JAKARTA | duta.co — Kebijakan bantuan kuota internet untuk pendidikan ternyata mendapat respon positif dan berdampak penting. Sebelumnya, program ini menjadi perdebatan publik, seiring dengan distribusi kuota untuk pelajar, mahasiswa, guru dan dosen.
Dari pemaparan survey Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) terlihat bahwa sebagian besar masyarakat menilai program bantuan internet gratis merupakan langkah tepat dalam menjawab urgensi di tengah pandemik COVID-19. Program bantuan kuota berdampak penting, yang membantu kebutuhan proses pembelajaran jarak jauh.
“Melegakan sekali mengetahui bahwa masyarakat menilai kebijakan ini merupakah langkah yang tepat dari Pemerintah serta membantu meringankan beban ekonomi yang dihadapi di masa pandemi,” ungkap Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hasan Chabibie di Jakarta, kepada media ini, pada Jumat (16/10/2020). Hasan Chabibie juga merupakan Plt. Ketua Mahasiswa Ahlut Thariqah An-Nahdliyyah (MATAN).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an menyampaikan survei yang dilakukan ASI ini bertujuan mengetahui pendapat publik secara nasional terhadap program bantuan kuota data internet yang digagas Kemendikbud. Ali Rif’an menyampaikan bahwa mayoritas publik merasa puas atas bantuan kuota untuk pembelajaran.
Data survei menunjukkan, kata Ali, “sebanyak 84,7 persen publik menilai program bantuan internet gratis merupakan langkah tepat dalam menjawab sense of crisis di tengah wabah korona (COVID-19), sementara 13,7 persen menyatakan tidak. Sisanya 1,6 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab,” papar Ali Rif’an dalam rilis hasil survei secara telekonferensi.
Di sisi lain, sebanyak 85,6 persen publik menilai program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orang tua pelajar atau mahasiswa dalam membeli paket internet, sementara 13,6 persen tidak berpendapat demikian. Sisanya 0,8 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.
“Sebanyak 63,2 persen publik juga mengaku puas dengan kinerja Pusdatin Kemendikbud RI dalam menyalurkan bantuan kuota internet, sementara 32,1 persen mengaku tidak puas. Sisanya 4,7 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab,” jelas Ali Rif’an, yang juga alumnus Program Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Survei ini dilakukan di 34 provinsi dengan menggunakan metode multistage random sampling. Adapun jumlah responden dalam survei ini berjumlah 1.000 orang dengan margin of error /- 3.10 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini dilakukan sejak 7 hingga 11 Oktober 2020 menggunakan metode wawancara yang dilakukan melalui kontak telepon atau menggunakan kuesioner. Survey ini menunjukkan mayoritas publik puas atas bantuan kuota interner untuk pembelajaran. (Pewarta: Hanan Zayn)
