KEDIRI | duta.co -BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Blitar hadiri rapat persiapan Universal Health Coverage (UHC) di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten Blitar. Rapat yang difasilitasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini dihadiri oleh perwakilan dari lima belas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari disepakatinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan BPJS Kesehatan KC Kediri Nomor 119/I.22/409.05/2018 tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mewujudkan Universal Health Coverage di Kabupaten Blitar.
Akhmad Husain, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemerintah Kabupaten Blitar, menyatakan bahwa Kabupaten Blitar berkomitmen mendukung program JKN-KIS yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagaimana diinstruksikan langsung oleh Presiden.
“Kabupaten Blitar mendukung agar JKN-KIS dapat mencakup seluruh penduduk (UHC) pada tanggal 31 Desember 2018. Hari ini kami koordinasi dengan OPD-OPD yang dapat mendukung percepatan rekrutmen peserta di Kabupaten Blitar. Semuanya memiliki peran. Contoh sederhanya Dinas Pendidikan yang bisa mengoptimalkan rekrutmen tenaga pengajar yang non PNS,” jelas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemerintah Kabupaten Blitar.
“Intinya hari ini kita susun draft instruksi Bupati yang isinya menginstruksikan OPD untuk melaksanakan peranannya masing-masing untuk meningkatkan kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Blitar sehingga kepesertaan dapat mencakup seluruh penduduk (UHC) sebelum 1 Januari 2019,” imbuh Husain.
Dalam rapat ini, Dinas Kesehatan ditunjuk sebagai leading sector pencapaian Universal Health Coverage 2019 di Kabupaten Blitar. Selanjutnya ke depan, setiap gerakan menuju UHC diorganisir oleh Dinas Kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama Emmy Widayati, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Blitar, menyampaikan bahwa sinergi setiap OPD sangat diperlukan untuk mencapai UHC. Pasalnya, dalam mewujudkan UHC, setiap stakeholder akan berhadapan dengan kendala dan tantangan masing-masing. Untuk itu kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang baik sangat diperlukan.
“Setiap instansi akan berhadapan dengan kendala masing-masing. Misalnya saja Disnaker, PTSP dan kami bersama-sama menghimbau pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya. Dalam hal himbauan tidak dijalankan maka kami akan melibatkan Kejaksaan Negeri. Jadi untuk rekrutmen pekerja saja akan melibatkan beberapa Instansi”, tutup Emmy. (nng)
