Hilangnya Sembilan Pedoman Politik NU
“Apakah kekuatan politik NU Jatim yang 35% itu bisa utuh lagi dalam Pilgub mendatang? Ini harus dijawab para kiai struktural NU dan PDIP yang (rupanya) meyakini upaya para kiai akan berhasil dengan mengutus Wasekjen Ahmad Basarah untuk meminta masukan kiai NU yang berupaya keras mendukung Saifullah Yusuf“
Oleh: Choirul Anam*
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, meminta masukan kiai NU (Nahdlatul Ulama) terkait penentuan Cagub (Calon Gubernur) dan Cawagub (Calon Wakil Gubernur) Jawa Timur. Berbeda cara dengan ketika menentukan Cagub DKI Jakarta. Kala itu, Kiai Hasyim Muzadi (almarhum) bukan cuma memberikan masukan, bahkan siap menjadi jurkam jika PDIP mengusung Cagub kader sendiri (bukan Ahok). Namun, masukan Kiai Hasyim itu berlalu begitu saja, tanpa bekas.
Berbeda dengan kondisi Jawa Timur. Di mata PDIP, provinsi ujung timur Pulau Jawa ini, punya keunggulan tersendiri. Paling tidak PDIP mengakui basis massa Jawa Timur adalah nahdliyin. Warga NU menyebar di 38 kabupaten/kota mulai dari wilayah mataraman hingga tapal kuda. Ini bisa dilihat dari deretan pesantren sejak dari Pacitan hingga Banyuwangi melingkar ke Sumenap lalu membentang ke Bojonegoro sampai Ngawi. Kekuatan politik NU cukup berpengaruh untuk menentukan siapa yang jadi Gubernur 2018 nanti. Benarkah? Masih utuhkah suara nahdliyin dalam Pilgub mendatang?
Marilah kita lihat sejenak kekuatan politik NU. Dimulai Pemilu 1955, Partai NU Jatim menempati posisi teratas dari empat besar. NU meraih 3,370 juta lebih suara (35,1%), PKI memperoleh 2,299 juta lebih (23,3%), PNI memperoleh 2,251 juta lebih (22,8), dan Masyumi mendapat 1,1 juta (11,2%).
Pada Pemilu 1971, semua partai terkubur di bawah hujan salju Golkar, kecuali NU. Kekuatan politik NU Jatim masih utuh meski banyak korban berjatuhan. NU meraih suara 4,4 juta lebih (35,25%), PNI hanya mendapat 621 suara lebih (4,48%), dan Golkar menjadi raksasa baru dengan perolehan 6,8 juta lebih (54,88%). Sedangkan lainnya babak belur. Dari pemilu pertama era Orba ini bisa dibaca kekuatan politik NU Jatim masih tetap utuh, berkisar pada angka prosentase 35%.
Usai pemilu 1971 pemerintah Orba melakukan penataan format politik baru (penyederhanaan partai) menjadi hanya dua: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu Golkar (Golongan Karya). Dengan demikian, NU sudah bukan lagi Orsospol karena “dipaksa” kembali ke bentuk asalnya, yakni Ormas. Kekuatan politik NU melebur ke dalam PPP, begitu pula PNI masuk dalam PDI.
Namun, karena banyak tokoh NU menduduki posisi kunci PPP, maka pada Pemilu 1977 perolehan suara PPP masih mencerminkan kekuatan politik NU. Dalam Pemilu 2 Mei 1997 itu, PPP meraih 5,2 juta suara lebih (36,17%), Golkar tetap menjadi raja dengan perolehan 8,5 juta lebih (58,72%), sedangkan PDI di posisi juru kunci hanya mampu meraih suara 730 ribu lebih (5,07%).
Posisi yang sama juga terjadi pada Pemilu 4 Mei 1982. PPP meraih suara 5,7 juta lebih (36,83%), Golkar mendapat 8,8 juta lebih (56,61%), dan PDI tetap boncit dengan perolehan 1,0 juta lebih (6 56%). Dari sini bisa dibaca kekuatan politik NU Jatim (yang berkisar 35%) masih mendominasi PPP.
Ketika perpolitikan nasional semakin tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan banyak tokoh penting NU di PPP disingkirkan oleh HJ. Naro, maka NU dalam muktamar ke 27 di Situbondo (Desember 1984), menyatakan kembali ke khitthah 1926 dan membebaskan warganya untuk menentukan pilihan politiknya sendiri. NU tidak lagi terkait secara organisatoris dengan partai politik manapun. Dalam hal pilihan politik, NU hanya berkepenting membangun budaya politik yang sehat, dan oleh karena itu, membekali warganya dengan Sembilan (9) Pedoman Politik yang harus dipegang teguh bagi kader maupun warga NU yang berminat terjun ke dunia politik praktis.
Akibat NU kembali ke khitthah, suara PPP langsung anjlok. Dalam Pemilu 23 April 1987 misalnya, perolehan PPP Jatim turun 16% dari pemilu sebelumnya (4 Mei 1982) sebesar 36,83% menjadi 20,74%. Sedangkan Golkar semakin meraksasa dengan perolehan 71,23%, dan PDI tetap di posisi paling lemah dengan perolehan 8,03%.
Sejak muktamar NU ke 27 itulah, NU tidak lagi berurusan dengan struktur politik, tetapi tetap berusaha membangun kultur (budaya) politik yang sehat sampai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru.
Setelah Presiden Soeharto lengser keprabon (21 Mei 1998), lahirlah era baru, era keterbukaan atau reformasi. Kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dibuka seluas-luasnya hingga melahirkan beberapa partai politik baru. Tokoh-tokoh NU yang selama 30 tahun tersisih dari panggung politik, mendesak PBNU untuk menfasilitasi berdirinya partai baru bernama PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
Dengan berpegang pada Sembilan Pedoman Politik NU, maka, pada 23 Juli 1998, PKB dideklarasikan berdirinya di kediaman KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dan Gus Dur pun diposisikan sebagai tokoh sentral partai baru tersebut.
Meski partai berorientasi kekuasaan, para penggagas PKB tetap berpijak pada Sembilan Pedoman Politik yang telah digariskan NU dalam meraih kekuasaan. Sembilan Pedoman yang harus dipegang teguh dalam berpolitik itu, antara lain, berbunyi: “Berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (poin 1). Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memacahkan masalah bersama (poin 5).”
Dari dua poin itu saja, sudah bisa dipahami makna sesungguhnya berpolitik ala NU. Bahwa berpolitik adalah keterlibatan seluruh warga bangsa dan harus sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, harus pula dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama. Tidak boleh menghalalkan segala cara, apalagi dengan tipu daya dan koruptif.
Dengan dijiwai Sembilan Pedoman Politik itu pula, para kiai NU Jatim (di awal reformasi) bersatu padu, turun gunung memenangkan PKB, sekaligus membangkitkan kembali kekuatan politik NU yang pernah berjaya. Hasilnya, pada pemilu pertama era reformasi (7 Juni 1999) PKB Jawa Timur meraih kemenangan (persis seperti pada pemilu 1955 dan 1971) dengan perolehan suara 7 juta lebih (35,43%).
Posisi yang sama juga diperoleh pada pemilu lima tahun berikutnya, yakni tahun 2004. Setelah itu, baik pada pemilu 2009 maupun 2014, suara NU Jatim tidak pernah lagi utuh alias terpecah-pecah. Terlebih setelah penguasa baru PKB melakukan pembersihan tokoh yang dianggap “perusuh”– termasuk Gus Dur dan marga Wahid yang disingkirkan begitu saja. Sehingga, banyak pula kader loyalis Gus Dur yang pindah partai.
Nah, apakah kekuatan politik NU Jatim yang 35% itu bisa utuh lagi dalam Pilgub mendatang? Pertanyaan inilah yang harus dijawab para kiai struktural NU yang kini berupaya keras mendukung SY (Saifullah Yusuf). Dan PDIP (rupanya) meyakini upaya para kiai akan berhasil. Buktinya, Megawati mengutus Wasekjen Ahmad Basarah untuk meminta masukan kiai NU.
Kedatangan Ahmad Basarah di Pondok Lirboyo, Kediri (7/9/2017), disambut hangat Rais Syuriyah NU Jawa Timur, KH Anwar Manshur, dan para kiai dari wilayah Mataraman. Sambutan luar biasa ditandai gelaran karpet merah, backdrop merah dan semua property serba merah. Kharisma Megawati terasa begitu kuat dalam silaturrahim itu. Para kiai lalu menyampaikan aspirasinya kepada Basarah agar diteruskan kepada Megawati. Dan aspirasi itu tiada lain adalah dukungan kepada Cagub tunggal SY. Soal Cawagub diserahkan sepenuhnya kepada Megawati.
Dari Lirboyo diteruskan ke pondok Ploso. Setelah itu (Jumat 8/9/2017) Ahmad Basarah melanjutkan safari ke Pondok Bait al Hikmah Pasuruan, bertemu KH. Idris Hamid yang juga menyampaikan aspirasi sama dengan Lirboyo. Sorenya Basarah melanjutkan ke Pondok Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, berjumpa KH Mutawakkil Alallah yang juga Ketua PWNU Jatim. Kiai Mutawakkil tidak hanya menyampaikan aspirasi secara lisan, tetapi juga menulis surat rahasia untuk disampaikan kepada Megawati. Meski tertutup rapat dan bersifat rahasia, isi surat bisa ditebak tidak akan berbeda dengan yang disampaikan Rais Syuriyahnya di Lirboyo. Yaitu dukungan penuh (bersama 48 Cabang NU se-Jatim) terhadap Cagub tunggal SY.
Esoknya. Sabtu (9/9/2017) Basarah dan rombongan melanjutkan safari ke Pondok Sabilirrasyad, Sukun, Malang, bersua KH Marzuki Mustamar dan beberapa kiai lainnya. Kiai Marzuki juga menulis surat khusus berhuruf Arab Pegon untuk disampaikan kepada Megawati. Isinya? “Rahasia! Yang boleh baca cuma Basarah dan Megawati. Usulannya sudah ditulis dalam surat ini. Termasuk hasil istikharah siapa yang layak maju Cagub,” tegas Kiai Marzuki dengan yakin Megawati percaya hasil istikharah.
Karena telah banyak kiai memberikan masukan, Kiai Mutawakkil berharap PDIP segera merekom SY sebagai Cagub. Meski tanpa rekom PDIP SY sudah bisa maju karena telah diusung PKB dengan 20 kursi DPRD. “Rekom itu diperlukan sebagai tanda ketulusan PDIP kepada NU dan untuk menepis anggapan atau langkah provokasi antara PDIP dan kelompok Islam moderat, terutama NU. Dengan rekomendasi Ibu Megawati, maka anggapan atau langkah provokasi itu tidak ada,” kata Mutawakkil seperti dikutip Tropong, Sabtu 9/2017. Nah, apa sesungguhnya di balik masukan Kiai Mutawakkil ini? (bersambung)
