti, jangan diam-diam mengembalikannya kepada pemberi, dapatkan pendampingan hukum, buka keadaan sebenarnya kepada aparat yang berwenang, dan apabila uang perlu diserahkan, lakukan melalui prosedur resmi.

Jika penerima benar-benar tidak mengetahui asal-usul kriminal uang ketika menerimanya, fakta tersebut harus diuji dan dibuktikan.

Jika baru mengetahuinya kemudian, kapan pengetahuan itu muncul dan apa yang dilakukan setelah mengetahui menjadi sangat penting.

Sebaliknya, apabila sejak awal seseorang mengetahui sumber kriminal dana dan secara sadar ikut menerima, menggunakan, menyembunyikan, atau mendistribusikannya, pengembalian kemudian hari tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban.

Hukum tidak menyediakan “tombol reset” bernama pengembalian uang.

Dari Hilir Menuju Hulu

Pada akhirnya, persoalan seperti ini tidak semestinya berhenti pada orang yang menerima amplop atau transfer.

Jika benar terdapat uang hasil tindak pidana yang digunakan dalam sebuah kontestasi organisasi, penelusurannya harus bergerak dari hilir menuju hulu.

Siapa yang menerima penting. Siapa yang membagikan juga penting.

Tetapi pertanyaan paling mendasar adalah: Siapa yang menyediakan dan dari mana uang itu berasal?

Apabila pemberinya seorang menteri, wakil menteri, atau penyelenggara negara lainnya, jabatan tersebut bukan bukti bahwa uang berasal dari korupsi. Sebaliknya, jabatan juga tidak boleh menghalangi penelusuran apabila terdapat indikasi tindak pidana.

Hukum harus bekerja berdasarkan fakta, unsur delik, aliran uang, pengetahuan, kesengajaan, dan bukti.

Mengembalikan uang mungkin penting. Namun apabila uang tersebut ternyata berasal dari kejahatan, yang harus dibuka bukan hanya amplop atau rekening penerimanya.

Kebenaran mengenai uang itu juga harus dibuka: dari mana berasal, siapa yang mengalirkannya, siapa yang memerintahkan pembagiannya, kepada siapa diberikan, dan untuk kepentingan apa.

Di situlah hukum dapat membedakan secara adil antara orang yang tidak mengetahui asal-usul uang, orang yang baru mengetahuinya kemudian dan segera mengambil langkah hukum, serta orang yang sejak awal secara sadar menjadi bagian dari skema kejahatan.

—

Catatan

Tulisan ini disusun berdasarkan hasil diskusi hukum mengenai persoalan risywah dalam sebuah Kongres Nasional suatu organisasi. Seluruh peristiwa dan istilah yang digunakan ditempatkan sebagai ilustrasi hipotetis untuk kepentingan analisis hukum. Istilah Kongres Nasional, Ketua Umum Dewan Pembina, Ketua Umum DPP, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Majelis Perwakilan Anggota, kandidat, tim pemenangan, menteri, dan wakil menteri tidak dimaksudkan untuk menunjuk organisasi, peristiwa, pejabat, ataupun individu tertentu.(*)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry