Setelah Pidato Megawati Dibahtsulmasailkan
“KIAI Mutawakkil tidak memperjelas anggapan atau langkah provokasi apa yang dimaksud. Tetapi nahdliyin, mungkin saja paham bahwa yang dituju adalah pidato Megawati pada Ultah PDIP ke 44 di Jakarta Convention Center waktu lalu.”
Oleh: Choirul Anam*
PIDATO yang sempat heboh di dunia nyata dan maya itu, sempat pula dibahas para kiai se-Jawa dan Madura dalam Bahtsul Masail Kubro XIX di Pondok Al Falah, Ploso, Kediri, awal Maret 2017 lalu. Dalam Sidang Komisi A, pidato Megawati dipertanyakan peserta: Apakah pidato Megawati itu tergolong melecehkan agama (Islam), yang implikasinya bisa murtad dan hukumnya haram?
Cuplikan pitado juga beredar di forum bahtsul masail yang kalimatnya, antara lain, sbb: “Demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolerir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebhinnekaan. Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini. Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memposisikan dirinya sebagai pembawa “self fulfilling prophecy”, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya.”
Kalimat berhuruf tebal itulah yang dipertanyakan para kiai dalam bahtsul masail di Pondok Ploso. Kalimat itu dinilai melecehkan agama Islam, dan mengingkari adanya hari akhir. Padahal yaumil akhir merupakan rukun iman dalam Islam. Lalu bagaimana menurut hukum Islam: Murtad dan haramkah?
Setelah perdebatan panjang dengan merujuk beberapa kitab klasik, Komisi A memutuskan: Pidato Megawati adalah haram karena mengakibatkan keresahan masyarakat dan berindikasi pelecehan terhadap agama Islam. Lalu tindakan apa yang mesti dilakukan pemerintah? Jawabnya, pemerintah harus memperingatkan Megawati. Jika tidak menghiraukan, pemerintah berhak mentakzir (menghukum) pelaku sesuai kebijakan pemerintah. Itu artinya, dalam hal politik, warga NU dilarang mengikuti gerak langkah PDIP. Dan putusan bahtsul masail pun (biasanya) langsung menyebar cepat ke seluruh pesantren dan nahdliyin.
Boleh jadi karena itulah, Kiai Mutawakkil berharap PDIP segera merekom SY sebagai Cagub. Apalagi Wagub Jatim yang juga ketua PBNU itu telah pula menunjukkan sikap ta’dziman wa takriman saat ikut menjemput Megawati di Bandara Juanda. Dalam posisi sempurna bak saikerei, SY mencium tangan Presiden RI ke 5 itu dengan penuh penghormatan. Tanda agar rekom segera diterbitkan. Tapi bagaimana dengan putusan bahtsul masail Ploso, apa juga perlu dianulir? Itu soal lain!
Yang jelas, aspirasi yang dititipkan kepada Basarah, bukan cuma soal Cagub tunggal SY. Para kiai juga berwasila agar Megawati menasehati Presiden Jokowi untuk tidak mengizinkan KIP (Khofifah Indar Parawansa) maju Pilgub. Para kiai khawatir suara NU Jatim terbelah, dan berakibat menguntungkan Cagub lain.
Bahkan ada pula kiai yang lebih maju lagi, yang secara tidak langsung menasehati KIP supaya berakhlak NU seperti dilakukan Halim Iskandar (Ketua DPW PKB Jatim). Halim itu kurang apa, coba! Dia sudah siap maju Pilgub, syarat 20 kursi DPRD pun sudah dimiliki, sudah pula pasang baliho hulopis kuntul baris di seluruh penjuru Jatim. Tetapi ketika para kiai meminta untuk tidak maju, dia legowo, sam’an wa tha’atan (patuh dan taat) demi kepentingan yang lebih besar, agar suara NU tidak pecah. Nah, KIP seharusnya meniru dan mencontoh Halim. Benar tidak, masuk akal tidak?
“Weleh…weleh…Halim Iskandar sendiko dawuh kiai? Halim patuh dan legowo tidak maju Cagub kiai? Itu salah besar kiai,” kata Imron Rosyadi mantan pengurus GP Ansor di Jombang sembari menambahkan, bahwa, “yang benar itu Halim tidak laku, tidak ada yang mau memilih dia.”
Meski sudah lebih dulu woro-woro pasang baliho holopis kuntul di semua lorong jalan, warga masyarakat tidak ada yang kenal Halim itu siapa, dan pernah berbuat apa untuk rakyat Jatim. Semua lembaga survei juga tidak ada yang menyebut popularitas maupun elektabilitas Halim layak Cagub. “Coba, kalau saja popularitas dan elektabilitas Halim tinggi, apa suara para kiai didengar? Mustahil, tidak bakalan digubris kiai,” tandas Imron.
Lagi pula, jika Cagub dari NU tunggal hanya SY misalnya, apakah suara NU Jatim yang berkisar 35% (seperti pernah diraih pada pemilu 1955,1971,1999 dan 2004) bisa dijamin utuh kembali? Apakah real politik yang sudah tidak lagi sesuai dengan Sembilan Pedoman Politik NU, dan para kiai struktural pun telah berbaiat mengawal khitthah, bisa menjamin suara NU tidak semburat?
Apakah praktik demokrasi prosedural yang transaksional, perpolitikan yang dalam genggaman oligarki, dan tingkah politisi yang lebih condong pada nasehat Macheavelli ketimbang fatawa ulama, itu, masih dianggap bisa membangkitkan nahdliyin dalam satu barisan politik?
Apakah PKB yang telah melakukan pembersihan tokoh yang dianggap “perusuh”, termasuk Gus Dur dan marga Wahid yang disingkirkan begitu saja, masih mampu meraih suara seperti pada pemilu 1999 dan 2004? Apakah para kader loyalis Gus Dur yang telah pindah partai akan tunduk manut dan mendukung SY? (bersambung)
