La Nyalla Mattalitti (kiri) dan Khofifah. warga Jatim butuh pemimpin yang bisa mengatasi kemiskinan. (FT/IST)

Tingkat Kemiskinan Jatim Tertinggi di Indonesia

Lantas apa yang mau dicari KIP? Jabatan menteri lebih prestisius, lebih tinggi dan terhormat. Kenapa masih ingin maju Pilgub? Hanya KIP yang bisa menjawab. Tetapi, melihat kondisi Jawa Timur, keseriusan KIP  menarik dianalisa.

Oleh: Choirul Anam*

MARILAH kita lihat kenyataan lapangan melalui hasil survei terbaru. Sebab, biasanya, untuk mengukur kondisi lapangan, orang lebih  percaya pada hasil survei karena, survei dipahami seperti tes gula darah. Tidak perlu semua darah dikeluarkan, cukup diambil setitik saja sudah bisa diketahui kadar gula di sekujur tubuh. Survei LKPI (Lembaga Kajian Pemilu Indosia) yang dilakukan pada 25 Agustus hingga 5 September 2017 terhadap tingkat kelayakan dan keterpilihan delapan (8) tokoh, yang namanya telah disebut di berbagai media akan maju Cagub Jatim 2018, ternyata hanya empat (4) tokoh yang memenuhi kepatutan dan keterpilihan.

Setelah dilakukan wawancara tatap muka terhadap 1769 responden (50,7% laki-laki, 49,3% perempuan, dan 61,2% sudah pernah memilih, 38,8% pemilih pemula), yang tersebar secara praporsipnal di 38 kabupaten/kota berdasar populasi DPT ( Daftar Pemiluh Tetap) Pilpres 2014, dan dengan tingkat kesalahan 2,3%, telah ditemukan empat (4) nama tokoh yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi dan layak sebagai Cagub Jatim.

Dari empat (4) tokoh yang disebut layak Cagub tersebut adalah, Mensos KIP (Khofifah Indar Parawansa) meraih angka popularitas tertinggi (78,3%), disusul Ketua Kadin Jatim LNM (La Nyalla Mahmud Mattalitti) di posisi kedua (78,1%), urutan ketiga ditempati Walikota Surabaya TR (Tri Rismaharini 77,6%), dan Wagub Jatim SY (Saifullah Yusuf) di urutan keempat (77,4%).

Untuk tingkat penerimaan masyarakat (akseptabilitas), LNM menempati posisi paling atas (79,8%), posisi kedua diraih TR (78,4%), ketiga KIP (77,8%) dan keempat SY (76,3%). Begitu pula tingkat keterpilihan (elektabilitas), LNM menempati posisi paling atas (23,1%), disusul TR (19,2%) di posisi kedua, dan KIP (18,3%) di posisi ketiga, terakhir ditempati SY (13,1%).

Ada lagi survei segmented yang dilakukan JRBTNI (Jaringan Riset Buruh, Tani, dan Nelayan Indonesia) terhadap suara kalangan buruh, tani dan nelayan. Menurut Tri Sasono, Direktur JRBTNI, tiga segmen masyarakat itu merupakan kelompok pemilih terbesar dalam Pilgub Jatim. Berdasar data BPS ( Badan Pusat Statistik), jumlah nelayan di Jatim lebih dari 334 ribu orang, petani 7,21 juta orang, dan buruh 12,05 juta orang. Total populasi tiga segmen (nelayan, tani dan buruh) mencapai 19,6 juta orang pemilih.

Servei yang dilakukan pada 20-30 Agustus 2017 itu, menjumpai dan mewawancarai 1.668 responden (nelayan, tani dan buruh) dengan tingkat kepercayaan 95% dan kesalahan (margin of error) 2,4%. Hasilnya, ketiga segmen tersebut menyatakan kondisi ekonomi keluarga mereka semakin sulit (78,3%), dan yang menyatakan agak sulit (19,1%), lalu sisanya menyatakan biasa biasa saja.

Karena itu, mereka berharap gubernur mendatang adalah sosok yang memahami kondisi ekonomi Jatim yang kian sulit. Dan Cagub berlatar belakang pengusaha  yang paling disukai. LNM sebagai Ketua Kadin dianggap memahmi persoalan ekonomi rakyat, mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan sosial. “Sebanyak 28,8% responden ingin gubernur mendatang berlatar belakang pengusaha, disusul TNI/Polri 17,8%, birokrasi 15,2%, politisi 12,3%, tokoh agama 9,2%,”ujar Tri Sasono.

Baik tingkat keterkenalan (popularitas), ketersukaan (likeabilitas) maupun keterpilihan (elektabilitas), survei JRBTNI mengunggulkan LNM dengan popularitas 52,1%, ketersukaan 54,1% dan elektabilitas 20,9%. Posisi kedua ditempati TR dengan popularitas 51,6%, ketersukaan 53,2% dan tingkat elektabilitas 19,3%. tempat ketiga KIP dengan popularitas 51,3%, ketersukaan 52,8% dan elektabilitas 14,1%. Sedangkan SY pada posisi boncit dengan tingkat popularitas 50,2%, ketersukaan 49,2% dan keterpilihan (elektabilitas) sebesar 7,7%.

Dari dua hasil survei terbaru (LKPI dan JRBTNI) dapat dilihat bahwa Cagub tunggal SY, yang sudah lebih dulu menyatakan siap maju, dan sudah diusung 20 kursi PKB serta didukung para kiai NU,  juga sudah pula bergerilya mencari kawan koalisi parpol lain, ternyata kalah jauh dengan tiga nama Cagub yang belum jelas partai pengusungnya. Tingkat keterkenalan (popularitas), ketersukaan (likeabilitas) maupun keterpilihan (elektabilitas) SY, justru berada pada posisi buntut.

Malah LNM yang belum ada partai pengusung (hanya santer dikabarkan akan diusung koalisi Gerindra, PKS dan PAN– koalisi partai yang berhasil menumbangkan Ahok pada Pilgub DKI), melejit di peringkat paling atas. Ketua Kadin Jatim dan mantan Ketum PSSI ini, belakangan memang rajin menyapa berbagai lapisan masyarakat. Bahkan ratusan kiai pesantren telah memberikan dukungan tertulis kepada LNM.  Dukungan serupa juga datang dari kalangan petani, buruh dan nelayan, serta dari AKD (Asosiasi Kepala Desa).

Begitu pula TR yang telah menyatakan tidak akan maju Pilgub karena ingin menuntaskan tugasnya sebagai Walikota Surabaya, ternyata malah menempati posisi kedua setelah LNM. Dan KIP sebagai Mensos yang juga masih menunggu restu presiden berada di posisi ketiga dengan trend yang terus naik. Padahal KIP sudah dikuyo-kuyo, dicegat dan dihadang di semua jalur agar tidak bisa lewat (maju Pilgub). Pertanyaannya, apakah masih yakin dengan Cagub tunggal SY suara NU bisa wungkol, bulat dan utuh? Apa betul seluruh nahdliyin akan mengikuti pilihan politik kiai struktural NU?

Menurut hasil penelitian SSC (Surabaya Survey Center) yang dilakukan pada Juli 2017, tidak semua nahdliyin mengikuti pilihan politik kiai. Pasalnya, selain sudah paham khitthah, warga NU juga semakin cerdas. Pemilih rasional (mandiri dan independen) di kalangan NU mengalami kenaikan cukup besar (30,30%). Sedangkan kiai/ulama sebagai patron (rujukan menentukan pilihan), kata peneliti SSC Surokim, memang masih cukup kuat (20,90%) dibanding tokoh politik (16,6%) dan tokoh intelektual (8,3%). Tetapi, dilihat dari trend kecenderungan pemilih di kalangan nahdliyin tidak otomatis mengikuti pilihan politik kiai pendukung SY.

Itulah sebabnya, sikap kiai struktural NU harga mati pada SY, dinilai sama artinya memperuhkan kebesaran NU dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Adalah KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) yang menyayangkan sikap para kiai membawa NU masuk terlalu dalam pada urusan dukung mendukung Cagub. “Etika organisasi mestinya tidak seperti itu. Kalau memang mau mencalonkan kader NU, harusnya dimusyawarahkan dulu. Tidak ujug-ujug dukung Ipul,” tegas Gus Sholah kepada Barometer Jatim saat ditemui di acara syukuran ultahnya yang ke 75, Senin (11/9/2017).

Menurut Gus Sholah, banyak kader NU yang berkualitas. Kalau kemudian hanya ada dua nama, Khofifah dan Saiful misalnya, lakukan pengujian secara obyektif dengan parameter yang ada di internal NU. Sehingga, Cagub yang akan didukung bersama memang yang terbaik atas dasar uji kelayakan internal. Selain itu, proses penguji-layakan juga untuk menghindari fitnah, karena dukung-mendukung itu selalu saja dikaitan dengan ada sesuatunya. Lha kalau ujug-ujug harga mati Ipul, yang lain tidak boleh maju karena suara NU nanti pecah, kiai lain juga bisa mengatakan: “Khofifah itu kader terbaik NU, Ipul tidak baik,” tandas Gus Sholah meyakinkan.

Selaku pengasuh pesantren Tebuireng, Gus Sholah sendiri mengaku sudah sejak lama mengajak PW NU Jatim membahas Cagub dari kader NU yang terbaik. Ada dua nama: Khofifah dan Saiful, silakan dimusywarahkan lalu dipertemukan, dan selanjutnya dilakukan uji kelayakan. Respons PWNU? “Katanya dibawa ke PBNU tapi gagal mempertemukan dua kader itu. Lha  kalau mengurus dua orang saja tidak bisa, apalagi ngurusi jutaan ummat,”kata Gus Sholah.

Boleh jadi pertimbangan para kiai tidak mendukung KIP lantaran sudah dua kali gagal dalam Pilgub. Kalau kemudian maju lagi dan gagal lagi, NU pula taruhannya. Dan lagi, KIP sebagai Mensos RI dinilai cukup berhasil dan membanggakan. Sebagai tokoh nasional, sebaiknya KIP terus berkarir untuk Indonesia, jangan kembali ke daerah yang belum jelas diraihnya. Ada benarnya juga bagi orang yang berorientasi kekuasaan, jabatan atau duniawi.

Lantas apa yang mau dicari KIP? Jabatan menteri lebih prestisius, lebih tinggi dan lebih terhormat dari gubernur. Kenapa masih ingin maju Pilgub? Inilah pertanyaan yang, tentu saja, hanya bisa menjawab oleh KIP sendiri.

Tetapi bagi pengamat yang mengikuti karir politik KIP, terutama dalam dua kali kontestasi Pilgub Jatim (2008 dan 2013), bisa menduga ada sesuatu yang lebih esensial yang ingin diperjuangkan. Bagi KIP jabatan adalah titipan atau amanah dari Allah SWT yang harus ditunaikan/disampaikan kepada yang berhak, yakni rakyat. Begitu pula proses demokrasi, harusnya berjalan fair, adil dan jujur sesuai kehendak rakyat. Sebab, jika proses demokrasi cacat, pemimpin yang dihasilkan pun akan cacat pula. Dan pemimpin yang tampil dari proses demokrasi yang cacat, pasti dijamin akan menyengsarakan kehidupan rakyatnya.

Sepertinya, proses demokrasi yang sehat itulah yang ingin diperjuangkan, jika nanti KIP benar maju lagi di Pilgub Jatim. KIP menginginkan Jawa Timur bebas dari “pembajakan demokrasi”. Sehingga, pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar mampu dan berkomitmen untuk membebaskan Jawa Timur dari kemiskinan, keterbelakangan dan penyandang masalah sosial lainnya. Sebuah keinginan yang tidak berlebihan oleh karena,  KIP telah mengalami dan merasakannya sendiri.

Pada Pilgub 2008, KIP yang berpasangan dengan Mudjiono berjuluk KAJI, sudah dinyatakan menang–mengungguli pasangan KARSA (Karwo-Saiful) versi hitug cepat (quick count) semua lembaga survei. Hitung cepat LSI (Lembaga Survei Indonesia), LSN (Lembaga Survei Nusantara), Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis),  dan LSI (Lingkaran Survei Indonesia) mencatat kemenangan pasangan Kaji pada pusaran angka 50,44 dan 50,71%, sedangkan pasangan Karsa pada angka 49,29 dan 49,56%. Selisih kemenangan yang sangat tipis dan gampang dikaburkan dengan senjata batas toleransi margin of error (tingkat kemungkinan salah hitung) 1-2 persen.

Dan benar! Situasi berbalik ketika rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD Jatim di Hotel Mercure Grand Mirama, 11 November 2008. KPUD mengumumkan, pasangan Kaji memperoleh 7.669.721 suara (49,80%), dan Karsa 7.729.944 suara (50,20%). Selisih 60.223 suara (0,40%). Sedangkan 506.343 suara dinyatakan tidak sah. Karsa dinyatakan sebagai pemenang dengan angka tipis.

KIP tidak bisa menerima putusan rekapitulasi suara KPUD yang dinilai penuh rekayasa, manipulasi dan kecurangan yang nyata, hingga akhirnya mengajukan gugatan ke MK (Mahkamah Komstitusi). Dan MK mengabulkan gugatan pasangan Kaji. Dalam amar putusannya, MK menyatakan, berdasar fakta hukum di persidangan, di tiga kabupaten (Bangkalan, Sampang dan Pamekasan) nyata-nyata telah terjadi pelanggaran Pilkada yang serius, yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif. MK memerintahkan KPUD Jatim untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, dan penghitungan suara ulang di kabupaten Pamekasan.

Apakah pemilu ulang dan penghitungan suata ulang dijamin bersih dari pelanggaran dan kecurangan? Ternyata tidak juga. Lha kok bisa? Persoalannya, semua aparat berpihak pada salah satu pasangan Cagub. Dan terlebih lagi, tim sukses Kaji tidak ingin bertaruh nyawa karena, salah seorang pendung Kaji, nyaris tewas akibat luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Akhirnya, pasangan Kaji pasrah apapun yang terjadi, terjadilah! Yang penting, jangan sampai terjadi pertumpahan darah hanya gara-gara Pilkada. Inilah yang, mungkin saja, dinilai KIP sebagai “pembajakan demokrasi” yang keterlaluan.

Lalu pada Pilgub kedua (2013), KIP maju lagi berpasangan dengan Herman S. Sumawiredja, berjukuk BERKAH. Tetapi, begitu mendaftar langsung dijegal oleh KPUD Jatim. KPUD menyatakan pasangan Berkah tidak bisa maju Pilgub oleh karena dukungan partainya kurang dari syarat minimal 15%. Tanda kurang baik bagi pasangan Berkah untuk meneruskan niatnya maju lagi, karena sudah bisa diduga akan banyak halangan dan ranjau yang dipasang dengan cara lebih sistematis, terstruktur  terukur dan masssif, dibanding rintangan Pilkada pertama.

Tetapi KIP tetap berupaya untuk bisa membatalkan keputusan KPUD dengan mengadukan perkaranya ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Dan ternyata DKPP mengabulkan pengaduan KIP dan memerintahkan KPU Pusat memasukkan kembali pasangan Berkah sebagai peserta Pilkada dengan nomor urut 4. Namun sudah bisa ditebak hasilnya, pasangan Berkah akan tetap dicurangi dengan cara yang lebih canggih lagi.

Benar memang, dan juga aneh tapi nyata. Usai Pilkada dan pemberitaan sengketa antara Berkah dan Karsa di MK sudah mereda, pelaku kecurangan yang mengaku sebagai koordinator pelanggaran Pilkada itu, datang menemui KH. Hasyim Muzadi dan juga KIP untuk meminta maaf, karena dia merasa takut kesalahannya akan dituntut sampai di akherat kelak. KIP dengan lapang dada memaafkan, dan bahkan sudah melupakannya. Itulah penjegalan yang dialami KIP pada Pilgub kedua (2013).

Setelah hampir sepuluh tahun berlalu, KIP melihat Jawa Timur berjalan ditempat. Tidak ada kemajuan yang signifikan, bahkan tingkat kemiskinan di Jatim tergolong paling tinggi di Indonesia. Padahal menurut hitungan KIP, dengan potensi ekonomi yang begitu besar dan didukung APBD hampir 25 triliun, mestinya Jawa Timur sudah “bebas kemiskinan, bebas buta huruf, dan bebes dari berbagai macam penyandang masalah sosial”. Tapi nyatanya, provinsi yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi (5,55% pada semester I 2016) di atas pertumbuhan nasional yang cuma 5,04% dalam periode yang sama, tingkat kemiskinannya juga menempati posisi tertinggi di negeri ini. Belum lagi tingkat pengangguran dan buta huruf, yang cukup memprihatinkan.

Kondisi ketimpangan ekonomi itulah yang membuat KIP tidak bisa tidur nyenyak. Sebagai orang Jawa Timur yang kini menjabat Mensos, KIP kemudian berusaha keras untuk bisa membantu mengurangi kemiskinan daerahnya, melalui program Kemensos yang dikenal dengan PKH (Program Keluarga Harapan). Setiap keluarga miskin mendapat bantuan pemerintah sebesar Rp 1.890.000/keluarga untuk bertahan hidup. Dalam tahun anggaran 2017 ini, KIP menyalurkan bansos kepada PKH di Jatim sebesar Rp 6 triliun lebih. “Kalau KIP sering keliling Jatim, itu ya karena mengurusi fakir miskin yang  cukup tinggi dan memprihatinkan,”kata Prof Mas’ud Said, staf khusus Kemensos.

Nah, jika nanti KIP benar maju Pilgub lagi, bisa dipahami sebagai upaya memperjuangkan Jawa Timur agar terbebas dari “pembajakan demokrasi”, bebas dari “kemiskinan dan keterbelakangan” serta bersih dari penyandang masalah sosial lainnya. Soal siapa yang akan terpilih menjadi gubernur, itu mutlak ketentuan dari Tuhan Yang Maha Tunggal. Benarkah demikian? Wallahu’alam bish-shawab! (*)

*Choirul Anam, Dewan Kurator Museum NU.

 

Tinggalkan Balasan