SURABAYA | duta.co – Beredarnya berita di Medsos terkait kata rasis terhadap warga dan aparat keamanan wilayah Surabaya yang ditulis Anindya pasca kejadian tanggal 6 Juli 2018 di Asrama Kamasan III Jl. Kalasan berbuntut panjang.  IKBPS (Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya) tidak terima dan melaporkannya ke Polrestabes Surabaya, Kamis (12/7/2018) siang.
Ketua IKBPS Piter Rumasep mengatakan, pihak IKBPS ingin mengklarifikasi bahwa postingan di medsos adalah suatu bentuk provokasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang nantinya dapat menimbulkan konflik dan kebencian mahasiswa Papua maupun Warga di Papua terhadap aparat keamanan dan Pemerintah di wilayah Jawa Timur.
“IKBPS tidak ingin mahasiswa Papua disusupi dan dibenturkan dengan aparat keamanan di Wilayah Jawa timur, sehingga nantinya dapat mencoreng nama baik mahasiswa Papua,” tegasnya.
IKBPS juga menyampaikan bahwa menurut hasil pertemuan IKBPS dengan mahasiswa Papua pasca kejadian pada tanggal 6 Juli 2018, terkait dengan postingan di medsos tentang tindakan aparat keamanan yang telah melakukan tindakan rasis dan pelecehan seksual adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kronologi di TKP.
“Saat ini kami sudah melapor ke Polrestabes terkait permasalahan tersebut dan mengenai pemasangan bendera merah putih akan kami lakukan. Namun kami masih menunggu Sekda Papua yang akan hadir ke Asrama Kamasan untuk meminta ijin pendataan mahasiswa Papua, apabila bukan mahasiswa yang benar-benar belajar, maka, kami akan mengeluarkan mahasiswa/kelompok tersebut,” tegas Pieter.
Mengenai permohonan untuk bersama-sama mengikrarkan aksi damai melawan sparatisme akan kami bicarakan secara interen. Intinya permasalahan ini akan kita selesaikan secara Papua, selain itu kami akan mengarahkan juga adik adik kita agar belajar sesuai dengan koridor NKRI.
“Perlu saya sampaikan tidak usah ragu kami adalah anak bangsa dan info yang berkembang telah kami kondisikan di asrama Papua dan kami sampaikan bahwa teriakan suara Rasis itu bukan anak Papua,” ujar Pieter.
Terpisah, sekitar Pukul 14.50 WIB kelompok Ormas/LSM yang mengatasnamakan Sekber Benteng Nusantara ikut hadir di Kantor Kecamatan Tambaksari dan diterima langsung Camat Ridwan Mubahrum.
Sekber Benteng Nusantara juga menyatakan sikap bahwa permasalahan tersebut tidak dimanfaatkan oleh kelompok lain. “Kami menginginkan agar kelompok tersebut segera dibubarkan karena telah mengibarkan bendera lain,” tegas perwakilan Sekber Benteng Nusantara, Basuki.
Sekber berharap alangkah baiknya apabila saudara kami disini semua ingin bergabung pada tanggal 16 Juli 2018 pada aksi damai melawan sparatisme dan disini banyak elemen2 yang akan bergabung, mari kita bangun bersama keutuhan NKRI sebagai harga mati.
“Mudah mudahan awal pertemuan ini sebagai awal silaturahmi dalam mendukung keutuhan NKRI,” singkatnya.
Berikut Pernyataan Sikap IKBPS
Pernyataan sikap tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan para Senior Papua di Surabaya, dalam menyikapi isu-isu yang berkembang terkait kejadian tanggal 6 Juli 2018 di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan 10 Surabaya sebagai berikut :
1) Tetap setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI HARGA MATI.
2) Mendukung Pemerintah Kota Surabaya dalam menegakkan peraturan dan menegaskan tidak ada pelanggaran HAM saat itu, yang terjadi adalah kegiatan pendataan penduduk non permanen sesuai Permendagri Nomor 14/2015.
3) Menyatakan bahwa warga Papua dan mahasiswa Papua di Surabaya tidak pernah merasakan adanya diskriminasi rasial selama di Surabaya dan pada saat kejadian di Asrama Mahasiswa Papua JI. Kalasan no 10 Surabaya tanggal 6 Juli 2018.
4) Kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk memproses pihak-pihak yang mendiskreditkan hubungan keluarga besar warga Papua di Surabaya dengan warga kota Surabaya.
5) IKBPS (Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya) menolak dan keberatan atas pernyataan pernyataan yang disampaikan oleh LBH Surabaya, KONTRAS, Sdri Anindya Shabrina (FMNI), Steph Pigai, Hendrik R (AKTIVIS amp kk Surabaya) dkk di media massa dan media sosial yang mendeskreditkan aparat dan warga Papua. (and)
